Menu
SAJIAN ISI

Pemegang Saham PT SMART Tbk Sahkan Laporan Tahunan Tahun 2018

Pemegang saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (”SMART” atau ”Perseroan” Telah menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Persetujuan tersebut dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) Perseroan pada Selasa, 18 Juni 2019. Pada saat yang sama, pemegang saham Perseroan juga menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 750,- per saham atau sebesar 22% dari saldo laba per 31 Desember 2018.

Dalam RUPST itu juga telah menyetujui pengunduran diri Endro Agung Partoyo sebagai Komisaris Independen Perseroan serta menyetujui pengangkatan Bapak Rahmat Waluyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Endro Agung Partoyo yang digantikannya, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST.

Adapun Sususan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sampai dengan berakhirnya RUPST Perseroan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Budi Wijana
Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris : Rafael Buhay Concepcion, Jr.

Dalam RUPST Ini, Para pemegang saham juga menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman atau pendanaan di masa yang akan datang.

Untuk pengalihan kekayaan yang sifatnya memenuhi definisi yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan BAPEPAMLK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka pelaksanaannya akan memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK terkait.

KINERJA PERKEBUNAN KUARTAL PERTAMA 2019

Per 31 Maret 2019, luas area tertanam Perseroan adalah sebesar 137.600 hektar, terdiri dari 106.300 hektar area inti dan 31.300 hektar area plasma. Dari total area tertanam tersebut, 133.800 hektar merupakan area menghasilkan dan 3.800 hektar merupakan area belum menghasilkan.

Selama kuartal pertama tahun 2019, Perseroan memanen 621 ribu ton tandan buah segar (TBS), lebih tinggi 20% dibandingkan panen kuartal pertama tahun 2018. Hal ini terutama diddidukung oleh kondisi cuaca yang baik.

TBS tersebut diolah lebih lanjut di 16 pabrik kelapa sawit dengan jumlah kapasitas 4,2 juta ton per tahun. Perseroan memproduksi minyak sawit (“CPO”) dan inti sawit (“PK”) masing-masing sebesar 145 ribu ton dan 38 ribu ton pada kuartal yang sama, tumbuh masing-masing 21% dan 28% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Tingkat ekstraksi minyak sawit adalah 21,5% sedangkan tingkat ekstraksi inti sawit mencapai 5,6%.

Meskipun dipengaruhi oleh penurunan harga pasar internasional CPO, kinerja SMART pada kuartal I 2019 mengalami perningkatan, didukung oleh tumbuhnya kuantitas penjualan termasuk juga penjualan biodiesel. Penjualan bersih naik 11% mencapai Rp 9,4 triliun. Laba usaha dan EBITDA juga meningkat menjadi masing-masing Rp 433 miliar dan Rp 795 miliar, sejalan dengan naiknya laba kotor.

Hal ini menghasilkan peningkatan laba bersih menjadi sebesar Rp 480 miliar. Posisi keuangan SMART per 31 Maret 2019 tetap kuat, dengan jumlah aset yang sedikit menurun menjadi Rp 28,4 triliun. Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas1 tetap berada level sehat yaitu sebesar 0,33 kali. Per 31 Maret 2019, nilai ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh menjadi Rp 12,7 triliun.

Untuk tahun 2019, Perseroan menganggarkan pengeluaran modal sebesar Rp 1,1 triliun, di mana sebagian besar akan digunakan untuk peremajaan tanaman tua dan peningkatan kemampuan pabrik hilir (refinery) untuk dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

Wakil Direktur Utama sekaligus Corporate Secretary Perseroan, Jimmy Pramono dalam kesempatan ini menyampaikan kegembiraannya melihat pencapaian SMART pada kuartal pertama tahun 2019 meskipun di tengah hargapasar CPO yang bergejolak.

