Menu
SAJIAN ISI

Mentan Optimis B100 Mampu Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi melaksanakan ujicoba perdana produk Biodiesel B100 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (15/4). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis B100 akan menjadi produk lokal unggulan yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional.

“B100 adalah energi masa depan kita. Ini adalah peluang besar karena produksi CPO kita sebanyak 41,6 juta ton. Pada kurun waktu 2014 – 2018, produksi CPO meningkat 29,5 persen setiap tahunnya .Bisa dibayangkan berapa triliun yang bisa dihemat. Ke depannya kita sudah tidak akan tergantung lagi dengan BBM impor,” terang Amran.

Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Karena memiliki sifat fisik yang sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Selama ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengsn perbandingsn tertentu. Tapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel mengandung 100 persen bahan alami, tanpa dicampur dengan BBM.

Produk B100 merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Para peneliti Balitbangtan mengembangkan Reaktor biodiesel multifungsi yang sudah mencapai generasi ke-7. Mesin ini dapat mengolah 1.600 liter bahan baku setiap harinya.

“Impian Indonesia ciptakan biodiesel B100 dari CPO berhasil terwujud. Bahan bakar yang berasal dari 100 persen CPO dengan rendemennya 87 persen ini masih terus dikembangkan. Semua tidak ada campuran," jelas Amran.

Sebelum berhasil mengembangkan B100, Indonesia telah berhasil mengembangkan B20 menuju B30. Selama kurun waktu 2014 – 2018, perkembangan B20 di Indonesia pun cukup pesat. Pada 2018 produksi biodiesel B20 mencapai 6,01 juta kiloliter meningkat 82,12% dibanding 2014 sebesar 3,30 juta kiloliter. Meskipun demikian, Amran menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor solar 10,89 juta kiloliter. “Mencermati hal tersebut, pengembangan B100 menjadi sebuah keniscayaan,” tandasnya.

Pengembangan biodiesel B100 diharapkan Amran memiliki banyak dampak positif. Di antaranya, B100 telah teruji lebih efisien. “Perbandingannya saja untuk satu liter B100 bisa menempuh perjalanan hingga 13,4 kilometer sementara satu liter solar hanya mampu sembilan kilometer. Ini sudah terbukti efisien,” terang Amran.

Dampak positif lainnya, B100 merupakan energi ramah lingkungan. Sebagai contoh, karbonmonoksida (CO) biodiesel B100 lebih rendah 48% dibanding solar.

Pengembangan B100 juga diharapkan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani sawit. Sawit Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Ekspor CPO diperkirakan mencapai 34 juta ton. Tapi jika hanya mengekspor dalam bentuk mentah, harga jualnya lebih rendah bila dibandingkan bentuk produk turunan.

"Dalam situasi ini, Diharapkan dengan langkah hilirisasi melalui peningkatan daya serap biodiesel ini dapat menjadi fondasi kita untuk menciptakan hilirisasi sawit dengan produk akhir yang lain," tandasnya

Selengkapnya

Astra Agro Bagikan Dividen Tunai Rp 336 Per Saham

JAKARTA – Perusahaan  sawit PT Astra Agro Lestari Tbk mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 1,44 triliun. Perolehan laba bersih ini turun 26,9% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya sebagai dampak turunnya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia sepanjang tahun 2018.

Meskipun demikian, pada periode tersebut Perseroan mencatat kinerja operasional yang positif di mana produksi minyak sawit mentah naik 18,5% menjadi 1,94 juta ton.

Kenaikan produksi minyak sawit Perseroan sepanjang tahun 2018 tersebut ditopang oleh kenaikan produksi  TBS (tandan buah segar) dari kebun-kebun inti sebesar 4,42 juta ton atau meningkat sebesar 12,1% dibandingkan tahun 2017. Total volume transaksi pembelian TBS baik dari Plasma/KKPA maupun pihak ketiga meningkat sebesar 29,5% menjadi 5,15 juta ton pada tahun 2018.

