Menu
SAJIAN ISI

Berbekal pengalaman 40 Tahun, Polowijo Gosari Dukung Program Serasi

Produsen dolomit terbesar di Indonesia PT Polowijo Gosari mendukung penuh Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Kementerian Pertanian yang ditargetkan tahun 2019 ini seluas 500.000 hektare (ha).

Adhie Widihartho, Chief Marketing Officer PT Polowijo Gosari mengatakan, perusahaan saat ini fokus pada tanaman pangan dan komoditas perkebunan sawit.

“PT Polowijo Gosari berkecimpung di sektor pertanian sejak 40 tahun lalu. Salah satu produk Polowijo yakni superdolomit yang sudah dikenal luas di sektor pertanian,” jelas Adhie pada acara Buka Puasa Bersama dengan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Menurutnya, adanya Program Serasi Kementan permintaan dolomit terus meningkat. Dolomit dimanfaatkan untuk menetralisir lahan rawa yang masam. Dengan dolomit lahan rawa kini bisa tanam dua kali dalam setahun dari biasanya hanya satu kali, katanya.

Adhie menyebutkan, kebutuhan dolomit pada lahan bukaan baru lahan rawa yang belum ditanami membutuhkan 4 ton per ha. “Jadi permintaan dolomit di lahan rawa cukup besar,“ ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini produktivitas tanaman padi pada lahan rawa yang pernah tanam hanya sebesar 3 ton/ha, sedangkan yang belum pernah tanam 2 ton/ha. “Dengan dolomit kesuburan lahan rawa meningkat, sehingga produktivitas juga pasti akan naik,” terangnya.

Adhie mengakui bahwa dolomit mampu memperbaiki kondisi lahan pertanian dan sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. “Keunggulan dolomit yang digunakan pada lahan pertanaman padi di Jawa, ternyata tanaman padinya lebih tahan terhadap hawa wereng batang cokelat. Jadi dolomit bukan hanya memperbaiki kesuburan tanah, tapi juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama penyakit,” katanya.

Menurut Adhie, kemampuan dolomit memperbaiki kondisi tanah tidak dimiliki pupuk organik umumnya. Bahkan sebenarnya dolomit juga sudah bagian dari pupuk organik dan bukan pupuk kimia. “Kelebihan dolomit karena mengandung Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Zat itu sangat dibutuhkan tanah yang rusak dan masam untuk meningkatkan kesuburan lahan,” ujarnya.

Dia menuturkan, sekarang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan maraknya pemalsuan produk dolomit. Sulit membedakan dolomit dan kapur. Untuk itu perusahaan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk asli atau palsu dolomit kepada petani, katanya.

Produksi dolomit 1 juta ton

PT PT Polowijo Gosari berencana meningkatkan kapasitas produksi dolomit mencapai 1 juta ton di tahun 2020 seiring tingginya permintaan di pasar. “Saat ini kapasitas produksi pabrik tahun diperkirakan sebesar 600.000 ton, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar 300.000 ton,” ungkap Adhie.

Dia menargetkan, pada tahun 2020 produksi dolomit bisa mencapai 1 juta ton. “Investasi untuk pemangunan pabrik dolomit baru sekitar Rp 1 triliun,” katanya.

Menurutnya, permintaan dolomit selain untuk pertanian juga digunakan sebagai bahan baku industri keramik, kaca, tambak ikan dan aluminium alloy. “Artinya pohon industri dolomit cukup banyak. Dolomit itu sumber kehidupan,” katanya.

Sementara itu, cadangan dolomit yang dimiliki PT Polowijo Gosari di Gresik diperkirakan sebanyak 500 juta ton. “Cadangan itu dalam bentuk gunung dolomit seluas sekitar 700 ha. Jika setahun saja produksinya sebanyak 2 juta ton, maka cadangan itu bisa mencapai 250 tahun,” pungkasnya.

Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subsidi Jelang Lebaran

Menjelang lebaran, PT Pupuk Indonesia (Persero) siapkan stok pupuk subsidi sebanyak 1,32 juta ton lewat anak usahanya yang terdiri dari 489.999 ton urea, 387.135 ton NPK, 148.135 ton ZA, 142.430 ton SP-36 dan 152.379 organik untuk kebutuhan pupuk bersubsidi nasional.