” Model bisnis kami yang terintegrasi, khususnya operasi bisnis hilir telah membantu kinerja Perseroan secara keseluruhan. SMART akan terus memperkuat keunggulan kompetitifnya melalui inovasi yang mutakhir dan praktik yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Mengenai prospek industri, Jimmy Pramono menambahkan keyakinannya bahwa minyak kelapa sawit akan tetap merupakan solusi yang logis dan efisien dalam memenuhi peningkatan permintaan minyak dan lemak pangan dunia di tengah ketersediaan lahan tanaman yang terbatas.

” Permintaan dari sektor energi baik domestik maupun global juga meningkat dengan kompetitifnya harga biodiesel dibanding minyak bumi. Kami berharap perkembangan yang lebih positif atas permintaan biodiesel akan terus berlanjut sejalan dengan realisasi mandat biodiesel Indonesia selama kuartal pertama 2019 yang memenuhi target,” pungkasnya

Selengkapnya

Berbekal pengalaman 40 Tahun, Polowijo Gosari Dukung Program Serasi

Produsen dolomit terbesar di Indonesia PT Polowijo Gosari mendukung penuh Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Kementerian Pertanian yang ditargetkan tahun 2019 ini seluas 500.000 hektare (ha).

Adhie Widihartho, Chief Marketing Officer PT Polowijo Gosari mengatakan, perusahaan saat ini fokus pada tanaman pangan dan komoditas perkebunan sawit.

“PT Polowijo Gosari berkecimpung di sektor pertanian sejak 40 tahun lalu. Salah satu produk Polowijo yakni superdolomit yang sudah dikenal luas di sektor pertanian,” jelas Adhie pada acara Buka Puasa Bersama dengan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Menurutnya, adanya Program Serasi Kementan permintaan dolomit terus meningkat. Dolomit dimanfaatkan untuk menetralisir lahan rawa yang masam. Dengan dolomit lahan rawa kini bisa tanam dua kali dalam setahun dari biasanya hanya satu kali, katanya.

Adhie menyebutkan, kebutuhan dolomit pada lahan bukaan baru lahan rawa yang belum ditanami membutuhkan 4 ton per ha. “Jadi permintaan dolomit di lahan rawa cukup besar,“ ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini produktivitas tanaman padi pada lahan rawa yang pernah tanam hanya sebesar 3 ton/ha, sedangkan yang belum pernah tanam 2 ton/ha. “Dengan dolomit kesuburan lahan rawa meningkat, sehingga produktivitas juga pasti akan naik,” terangnya.

Adhie mengakui bahwa dolomit mampu memperbaiki kondisi lahan pertanian dan sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. “Keunggulan dolomit yang digunakan pada lahan pertanaman padi di Jawa, ternyata tanaman padinya lebih tahan terhadap hawa wereng batang cokelat. Jadi dolomit bukan hanya memperbaiki kesuburan tanah, tapi juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama penyakit,” katanya.

Menurut Adhie, kemampuan dolomit memperbaiki kondisi tanah tidak dimiliki pupuk organik umumnya. Bahkan sebenarnya dolomit juga sudah bagian dari pupuk organik dan bukan pupuk kimia. “Kelebihan dolomit karena mengandung Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Zat itu sangat dibutuhkan tanah yang rusak dan masam untuk meningkatkan kesuburan lahan,” ujarnya.

Dia menuturkan, sekarang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan maraknya pemalsuan produk dolomit. Sulit membedakan dolomit dan kapur. Untuk itu perusahaan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk asli atau palsu dolomit kepada petani, katanya.

Produksi dolomit 1 juta ton

PT PT Polowijo Gosari berencana meningkatkan kapasitas produksi dolomit mencapai 1 juta ton di tahun 2020 seiring tingginya permintaan di pasar. “Saat ini kapasitas produksi pabrik tahun diperkirakan sebesar 600.000 ton, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar 300.000 ton,” ungkap Adhie.

Dia menargetkan, pada tahun 2020 produksi dolomit bisa mencapai 1 juta ton. “Investasi untuk pemangunan pabrik dolomit baru sekitar Rp 1 triliun,” katanya.