Pada segmen usaha penggemukan dan pembibitan sapi yang terintegrasi dengan kebun kelapa sawit juga menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang tahun 2018, volume transaksi penjualan sapi Perseroan adalah sebesar 10.230 ekor, tumbuh 268,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah anakan yang dihasilkan dari segmen pembibitan sapi perseroan adalah sebesar 1.612 ekor, meningkat 130,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada 15 April 2019,  pemegang saham menyetujui penggunaan 45% laba bersih Perseroan sebagai dividen. Atau sebesar Rp 336, per saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 112,- per lembar saham yang telah dibayarkan pada 19 Oktober 2018.

“Sisa laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan,” kata Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa.

Pada RUPS Tahunan Perseroan ini, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. Juga menyetujui Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris        :  Chiew Sin Cheok
Komisaris Independen  :  Sidharta Utama
Komisaris Independen  :  Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris            :  Djony Bunarto Tjondro

Anggota Direksi:
Presiden Direktur        :  Santosa
Wapresdir     :  Joko Supriyono
Direktur            :  Mario C. S. Gultom
Direktur            :  Rujito Purnomo
Direktur            :  M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur            :  Nico Tahir
Direktur            :  Said Fakhrullazi

Tahun 2019 Perseroan meneguhkan komitmen keberlanjutan dan berfokus pada penguatan kemitraan dengan petani kelapa sawit di sekitar area perkebunan yang dikelola Perseroan.

Selengkapnya

Sektor Pertanian Masih Menjanjikan

Sektor Pertanian dalam kurun 4 tahun terakhir (2014-2018) tumbuh menguat. Tahun 2019 pun diperkirakan akan tetap positip di tengah bayang-bayang dampak perang dagang, tahun politik dan fenomena iklim global. Sehingga sektor pertanian tetap menjanjikan.

"Pemerintah melalui Kementan, tetap optimis bahwa usaha agribisnis pertanian pada tahun 2019 ini akan tetap tumbuh positif, walaupun masih ada bayang-bayang dampak perang dagang antara AS dan China, tahun politik dan fenomena iklim global," kata Sekjen Kementan Syukur Iwantoro dalam Seminar Nasional Agrina Agribusiness Outlook 2019, Tantangan dan Peluang Agribisnis 2019, Kamis (11/4/2019), di Hotel Santika TMII Jakarta.

Beberapa pembicara lainnya adalah Harmanto, Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Balitbangtan; Bhima Yudhistira pengamat ekonomi INDEF; Machmud Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta pelaku usaha dan asosiasi seperti Joni Liano (Direktur Eksekutif Gapuspindo), Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) serta Ahmad Dawami (Keyua Umum GPPU).

Dalam sambutan tertulis yang dipaparkan oleh Karo Perencanaan Setjen Kementan, Abdul Basit, Sekjen Iwantoro mengungkapkan, laju pertumbuhan sektor pertanian pada kuartal II 2018 mencapai 4,76% melonjak dari 3,23% pada kuartal II 2017.

Penguatan tersebut beralasan karena dua hal utama, yaitu puncak panen raya padi terjadi pada Maret 2018 dan cuaca yang lebih kondusif dibanding tahun 2017, menyebabkan produksi sayur-sayuran dan buah-buahan meningkat.

Pada 2018 produksi komoditas strategis meningkat 1,4-6,9% dibandingkan 2017, khususnya kedelai yang peningkatannya sangat besar. Pada 2018 produksi kedelai 0,98 juta ton naik 81,5% dibanding 2017 sebesar 0,54 juta ton.

Disebutkan, dalam 4 tahun terakhir (2014-2018), dukungan sektor pertanian dalam perekonomian nasional semakin besar. Berbagai program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian tidak saja berimplikasi pada peningkatan produksi komoditas pangan dan pertanian strategis, tetapi juga mampu meningkatkan ekspor dan investasi.

Bahkan inflasi turun sangat tajam, mengurangi kemiskinan di perdesaan, meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) serta PDB sektor pertanian.

Iwantoro menyebutkan inflasi turun dari 10,57% pada tahun 2014 menjadi 1,26% pada tahun 2017; Investasi pertanian melonjak dimana pada 2018 diproyeksikan sebesar Rp 61,6 triliun naik 110,2% dibanding pada 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.