Stok tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dari aturan pembatasan angkutan berat Lebaran 2019 yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei hingga 2 Juni dan 8 – 10 Juni 2019.

“Jumlah yang kita siapkan di lini III dan IV ini cukup sampai kebutuhan tiga bulan ke depan sehingga kami pastikan jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan petani sehingga petani tidak terjadi kekurangan pupuk terutama masa libur Lebaran ini," kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Wijaya menambahkan dalam penugasan menyalurkan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permendag Nomor 15/2013 stok pupuk bersubsidi harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan hingga dua minggu.

Namun untuk mengindari kelangkaan pupuk dan agar petani lebih mudah dan cepat menerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia meningkatkan ketersedian stok hingga dua kali lipat baik di lini III (Gudang yang berlokasi di Kabupaten) dan Lini IV (Kios Resmi).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, stok pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Pupuk Indonesia disesuaikan alokasi pupuk di masing-masing provinsi.

“Beberapa wilayah akan memasuki musim tanam setelah Lebaran ini sehingga kita pastikan stok pupuk yang kami siapkan dapat memenuhi kebutuhan petani di musim tanam,” lanjut Wijaya.

Berdasarkan wilayah dan kebutuhannya, stok pupuk tertinggi saat ini adalah di Jatim, yaitu sebesar 411.378 ton untuk semua jenis pupuk, kemudian Jabar sebesar 149.527 ton, serta Jateng 146.172 ton dan Lampung 95.295 ton.

Tercatat hingga 22 Mei 2019 Pupuk Indonesia telah menyalurkan 1.634.586 ton Urea, 384.446 ton SP-36, 373.720 ton ZA, 1.034.144 ton NPK, 284.393 ton Organik dengan total sejumlah 3.711.289 ton pupuk bersubsidi ke seluruh penjuru Tanah Air.

“Angka penyaluran pupuk bersubsidi hingga Mei ini sudah mencapai 42% dari ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019," kata Wijaya.

Dengan target penyaluran yang ditargetkan oleh Pemerintah di tahun 2019 ini yaitu sebanyak 8,8 juta ton di mana jumlah ini berkurang sebanyak 676 ribu ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,55 juta ton.

“Untuk mengantisipasi kebutuhan petani, kami menyiapkan stok pupuk non subsidi di kios-kios," ujar Wijaya.

“Kami berharap dengan komitmen bersama antara produsen pupuk, distributor, dan kios dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh negeri," tuturnya.

Awas, Ketahanan Pangan Terancam Hama Fall Armyworm (FAW)

Hama Fall Armyworm (FAW) atau Spodoptera Frugiperda diyakini telah menyerang tanaman jagung telah memasuki Indonesia. Anggota tim ahli dari IPB Dr Dewi Sartiami, MSi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya kerusakan tanaman jagung di beberapa lokasi di tanah air seperti Lampung, Jambi dan Sumatera Barat pada Maret 2019.

Setelah mendengar laporan tersebut, lanjutnya, tim ahli dari IPB melakukan kunjungan lapangan ke Pasaman Barat, Sumatera Barat dan melakukan penelitian di dua lokasi pertanaman jagung yang terserang hama tersebut.

“Dari identifikasi larva dan imago serta diskusi dengan petani tentang pengalaman mereka terhadap serangga hama tersebut maka dugaan kuat menunjukkan Spodoptera frugiperda sudah berada di Indonesia,” ujar Dewi dalam acara diskusi bertema Ancaman Hama Fall Armyworm (FAW) Spodoptera Frugiperda Terhadap Ketahanan Pangan Dunia di Hotel Aston Jakarta, Kamis (23/5/2019) .

Dewi mengatakan, melihat pengamatan di lapangan didapati kerusakan pada tanaman jagung di Pasaman Barat yang diakibatkan hama FAW tersebut belum pernah terjadi selama ini di Indonesia.

“Hama tersebut menyerang tanaman jagung muda dan kerusakannya hampir 100 persen dari areal pertanaman,” ujar Dewi.

Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia Prof. Ir. Dadang MSc menambahkan, kemungkinan di Papua terindikasi terserang hama FAW yang terbawa dari sayuran. Hama FAW berkembang dan masuk ke Indonesia melalui impor sayuran dan impor jagung untuk pakan.

Menurutnya, hama FAW mudah menyebar melalui penerbangan yang mencapai 100 km perhari (melalui angin), dan sangat tertarik dengan cahaya. Semenara itu untuk mengetahui dan mengantisipasi masuknya hama tersebut bisa memakai lampu peraangkap, feromon, pengamatan langsung pada tanaman.

Antisipasinya dengan pengelolaan dengan tanaman resistant, seed treatment, tanam serempak, dan tumpang sari non inang, ujar Dadang.

Dia berharap Kementerian Pertanian sebagai otoritas berwenang terhadap sektor pertanian untuk bisa segera mengambil kebijakan guna mengatasi hama tersebut agar tidak menyebar ke wilayah lain di Indonesia.

“Kalau sudah menyebar di satu pulau akan sulit dieradikasi. Penyebaran ini tinggal masalah waktu saja,” katanya.

Menurutnya, jika arah angin nantinya ke selatan maka hama FAW tersebut bisa menyebar ke Jawa dan hal ini sangat mengkuatirkan karena pulau Jawa merupakan salah satu sentra jagung di Tanah air.

Selain tanaman jagung, hama FAW juga menyerang tanaman sayuran seperti bawang merah, tomat, kubis, bit, dan cabai. Selain itu juga tanaman pangan yakni padi, kedelai, kacang polong maupun tanaman perkebunan seperti tebu.

Anggota Tim Ahli IPB lainnya Dr. Idham Skati Harahap, MSi menyatakan, berdasarkan laporan CABI dari serangan hama FAW di 12 negara di Afrika menyebabkan kehilangan hasil jagung sebesar 4-18 juta ton per tahun dengan nilai USD 1-4,6 juta pada 2018.

Sedangkan biaya penanggulangan hama tersebut di Brasil lebih dari USD 600 juta. Hama yang berasal dari Amerika Latin tersebut, lanjutnya, pertama kali terdeteksi di Nigeria Afrika pada 2016 dan sejak 2018 FAW telah memasuki wilayah Asia di antaranya India, Sri Lanka, Myamar dan Bangladesh.

Pada 2019 terdeteksi di Provinsi Yunnan Tiongkok, bahkan hama tersebut telah menyebar hingga ke Thailand. “Kalau hama ini menyebar ke Indonesia sangat mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya.

Executive Director Croplife Indonesia Agung Kurniawan berharap para pemangku kepentingan mau bekerjasama untuk mengantisipasi hama FAW. Hal tersebut untuk melindungi mata pencaharian petani dan memastikan ketahanan pangan secara global terutama diwilayah berisiko tinggi.

“Jangan sampai petani melakukan dengan caranya sendiri, namun tidak efektif malah merugikan. Perlu pendampingan bersama dalam mengatasi hama tersebut,” ujarnya.

Atasi Karhutla di Kalbar Dengan Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

PONTIANAK - Sebagai bentuk respon dan antisipasi karhutla terjadi kembali di Kalimantan Barat, Sinar Mas Agribusiness and Food bersama para pemangku kepentingan seperti POLDA dan BPBD Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama yang mengangkat topik “Cegah Karhutla, Kalimantan Barat Bersiaga” di Hotel Mercure Pontianak, (22/5/2019).

CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto Yang menyampaikan bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk turut berkontribusi dalam mencegah karhutla di Kalimantan Barat dengan melaksanakan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakaan sebuah program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mencapai ketahanan pangan dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui Pertanian Ekologis Terpadu (PET) sehingga masyarakat tidak perlu membakar lahan dalam mengelola tanah.

"Program DMPA kami rancang dengan memahami kebutuhan masyarakat dari desa binaan kami. Tahap pertama fokus pada pencegahan dan mengatasi kebakaran. Tahap kedua, kami mencoba memberikan solusi dari akar permasalahan agar masyarakat mau dan bisa meninggalkan pola bertani dengan membakar melalui PET. Saat ini, perusahaan telah melakukan pendampingan kepada 8 desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk program DMPA,” jelas Susanto.