Menurutnya, permintaan dolomit selain untuk pertanian juga digunakan sebagai bahan baku industri keramik, kaca, tambak ikan dan aluminium alloy. “Artinya pohon industri dolomit cukup banyak. Dolomit itu sumber kehidupan,” katanya.

Sementara itu, cadangan dolomit yang dimiliki PT Polowijo Gosari di Gresik diperkirakan sebanyak 500 juta ton. “Cadangan itu dalam bentuk gunung dolomit seluas sekitar 700 ha. Jika setahun saja produksinya sebanyak 2 juta ton, maka cadangan itu bisa mencapai 250 tahun,” pungkasnya.

Selengkapnya

Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subsidi Jelang Lebaran

Menjelang lebaran, PT Pupuk Indonesia (Persero) siapkan stok pupuk subsidi sebanyak 1,32 juta ton lewat anak usahanya yang terdiri dari 489.999 ton urea, 387.135 ton NPK, 148.135 ton ZA, 142.430 ton SP-36 dan 152.379 organik untuk kebutuhan pupuk bersubsidi nasional.

Stok tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dari aturan pembatasan angkutan berat Lebaran 2019 yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei hingga 2 Juni dan 8 – 10 Juni 2019.

“Jumlah yang kita siapkan di lini III dan IV ini cukup sampai kebutuhan tiga bulan ke depan sehingga kami pastikan jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan petani sehingga petani tidak terjadi kekurangan pupuk terutama masa libur Lebaran ini," kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Wijaya menambahkan dalam penugasan menyalurkan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permendag Nomor 15/2013 stok pupuk bersubsidi harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan hingga dua minggu.

Namun untuk mengindari kelangkaan pupuk dan agar petani lebih mudah dan cepat menerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia meningkatkan ketersedian stok hingga dua kali lipat baik di lini III (Gudang yang berlokasi di Kabupaten) dan Lini IV (Kios Resmi).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, stok pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Pupuk Indonesia disesuaikan alokasi pupuk di masing-masing provinsi.

“Beberapa wilayah akan memasuki musim tanam setelah Lebaran ini sehingga kita pastikan stok pupuk yang kami siapkan dapat memenuhi kebutuhan petani di musim tanam,” lanjut Wijaya.

Berdasarkan wilayah dan kebutuhannya, stok pupuk tertinggi saat ini adalah di Jatim, yaitu sebesar 411.378 ton untuk semua jenis pupuk, kemudian Jabar sebesar 149.527 ton, serta Jateng 146.172 ton dan Lampung 95.295 ton.

Tercatat hingga 22 Mei 2019 Pupuk Indonesia telah menyalurkan 1.634.586 ton Urea, 384.446 ton SP-36, 373.720 ton ZA, 1.034.144 ton NPK, 284.393 ton Organik dengan total sejumlah 3.711.289 ton pupuk bersubsidi ke seluruh penjuru Tanah Air.

“Angka penyaluran pupuk bersubsidi hingga Mei ini sudah mencapai 42% dari ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019," kata Wijaya.

Dengan target penyaluran yang ditargetkan oleh Pemerintah di tahun 2019 ini yaitu sebanyak 8,8 juta ton di mana jumlah ini berkurang sebanyak 676 ribu ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,55 juta ton.

“Untuk mengantisipasi kebutuhan petani, kami menyiapkan stok pupuk non subsidi di kios-kios," ujar Wijaya.

“Kami berharap dengan komitmen bersama antara produsen pupuk, distributor, dan kios dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh negeri," tuturnya.

Selengkapnya

Awas, Ketahanan Pangan Terancam Hama Fall Armyworm (FAW)

Hama Fall Armyworm (FAW) atau Spodoptera Frugiperda diyakini telah menyerang tanaman jagung telah memasuki Indonesia. Anggota tim ahli dari IPB Dr Dewi Sartiami, MSi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya kerusakan tanaman jagung di beberapa lokasi di tanah air seperti Lampung, Jambi dan Sumatera Barat pada Maret 2019.