Ekspor pertanian naik signifikan dimana pada 2018 sebesar Rp 499,3 triliun atau naik 29,7% dibanding pada 2016 sebesar Rp 384,89 triliun; PDB sektor pertanian pada 2018 diproyeksikan mencapai Rp 1.463,92 triliun, meningkat Rp 469,14 triliun atau 47,2% dibanding pada 2013 sebesar Rp 994,78 triliun.

Dari perspektif pengurangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin perdesaan turun 10,88% dari 17,74 juta jiwa pada Maret 2013 menjadi 15,81 juta jiwa pada Maret 2018.

Beberapa pergerakan indikator pembangunan pertanian yang bersifat positif tersebut mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian sudah “on the right track”, tinggal bagaimana upaya mempertahankan dan mengakselerasinya

Selengkapnya

Terus Berjuang Majukan Sawit, GAPKI Terima Apresiasi dari Wapres

JAKARTA - Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun demikian, perang dagang minyak nabati dunia menghadapkan sawit dengan hambatan-hambatan perdagangan di pasar global.

Padahal, ekspor sawit ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar serta menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi di Indonesia.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sawit merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk memajukan Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada sinergi antara pemerintah dan pengusaha yakni dalam meningkatkan ekspor, produktifitas, juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla Saat memberikan sambutan acara penganugerahan Indonesia maju 2018-1019 yang diselenggarakan oleh harian Rakyat Merdeka dan Majalah Warta ekonomi di Hotel Pullman, Thamrin Jakarta, Senin (8/4).

“Dulu migas kita ekspor, nah sakarang kita impor. Kalo harga sawit turun, yang terkena dampak adalah petani-petani sawit kita. Maka yang bisa mengatasinya adalah entrepreneurship yang menguasai teknologi bersinergi dengan pemerintah,” tegas Jusuf Kalla.

Pada kesempatan tersebut Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Indonesia Maju kategori Asosiasi Merah Putih kepada Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono. Sebagai asosiasi, GAPKI dinilai telah berperan sebagai motor, akselerator dan inovator dalam memperjuangkan kelapa sawit yang merupakan komoditas nasional di pasar global.

Ketua umum GAPKI Joko Supriyono menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan Warta Ekonomi dan Rakyat merdeka. Joko bersyukur perjuangan GAPKI bersama dengan para petani dan tentunya pemerintah dalam memajukan industri sawit Indonesia serta melawan diskriminasi maupun kampanye negatif terhadap Industri nasional ini mendapatkan apresiasi dan perhatian dari masyarakat dan pemerintah.

Penjurian ajang penganugerahan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan riset dan seleksi, yaitu riset kualitatif (desk research), media monitoring serta penilaian dewan juri yang terdiri dari Suryopratomo (pers); Rhenald Kasali (akademisi/ekonom); dan Tjipta Lesmana (akademisi/pakar politik).

“Penghargaan diberikan kepada tokoh maupun institusi yang visioner dan memiliki komitmen memajukan indonesia melalui visi-visinya,” kat salah seorang dewan juri Suryapratomo.

Selain GAPKI, sejumlah menteri juga mendapatkan Anugerah Indonesia Maju antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMM, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan.

Selengkapnya

Pemerintah Inginkan Riset Industri Perkebunan Terus Berkembang

Pemerintah berharap riset industri perkebunan berkembang pesat. Hal ini karena konsumsi komoditas perkebunan nasional, seperti kopi, kakao, dan teh, telah menjadi tren gaya hidup (lifestyle) yang erat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengenal batas usia dan gender. Untuk terus mendorong kualitas komoditas agar mampu memenuhi permintaan pasar, pemerintah mendorong penuh pengembangan riset dari sisi hulu dan hilir untuk menghasilkan kualitas komoditas berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan pada acara Cho-choc Tea Night and Fun yang merupakan rangkaian acara Seminar Pupuk dan Mekanisasi di Perkebunan yang diadakan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), di Jakarta, Rabu (4/4/2019).

Menurut Darmin, pihaknya pernah melakukan pengembangan riset komoditas perkebunan pada tahun 1980-an. Namun, hal ini berhenti dan tidak diteruskan.

"Padahal, komoditas-komoditas ini sangat berpeluang melahirkan tidak hanya lapangan usaha, tetapi juga entrepreneur yang dapat membangun sektor ini secara jangka panjang,” ujar Darmin.