Melalui PET, masyarakat akan tetap dapat bertani dan mendapatkan pangan yang dibutuhkan, bahkan mendapatkan produktifitas yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih sedikit untuk mengelola pertanian.

Khusus di Kalimantan Barat, pada tahun 2016 Karhutla terjadi di beberapa titik dengan total luasan 438.00 hektar dan pada tahun 2017 dengan luasan yang lebih kecil yaitu 20.250 hektar. Karhutla 2018 juga kembali menelan banyak kerugian mulai dari aspek lingkungan, ekonomi maupun kesehatan. Tercatat ada 2.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Bersama dengan Masyarakat Siaga Api (MSA) dan pemerintah setempat, masyarakat desa diajak untuk melakukan proses belajar dengan praktik di lapangan yang disebut juga sekolah lapangan PET dan kemudian mereplikasikan di kebun masing-masing.

“Setelah bergabung dengan kegiatan PET, kelompok yang telah mereplikasikan PET ke lahan masing- masing mampu memberi penghasilan tambahan sebesar 1-1.2 juta per bulan. Tentu hal ini sangat membantu kami dalam membantu keuangan keluarga. Selain itu, kami juga menjadi lebih paham cara bertani dengan teknik yang ramah lingkungan dan tidak membakar lagi”, ujar Nimia, salah satu anggota kelompok PET.

Untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini, program PET juga telah menjadi sebuah pelajaran muatan lokal di SMP Negeri 10 Satap. Ilmu dan pengetahuan yang didapatkan di lahan belajar, diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak sekolah agar mereka dapat menjaga lingkungan melalui pola bertani tanpa membakar.

Program DMPA telah memberikan kontribusi positif dalam pencegahan karthutla di Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, titik panas di Ketapang menurun sebesar 89,0% dibandingkan dengan tahun 2015, dimana terdapat 213 titik panas dan 130 titik api di desa binaan. Cuaca menjadi tantangan utama di tahun 2018, di mana curah hujan lebih sedikit dan musim kering lebih panjang dibandingkan tahun 2017.

“Program DMPA telah mengurangi kebakaran di hutan, perkebunan dan lahan di daerah sekitar operasional kami dari tahun ke tahun. Pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama Tim Tanggap Darurat, Pemadam Kebakaran, anggota masyarakat petani dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan bersama - mencegah dan menekan api dengan cepat. Kami ingin mengulangi kesuksesan ini di tahun 2019 dan terus semua tetap waspada saat kita menuju bulan kering dan terus melindungi hutan dan masyarakat kita," pungkas Susanto.

Aktivis Anti Rokok Memukul Petani Tembakau dan Pendapatan Negara

JAKARTA, - Kampanye yang dikumandangkan oleh para penggiat anti rokok bukan hanya membunuh para petani tembakau tapi juga telah memotong pendapatan negara.

Hal tersebut berkumandang saat buka puasa bersama antara Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Jakarta, (21/5).

Lebih lanjut, Soeseno Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menguraikan, dengan adanya kampanye anti rokok maka permintaan rokok turun menjadi 6 miliyar batang/tahun. Jadi kalau 1 batang rokok isinya 1 gram tembakau berarti ada 6 ribu ton tembakau kering yang terancam hilang.

“Lalu kalau 1 hektar lahan petani menghasilkan 1 ton tembakau kering maka ada sekitar 6 ribu hektar lahan tembakau yang hilang tidak terserap. Artinya tidak sedikit petani tembakau yang akan kehilangan mata pencariannya. Sementara sampai dengan saat ini harga tembakau lebih tinggi dibandingkan harga komoditas lain di musim kemarau,” risau Soeseno.

Padahal, Soeseno mengingatkan, “setiap daerah memiliki karakter lahan yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan untuk mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lainnya.” Lebih dari itu, bukan hanya kaum petani yang akan kehilangan mata pencahariannya. Tapi juga pemerintah akan kehilangan pendapatannya.