Setelah mendengar laporan tersebut, lanjutnya, tim ahli dari IPB melakukan kunjungan lapangan ke Pasaman Barat, Sumatera Barat dan melakukan penelitian di dua lokasi pertanaman jagung yang terserang hama tersebut.

“Dari identifikasi larva dan imago serta diskusi dengan petani tentang pengalaman mereka terhadap serangga hama tersebut maka dugaan kuat menunjukkan Spodoptera frugiperda sudah berada di Indonesia,” ujar Dewi dalam acara diskusi bertema Ancaman Hama Fall Armyworm (FAW) Spodoptera Frugiperda Terhadap Ketahanan Pangan Dunia di Hotel Aston Jakarta, Kamis (23/5/2019) .

Dewi mengatakan, melihat pengamatan di lapangan didapati kerusakan pada tanaman jagung di Pasaman Barat yang diakibatkan hama FAW tersebut belum pernah terjadi selama ini di Indonesia.

“Hama tersebut menyerang tanaman jagung muda dan kerusakannya hampir 100 persen dari areal pertanaman,” ujar Dewi.

Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia Prof. Ir. Dadang MSc menambahkan, kemungkinan di Papua terindikasi terserang hama FAW yang terbawa dari sayuran. Hama FAW berkembang dan masuk ke Indonesia melalui impor sayuran dan impor jagung untuk pakan.

Menurutnya, hama FAW mudah menyebar melalui penerbangan yang mencapai 100 km perhari (melalui angin), dan sangat tertarik dengan cahaya. Semenara itu untuk mengetahui dan mengantisipasi masuknya hama tersebut bisa memakai lampu peraangkap, feromon, pengamatan langsung pada tanaman.

Antisipasinya dengan pengelolaan dengan tanaman resistant, seed treatment, tanam serempak, dan tumpang sari non inang, ujar Dadang.

Dia berharap Kementerian Pertanian sebagai otoritas berwenang terhadap sektor pertanian untuk bisa segera mengambil kebijakan guna mengatasi hama tersebut agar tidak menyebar ke wilayah lain di Indonesia.

“Kalau sudah menyebar di satu pulau akan sulit dieradikasi. Penyebaran ini tinggal masalah waktu saja,” katanya.

Menurutnya, jika arah angin nantinya ke selatan maka hama FAW tersebut bisa menyebar ke Jawa dan hal ini sangat mengkuatirkan karena pulau Jawa merupakan salah satu sentra jagung di Tanah air.

Selain tanaman jagung, hama FAW juga menyerang tanaman sayuran seperti bawang merah, tomat, kubis, bit, dan cabai. Selain itu juga tanaman pangan yakni padi, kedelai, kacang polong maupun tanaman perkebunan seperti tebu.

Anggota Tim Ahli IPB lainnya Dr. Idham Skati Harahap, MSi menyatakan, berdasarkan laporan CABI dari serangan hama FAW di 12 negara di Afrika menyebabkan kehilangan hasil jagung sebesar 4-18 juta ton per tahun dengan nilai USD 1-4,6 juta pada 2018.

Sedangkan biaya penanggulangan hama tersebut di Brasil lebih dari USD 600 juta. Hama yang berasal dari Amerika Latin tersebut, lanjutnya, pertama kali terdeteksi di Nigeria Afrika pada 2016 dan sejak 2018 FAW telah memasuki wilayah Asia di antaranya India, Sri Lanka, Myamar dan Bangladesh.

Pada 2019 terdeteksi di Provinsi Yunnan Tiongkok, bahkan hama tersebut telah menyebar hingga ke Thailand. “Kalau hama ini menyebar ke Indonesia sangat mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya.