Darmin menegaskan bahwa sektor perkebunan tanpa adanya pengembangan riset tidak akan dapat berkembang secara optimal. Tidak hanya itu, Darmin juga menyoroti beberapa produk perkebunan berbasis kerakyatan yang sarat dengan kurangnya pengembangan riset untuk menghasilkan komoditas yang baik.

Di sisi lain, pengembangan riset hanya ditemukan di perkebunan-perkebunan milik perusahaan besar. Saat ini, pengembangan riset yang diperlukan oleh sektor perkebunan sendiri berpusat pada riset terhadap benih, processing, dan budidaya komoditas itu sendiri.

“Akan menjadi kerugian tersendiri jika di sekitar perkebunan rakyat tidak ada pengembangan riset yang biasa dikembangkan oleh perusahaan besar dan pemerintah tidak mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini. Karena itulah, kami terus mendorong pengembangan riset untuk komoditas perkebunan ini,” tambah Darmin.

Adapun, pada tahun 2018, kinerja komoditas kopi nasional dari sisi luas areal perkebunan mencapai 1.241.514 hektare dan total produksi 722.461 ton. Potensi ini menjadi sebuah harapan besar mengingat saat ini kualitas kopi Indonesia dikategorikan sebagai kopi speciality, yakni kopi berkualitas yang telah melewati proses sesuai standar mulai dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, penguatan sisi hulu dan hilir perkebunan kopi menjadi salah satu hal yang terus dioptimalkan oleh pemerintah bersama pihak swasta.

Untuk komoditas lainnya, misalnya teh, produksi komoditas ini dapat mencapai 141.342 ton yang didapat dari luas areal sebesar 113.215 hektare sepanjang tahun 2018. Potensi pengembangan teh sendiri sangat luas, tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga sering digunakan untuk kosmetik.

Adapun, untuk komoditas terakhir yakni coklat, Indonesia dapat menghasilkan jumlah produksi biji kakao pada tahun 2018 mencapai 593.832 ton dari luas areal perkebunan 1.678.269 hektare. Potensi ini sangat besar mengingat kualitas kakao nasional sendiri dikenal dengan cita rasa yang tinggi yang yang berbasis geografis.

Di hadapan para undangan yang didominasi oleh pelaku usaha dan pihak swasta, Darmin menegaskan komoditas perkebunan perlu mendapatkan perhatian tersendiri, khususnya pada bagian processing.

“Kita tahu bahwa Indonesia memiliki speciality coffee misalnya, yang sangat bervariasi. Jika komoditas ini diproses dengan baik maka kopi nasional kita akan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, komoditas perkebunan perlu diproses dengan standar yang tinggi agar dapat bersaing,” ujar Darmin saat menutup sambutan dalam acara ini.

Direktur Utama PT RPN Teguh Wahyudi, menambahkan PT Riset Perkebunan Nusatara (RPN) terus berperan dalam mendorong kemajuan perkebunan nasional melalui inovasi teknologi yang dihasilkan oleh pusat-pusat penelitian perkebunan.

“Untuk itu, RPN menyelenggarakan seminar nasional. Seminar ini diadakan sebagai jawaban atas tutuntutan kebutuhan informasi serta upaya pelayanan kepada stakeholder perkebunan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perkebunan,” jelas Teguh.

Dia menambahkan, peran RPN yang mempunyai pusat-pusat penelitian berbasis komoditas perkebunan dan bioteknologi memang fokus untuk menghasilkan teknologi dan inovasi perkebunan serta menyediakan jasa kepakaran bagi pemangku kepentingan.

“Salah satu stakeholder utama yakni PTPN Holding Group, namun inovasi dan teknologi perkebunan juga dimanfaatkan oleh pemerintah, petani dan sektor swasta,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN Holding) Muhammad Yudayat mengatakan saat ini peningkatan produksi komoditas perkebunan kerap sulit tercapai. Apalagi bisnis perkebunan belakangan ini dalam kondisi tidak menentu karena rendahnya harga komoditas.

“Teknologi dan inovasi bisa jadi solusi dari masalah itu. Maka itu jalan utama adalah efisienkan biaya produksi. Dan itu perlu teknologi,” ujar Yudayat.