Bayangkan saja, kalau dihitung secara ekonomisnya dari 6 miliyar batang rokok akan menghasilkan sekitar Rp 6 triliun. Dari angka tersebut sebanyak Rp 4 triliunnya masuk ke negara melalui cukai dan Pajak Rokok.  “Jadi kalau kampanye rokok terus digaungkan maka pemerintah akan kehilangan pendapatannya sebesar Rp 4 tiliun per tahun,” terang Soeseno.

Sebab, menurut Soeseso, pola pikir petani tembakau atau petani pada umumnya itu sebenarnya simple atau tidak aneh-aneh. Pola pikir petani tembakau tidak macam-macam hingga berpikir ke cukai yang dihasilkan dari penjualan rokok.

“Harapan petani itu dengan harga rokok berapa pun tembakau petani bisa diserap dengan harga tinggi atau minimal diatas biaya produksi. Karena harga rokok mahal apakah hasilnya mengalir ke petani? Belum tentu  juga mengalir ke petani,” keluh Soeseno.

Ini karena, Soesesno mengakui, bahwa dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) yang dihasilkan dari produk tembakau tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani tembakau. Hanya nol koma persen atau bahkan nol persen yang semestinya dapat membantu petani dalam meningkatkan mutu tembakaunya.  

Sebab sedikitnya ada 14 setara dinas yang tidak ada kaiatannya dengan tembakau ikut menerima DBHCHT. Alhasil dana yang dihasilkan dari DBHCHT tidak sampai ke petani tembakau yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki lahannya.

“Jadi dengan banyaknya Dinas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau ikut merasakan manisnya DBHCT tersebut, sehingga petani temabakau yang seharusnya bisa merasakan dana tersebt untuk menghasilkan produktivitas yang baik tidak tersentuh dana tersebut,” ucap Soeseno.

Sementara itu, menurut Budidoyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menambahan, bahwa perhatian khusus perlu diberikan terhadap tantangan pertanian tembakau dan tata niaga pertembakauan di Indonesia yang kompleks. Hal ini termasuk tantangan di bidang produktivitas, sarana dan prasarana, kualitas dan kesejahteraan petani.

Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dapat meningkatkan bantuan teknis dan bantuan permodalan terhadap petani tembakau, serta terus mendorong program kemitraan berkesinambungan antara pelaku usaha-petani sehingga produktivitas tembakau nasional serta kesehateraan petani dapat meningkat. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu terus mengandalkan impor tembakau.

Melalui program ini, petani akan mendapatkan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jika diperlukan), mengimplementasikan praktik pertanian yang baik, serta dapat menjual hasil panen tembakau langsung kepada pemasok / pabrikan. Dengan adanya kepastian pasar, kuantitas, dan kualitas tembakau tentunya hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas tembakau nasional dan kesejahteraan para petani.

Hal lain yang penting dalam regulasi pertembakauan ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau. Salah satunya adalah dengan melindungi petani dari kerugian akibat kegagalan panen melalui ASURANSI pertanian tembakau. Premi asuransi ini dapat diambilkan dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dalam perhitungan, asuransi ini hanya memerlukan 18 - 21% penggunaan DBHCHT, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan.

“Masifnya kampanye anti rokok oleh beberapa kelompok anti tembakau sangat berdampak kepada stakeholder tembakau salah satunya sangat dirasakan oleh petani tembakau. Padahal seharusnya kita bisa saling menghormati. Bahkan hingga ada kampanye yang menyuarakan bahwa rokok merupakan produk yang harus dikucilkan,” papar Budidoyo.

Melihat dampak tersebut, Budidoyo berharap adanya perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyusun peraturan terkait produk hasil tembakau yang adil dan berimbang karena Industri Hasil Tembakau (IHT) masih menjadi penopang perekonomian Negara dan belum ada industri lain yang mampu menggantikan peran IHT dalam penerimaan Negara.

“Kita sepakat adanya kawasan tanpa rokok dan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak perlu membuat peraturan yang berlebihan seperti Kota Bogor dan Kota Depok yang melarang pemajangan rokok. Cukup peraturan yang mengacu pada PP 109/2012,” pungkas Budidoyo.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id