Executive Director Croplife Indonesia Agung Kurniawan berharap para pemangku kepentingan mau bekerjasama untuk mengantisipasi hama FAW. Hal tersebut untuk melindungi mata pencaharian petani dan memastikan ketahanan pangan secara global terutama diwilayah berisiko tinggi.

“Jangan sampai petani melakukan dengan caranya sendiri, namun tidak efektif malah merugikan. Perlu pendampingan bersama dalam mengatasi hama tersebut,” ujarnya.

Selengkapnya

Cargill Siapkan Beasiswa Untuk Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang

Poliplant Group, anak perusahaan Cargill yang beroperasi di Kalimantan Barat memberikan beasiswa bagi 23 mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang yang berprestasi sebagai bagian dari kemitraan Cargill dengan Politeknik Negeri Ketapang yang dimulai sejak tahun 2016. 

Hingga kini, 39 beasiswa telah diberikan kepada mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang di jurusan pertanian, teknik dan teknik informatika.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa/i yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) minimum 3.0 atau lebih sejak semester ketiga hingga lulus pada semester delapan. Beasiswa ini meliputi biaya kuliah hingga lulus dan bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Selain itu, mahasiswa/i juga memperoleh kesempatan lebih awal untuk mengenal lingkungan kerja melalui program magang di Cargill selama tiga bulan.

Anthony Yeow, Presiden Direktur Poliplant Group, berkata, “Kami berharap dapat menginspirasi para generasi muda Indonesia untuk menilai diri mereka dengan rekan-rekan sesama mahasiswa di negara-negara lain; sebagai acuan yang diperlukan agar generasi muda Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia berkelas dunia.

Selain membantu mereka tumbuh secara akademis, kami juga ingin mengembangkan kemampuan non-akademis mereka, seperti bakat dan minat, sehingga mereka meraih kesuksesan ketika memasuki dunia kerja.

Hal ini mencerminkan bagaimana Cargill bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kami dapat mewujudkan komitmen berkelanjutan kami, yang mana inti dari inisiatif ini adalah untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan kami untuk mencapai dampak keberlanjutan.”

Selengkapnya

Hadapi UE, Indonesia Harus Punya Konsep Kawasan Hutan dan Deforestasi

Para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk membahas pemahaman kawasan hutan dan deforestasi. Hal itu supaya ada aturan yang tegas dan tidak multitafsir agar tidak setiap ada kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan hutan dicap sebagai deforestasi dan dipolitisir sebagai isu kerusakan lingkungan.

“Tidak adanya definisi kawasan hutan yang jelas Selama bertahun-tahun telah melahirkan banyak persoalan seperti pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia terhadap komoditas sawit,”

Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengatakan, tanpa definisi yang jelas, pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia akan terus berulang.

“Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun tidak adanya definisi yang jelas tentang kawasan hutan menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit,” kata Budi di Jakarta, Senin (20/5).

Pemerintah, melalui regulasi tata kelola hutan dan perkebunan sebenarnya sudah melakukan banyak perbaikan yang diapresiasi banyak pihak termasuk sebagian negara di Uni Eropa, Hanya saja, definisi itu perlu dipertegas, karena masih banyak kelompok lingkungan di Indonesia yang tidak memahami konsep kawasan hutan sehingga keliru membedakan antara deforestasi dan degradasi.

Menurut Budi, sebagian besar kebun sawit berasal hutan yang terdegradasi dan oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lain berasal dari areal penggunaan lain (APL). Secara hukum Indonesia, APL diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan termasuk kebun sawit.

“Ketidakpahaman yang dibiarkan itu, kini makin melebar. Bahkan, kelompok tersebut, kini memaksa pemerintah untuk membuka data HGU yang merupakan ranah privat yang dilindungi UU,” kata mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN.