Selengkapnya

Sawit Membantu Mengatasi Deforestasi

Deforestasi atau penebangan hutan acapkali menjadi senjata Uni Eropa untuk terus menekan kelapa sawit (sawit). Padahal, penyebab utama deforestasi adalah usaha peternakan dan budidaya soybean atau kedelai, bukan sawit.

HAL ini terlihat pada data yang dilansir www.ourworldindata.org dalam grafik Global Surface Area Allocation for Food Production, yang di dalamnya memuat rincian alokasi dan penggunaan lahan global berdasarkan luas areal.

Data tersebut mengungkapkan bahwa ternyata luas daratan di dunia ini hanya sekitar 29% atau seluas 149 juta km2. Sementara sisanya sebanyak 71% atau seluas 361 juta km2 berupa lautan yang sangat luas.

Dari daratan yang ada, ternyata tidak semua bisa ditempati atau dimanfaatkan oleh manusia, hanya sekitar 71% saja (104 juta km2) sementara yang lainnya, sekitar 10% (15 juta km2) berupa gletser dan sebanyak 19% (28 juta km2) berupa areal yang berlahan tandus.

Manusia menggunakan areal lahan yang layak ditempati di bumi seluas 50% nya digunakan untuk areal produksi pertanian atau sejumlah 51 juta km2, sementara sisanya masih berupa lahan berhutan sebanyak 37% atau seluas 39 juta km2, dan seluas 12 juta km2, atau sekitar 11% berupa lahan bersemak, serta hanya 1% digunakan sebagai infrastruktur perkotaan.

Dari grafik tersebut nampak sebanyak tiga perempat areal lahan pertanian digunakan untuk pemeliharaan ternak melalui kombinasi lahan untuk penggembalaan ternak dan lahan yang digunakan untuk produksi pakan ternak atau sebanyak 77% dengan luasan mencapai 40 juta km2. Kendati mendominasi areal lahan pertanian, pasokan daging dan produk susu hanya sekitar 17% dan 33% dari pasokan kalori dan protein global.

Sementara penggunaan areal lahan untuk tanaman komoditas hanya sebanyak 23% atau seluas 11 juta km2 dari total areal pertanian tersebut, tidak termasuk areal untuk pakan ternak.

POSISI PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Perkebunan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Teguh Patriawan, tanaman sawit masuk pada bagian yang kecil dalam areal penggunaan lahan untuk komoditas.

“Jika merujuk data dari Oil World, lahan kelapa sawit dunia tahun 2017 mencapai seluas 19,67 juta ha atau sekitar 20% dari luas lahan soybean yang mencapai 125,68 juta ha,” kata Teguh di Jakarta, baru-baru ini.

Teguh menambahkan dengan luas hanya 19,67 juta ha, sawit menghasilkan lebih dari 75 juta ton minyak nabati.

“Tingkat produksi sawit sulit untuk ditandingi oleh tanaman sejenis penghasil minyak nabati, soybean, rapeseed, sun flower seed dan yang lainnya termasuk kelapa dalam yang dulu pernah menjadi andalan Indonesia dalam menghasilkan minyak nabati,” jelas Teguh.

Ditambahkan, deforestasi mustahil bisa dihindarkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia yang cukup pesat. Pertanyaannya, dari mana pemenuhan kebutuhan minyak nabati dunia jika kehilangan hutan (deforestasi) menjadi alasan, tentu jawabannya hanya sawit yang memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya?

“United Nations Development Programs (UNDP) memproyeksikan populasi penduduk dunia pada 2050 mencapai 9,2 miliar jiwa. Jika merujuk rata-rata konsumsi minyak nabati negara Eropa dan USA tahun 2017 yakni 67 kg/kapita/tahun, maka dibutuhkan sedikitnya 600 juta ton,” jelasnya.

Jika prediksi di atas benar, maka dibutuhkan tambahan minyak nabati sekitar 400 juta ton. Dunia hanya bisa tergantung pada minyak sawit dan minyak kedelai, karena yang lain sulit untuk ditingkatkan produksinya.

Namun, jika untuk memenuhi tambahan minyak nabati, memilih meningkatkan produksi minyak kedelai maka dibutuhkan sedikitnya tambahan lahan seluas 340 juta hektar, dengan asumsi produktivitas 0,5 ton minyak /hektar.

“Dunia akan kehilangan hutan (deforestasi) seluas 340 juta hektar di Amerika Selatan. Tetapi jika memilih minyak sawit, maka ekspansi atau perluasan kebun sawit (tambahan) yang diperlukan hanya cukup seluas 34 juta hektar, dengan asumsi produktivitas 5 ton minyak per hektar,” tegasnya.

Pemenuhan tambahan kebutuhan minyak nabati dunia menuju tahun 2050 melalui ekspansi kebun sawit jauh lebih menghemat deforestasi (hanya 34 juta hektar) hanya 10% saja jika dibandingkan dengan melalui ekspansi kebun kedelai (340 juta hektar).
“Ekspansi kebun sawit dunia jauh lebih menguntungkan bagi dunia daripada ekspansi kebun kedelai. Bahkan ekspansi kebun sawit dapat menghindari deforestasi global,” kata dia.

Berdasarkan data USDA, selama tahun 2013-2017 tanaman kedelai menggunakan lahan paling luas dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya di dunia. Pada tahun 2017, total luas lahan tanaman minyak nabati dunia mencapai 276,6 juta hektar. Luasan tersebut didominasi oleh tanaman kedelai sebesar 45%, diikuti oleh tanaman minyak lainnya sebesar 25%, rapeseed 13%, bunga matahari 9% dan kelapa sawit 8%.

Jika dilihat dari produksi minyak nabati dunia tahun 2013-2017, dengan luas lahan paling kecil, kelapa sawit menjadi penghasil minyak paling tinggi. Pada tahun 2017, produksi kelapa sawit mencapai 75,142 juta ton (34%), baru kemudian diikuti oleh minyak kedelai 53,86 juta ton (27%).

Pada tahun 2017, pangsa produksi minyak nabati diisi sebanyak 34% oleh minyak sawit, 27% oleh minyak kedelai, 14% oleh minyak rapeseed dan 9% oleh minyak biji bunga matahari. Pangsa minyak kelapa sawit (CPO) meningkat dari sekitar 8% (1980) menjadi sekitar 30% (2015) atau meningkat hampir empat kali lipat.

Perlu diketahui, Dr. Patrick Moore, salah satu pendiri Greenpeace menyatakan, deforestasi dimungkinkan untuk kesejahteraan manusia.

"Bagaimana kita memperbaiki kesejahteraan negara-negara berkembang sambil memulihkan kerusakan hutan dan menjaga margasatwa secara bersamaan? Bagaimana kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer terutama CO2? Jawabannya, dengan menanam lebih banyak pohon dan kemudian menggunakannya," jelas Patrick Moore.

Menurut Patrick Moore, setiap hari 6 milyar orang bangun dari tidurnya dengan kebutuhan riil untuk makanan, energi dan bahan-bahan lainnya. Tantangan untuk kelestarian adalah penyediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara-cara yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Memotong kayu saja adalah tidak cukup sebagai penyebab kerusakan hutan. Masalah sebenarnya adalah apakah hutan tersebut musnah selamanya atau ditanami lagi dengan pohon-pohon baru.

Apabila anda pergi ke Australia, hampir semua orang berpendapat bahwa kerusakan hutan yang terburuk terjadi di Malaysia dan Indonesia, padahal faktanya 40 % hutan alam Australia dan Amerika telah rusak, dikonversi menjadi ladang pertanian.

SAWIT TANAMAN HUTAN
DALAM setahun, sawit menyerap air sebanyak 1.104 milimeter, lebih sedikit jika dibandingkan tanaman sengon (1.355), jati (1.300), mahoni (1.500), maupun pinus (1.975). Sementara itu dari sisi penyerapan karbondioksida (CO2), sawit justru lebih banyak menyerap CO2 jika dibandingkan dengan empat tanaman hutan tersebut.

Bahkan di tiap hamparan sawit seluas 1 hektar (ha) mampu menyerap CO2 sebanyak 36 ton. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tanaman sengon yang hanya mampu menyerap CO2 sekitar 18 ton, jati (21 ton), mahoni (25 ton), dan pinus (20 ton).
Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santoso, ada dorongan yang kuat agar ke depan sawit bisa menjadi tanaman hutan, sehingga dapat ditanam pada kawasan HTI dan HTR.