Pernyataan senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa. Yanto mengatakan, lahan kebun sawit di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

Hasil penelitian bersama timnya pada delapan kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat di Riau menunjukkan lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati sebanyak 46.372,38 hektare (ha), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Yanto memastikan, sebagian besar asal-usul perkebunan sawit di Indonesia punya catatan yang jelas. Prosedur kebijakan alih fungsi lahan juga diatur UU melalui beberapa mekanisme pelepasan kawasan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Bahkan, kata Yanto, dalam konteks menjaga lingkungan, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebagian negara di Eropa yang langsung menambang gambut untuk dijadikan briket energi sebagai bahan biomass. Di Indonesia, rakyat menanam sawit di lahan gambut terdegradasi, yang hasilnya berupa minyak sawit dipergunakan sebagai bahan energi.”Ini jauh lebih ramah lingkungan. Karena itu, kita masih punya luasan gambut yang masih baik sekitar 11 juta ha,” kata Yanto.

Disisi lain, Yanto mengingatkan, UE harus punya pemahaman deforestasi berdasarkan kajian akademisi yang kredibel Indonesia. “Setahu saya, LSM di Indonesia termasuk Greenpeace hanya berteriak soal deforestasi, namun tidak punya satupun kajian tentang deforestasi,” kata dia.

Sebelumnya, Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mengatakan, usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan harus dilihat oleh UE.

“Uni Eropa bisa saja bertanya, mengapai Indonesia menebang hutan untuk kepala sawit? Pertanyan sama, kenapa dulu mereka menebang hutan untuk menanam rapseed? Padahal kan sama. Semuanya daratan dulunya hutan. Jadi, kita tahu pasti ada dampaknya, ada negatifnya, tetapi itu juga harus dilihat secara berimbang,” kata Laksmi.

Laksmi mengatakan guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari produksi sawit. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah dan menetapkan berbagai regulasi.“Indonesia dan negara-negara lain yang memproduksi sawit juga melakukan perbaikan. Indonesia menerapkan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Mestinya, upaya Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan perlu dihargai,” kata dia.(*)

Selengkapnya

Dorong Hilirisasi, Pungutan Ekspor Diusulkan Berlaku Kembali

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019).

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

"Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing," ujar Sahat.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

"Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani," jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

"Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus," jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. "Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan," ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Selengkapnya

Semester I, GIMNI Targetkan Ekspor CPO 17 Juta Ton

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mentargetkan kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang semester pertama sebesar 17,4 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 18,4 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO. Hal itu diperparah dengan terbatasnya kapasitas refinery atau kilang minyak sawit mentah di negara-negara tujuan ekspor.

Dengan begitu, pengadaan barang pun dibuat menyesuaikan dengan kapasitas yang ada.

"Sampai Juni penjualan jauh dari harapan. Mereka itu sudah terlewat manja. Lebih suka impor produk jadi. Mereka tidak mau repot-repot bangun refinery, kelola limbah. Sementara, kita ini sebagian besar ekspornya masih berupa CPO, masih mentah. Kalau ada perbaikan di regulasi di semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tumbuh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara keseluruhan steady, segitu-segitu saja," jelas Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama GIMNI di Jakarta, Kamis (16/5).

Maka dari itu, ia mendesak agar pemerintah memberikan insentif yang signifikan kepada industri hilir kelapa sawit. "Indonesia tidak bisa hanya bergantung lagi pada CPO. Harus ada perubahan masif ke arah hilir," tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali menerapkan pungutan ekspor terhadap produk sawit tidak peduli berapapun harga komoditas itu saat ini di level global.

Dalam penarikan pungutan, ia pun merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan tarif yang berbeda antara produk mentah dan jadi. "Produk mentah harus lebih tinggi dari produk jadi. Yang mentah harus direm yang hilir dilancarkan," tandasnya.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit RI di semester I-2019 ini diproyeksi sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496 ribu ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) dan 14 ribu ton produksi greendiesel.

Sahat berharap pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor bagi produk CPO supaya ekspor produk hilir bisa lebih bergairah di semester II tahun ini. Dengan adanya perbaikan regulasi itu, dia memproyeksi ekspor produk olahan dapat naik mencapai 15,3 juta ton di setengah tahun kedua nanti.

Hasil Penghentian Dana Pungutan Tak Signifikan

Penghapusan pungutan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah sejak Maret lalu, menurutnya terbukti tidak memberikan perubahan signifikan terhadap harga sawit secara global.

"Indonesia sudah memutuskan hilirisasi industri sawit sejak 2008. Kalau [hulu] kembali dikenakan pungutan, bisnis berkembang, industri hilir akan berkembang. Selama ini kepentingan pelaku usaha di perkebunan lebih kencang dan lebih didengar. Nyatanya harga nggak akan pernah berubah. Betul kan? Paling benar ya menerapkan levy [pungutan] dengan segi tiga terbalik, terbesar di hulu dan makin kecil ke hilir," jelasnya.

Dengan pengenaan kembali pungutan ekspor, Sahat memproyeksi ekspor sawit Indonesia dapat mencapai 18,5 juta ton di semester II tahun ini dengan 15,3 juta ton berupa produk olahan.

"Tapi kalau tidak, ya ekspor produk hilir paling hanya 12,3 juta ton di semester II," pungkasnya.

Selengkapnya

Ditengah Pusaran Badai Gapki Tetap Optimis

Ungkapan inilah gambaran industri sawit Indonesia pada triwulan pertama 2019. Berbagai tantangan baik dari dalam negeri, luar negeri dan sentimen pasar dihadapi industri ini.

Awal tahun industri sawit digoyang oleh Uni Eropa dengan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang akan menerapkan kebijakan penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena minyak sawit digolongkan sebagai beresiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC – Indirect Land Used Change) sedangkan minyak nabati lain digolongkan beresiko rendah. Di dalam negeri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus menekan industri untuk keterbukaan informasi HGU. Dari pasar, industri dibayangi kekhawatiran harga CPO global yang trendnya terus menurun.

Meskipun dalam kekalutan, industri ini terus berperan dalam menambal neraca perdagangan Indonesia yang minus dengan kinerja ekspornya. Pada triwulan pertama 2019, kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) meningkat sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau dari 7,84 juta ton triwulan I 2018 meningkat menjadi 9,1 juta ton di triwulan I 2019. Dengan kinerja ini, artinya ekspor minyak sawit Indonesia masih tetap tumbuh meskipun masih di bawah harapan.

Pada Maret 2019 kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) membukukan peningkatan 3% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta. Sementara ekspor khusus CPO dan produk turunannya hanya meningkat sangat tipis yaitu 2,77 juta ton di Februari sedikit terkerek menjadi 2,78 juta ton di Maret.

Sentimen RED II Uni Eropa, setidaknya telah ikut menggerus kinerja ekspor Indonesia, selain itu lesunya perekonomian di negara tujuan utama ekspor khususnya India berdampak sangat signifikan pada permintaan minyak sawit negara Bollywood ini. Perang dagang Amerika Serikat dan China yang tak kunjung usai, mempengaruhi perdagangan kedelai kedua negara yang berujung pada menumpuknya stok kedelai di AS.

Pada Maret ini ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam yaitu 62% atau dari 516,53 ribu ton di Februari meluncur bebas ke 194,41 ribu ton di Maret. Perlambatan pertumbuhan ekonomi India yang hampir memasuki ambang krisis menyebabkan berkurangnya permintaan minyak sawit India baik dari Indonesia maupun Malaysia. Penurunan permintaan juga diikuti negara Afrika 38%, Amerika Serikat 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%.

Secara mengejutkan ekspor minyak sawit ke negara lain-lain meningkat 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia khususnya Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

Beralih kepada penyerapan Biodiesel di dalam negeri. Sepanjang Maret ini penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 527 ribu ton atau turun 19% dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang mencapai 648 ribu ton. Turunnya penyerapan biodiesel disinyalir karena keterlambatan permintaan dari Pertamina sehingga pengiriman ke titik penyaluran ikut terlambat.

Dari sisi harga, sepanjang Maret harga CPO global bergerak di kisaran US$ 510 – US$ 550 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 528,4 per metrik ton. Harga rata-rata ini tergerus 5% dibandingkan harga rata-rata Februari US$ 556,5 per metrik ton.

Pada Maret ini produksi minyak sawit membukukan peningkatan 11% atau dari 3,88 juta ton di Februari meningkat menjadi 4,31 juta ton di Maret. Naiknya produksi di Maret ini tergolong normal karena hari kerja yang lebih panjang jika dibandingkan dengan bulan Februari. Dengan produksi yang cukup baik, stok minyak sawit pada Maret ini masih terjaga dengan baik di 2,43 juta ton meskipun turun 3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bertengger di 2,50 juta ton.

Selengkapnya

Komitmen Cargill Penuhi Kebutuhan Pangan Berkelanjutan

Cargill Indonesia berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Corporate Affairs Director, Cargill Indonesia Arief Susanto. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta memiliki peranan penting dalam menemukan solusi untuk menjawab tantangan rantai pasokan pangan berkelnjutan.

“Kami bekerja sama dengan para petani, pemerintah, industri, pelanggan dan konsumen untuk membangun masa depan pangan yang lebih berkelanjutan. Melalui berbagai pengalaman kami yang dipadukan dengan teknologi baru serta wawasan terkini untuk menciptakan masa depan pangan yang aman, kami memenuhi kebutuhan industri pangan dan konsumen akan bahan pangan yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan penelusuran serta transparansi rantai pasokan global,” kata Arief saat berbuka puasa dengan media di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Pernyataan tersebut merespons hasil penelitian Economist Intelligence Unit (EIU) yang memperlihatkan enam megatren yang dapat memengaruhi rantai pasokan makanan. Cargil mensponsori penelitian tersebut.

Penelitian bertajuk “From Farm to Fork” itu menunjukkan, terdapat enam megatren yang dapat memengaruhi kelangsungan rantai pasokan pangan, termasuk urbanisasi, demografi populasi penduduk desa yang menua, kelangkaan sumber daya pangan, integrasi rantai pasokan, ritel modern, stok pangan yang terbuang sebelum sampai ke tangan konsumen (food loss) dan sampah makanan (food waste).

Pengaruh urbanisasi pada kelangsungan rantai pasokan pangan juga terjadi di Indonesia, yang mengalami urbanisasi semakin cepat. Pada 2010, setengah dari total populasi tinggal di kota, bahkan menurut Bank Dunia, 68% populasi akan tinggal di kota pada 2025. Urbanisasi menjadikan pola makan masyarakat makin beragam dan butuh sumber daya pangan lebih besar, terutama ketika mengkonsumsi daging. Sementara itu, perekonomian Indonesia semakin jauh bergeser dari ekonomi agraria karena lapangan pekerjaan pedesaan makin tergeser oleh perkotaan.

Penyediaan infrastruktur yang memadai juga merupakan tantangan bagi rantai pasokan pangan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi EIU, infrastruktur yang kurang memadai menyulitkan distribusi dan penyimpanan stok pangan sehingga memicu biaya lebih besar sekaligus memperbesar jumlah stok pangan yang terbuang sebelum sampai ke tangan konsumen (food loss) maupun sampah makanan (food waste).

Di Indonesia, sebagai contoh, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara daerah penghasil beras dan daerah yang membutuhkan beras karena infrastruktur yang kurang memadai, keamanan distribusi stok pangan dan topografi. Para pakar mencatat bahwa aktivitas perdagangan dan distribusi pangan dari daerah menjadi tidak efisien jika jaringan transportasi dan kapasitas pelabuhan tidak memadai serta ketiadaan fasilitas penyimpanan.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id