Usulan ini bertujuan menjaga dan mengawal perkembangan perkebunan sawit sebagai komoditas strategis nasional sekaligus menepis isu sawit sebagai penyebab deforestasi.
Pasalnya, semua jenis tanaman kelapa, kecuali sawit masuk kategori FAO, sebagai tanaman hutan. Sesuai kriteria FAO yakni mempunyai tinggi batang minimal 5 m, memiliki tutupan tajuk/canopi minimal 10%, luasan kawasan minimal 0,5 hektar.

Pemerintah sendiri sebenarnya pernah memasukkan sawit sebagai tanaman hutan melalui Permenhut No. 62 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, yang memungkinkan tanaman sawit ditanam dalam area hutan tanaman industri.

"Namun sayang, adanya tekanan dari luar akhirnya pemerintah kembali mencabut aturan tersebut sebulan kemudian," katanya.

Sikap pemerintah waktu itu sama dengan sikap FAO yang tidak memasukkan sawit sebagai tanaman hutan. Hal ini merupakan hegemoni tafsir dari negara-negara pesaing sawit yang berkepentingan melindungi produknya.

“Butuh kemauan politis yang kuat untuk memasukkan sawit sebagai tanaman hutan sesuai dengan kriteria FAO. Dari banyak kasus, kuatnya diplomasi politik negara-negara penghasil minyak nabati selain sawit,” paparnya.

Indonesia, perlu belajar dari Tiongkok yang mempunyai kemauan politik kuat untuk memasukkan bambu sebagai tanaman hutan. Sehingga, sejak lama, bambu telah termasuk dalam kategori tanaman hutan versi FAO karena perjuangan dan kemauan politik pemerintah Tiongkok untuk mendorong komoditas andalannya. SH

Selengkapnya

Harga CPO Global Menggeliat Naik

Harga minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global, merangkak naik sejak Feruari 2019. Kenaikan rata-rata 5% per bulan dari US$530,70 (Januari) menjadi US$556,50 per metrik ton.

Sepanjang Februari harga CPO global bergerak di rentang US$542,50 hingga US$572,50 per metrik ton. Naiknya harga CPO global ini didorong turunnya stok minyak sawit di Indonesia dan Malaysia. Serta stok minyak nabati lain di sejumlah negara penghasil," kata Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

"Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunan, biodiesel dan oleochemical) di Februari 2019, mengalami penurunan lebih dari 11% ketimbang bulan sebelumnya. Angkanya meluncur dari 3,25 juta ton pada Januari menjadi 2,88 juta ton pada Februari 2019. Penurunan volume ekspor ini disebabkan antara lain karena Februari lebih pendek ketimbang Januari, ujar Mukti.

Khusus volume ekspor CPO, PKO dan turunannya, tidak termasuk oleochemical dan biodiesel, mengalami penurunan hampir 11%. Atau dari 3,1 juta ton pada Januari menjadi 2,77 juta ton pada Februari 2019. Dan, total ekspor Februari, terdiri dari CPO 852,30 ribu ton, sisanya adalah produk turunannya.

Mukti bilang, permintaan dari negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia khususnya CPO dan produk turunannya, mencatatkan penurunan signifikan pada Februari. Semisal Amerika Serikat turun 48%, Pakistan 41%, China 22%, Afrika 16% dan India 14,5%. Sebaliknya negara tujuan lain ekspor minyak sawit Indonesia khususnya CPO dan produk turunannya justru mencatatkan kenaikan permintaan dibandingkan bulan sebelumnya adalah Uni Eropa 27% dan Bangladesh 8%, tuturnya.

Lalu bagaimana dengan serapan di dalam negeri terkait program B20? Kata Mukti, perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO, menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap bulannya. Sepanjang Februari 2019, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648 ribu ton. Atau naik 17% ketimbang Januari yang hanya 552 ribu ton.

"Kita berharap uji coba B30 dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar. Dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri akan mengurangi ketergantungan kepada ekspor," papar Mukti.

Saat ini, lanjutnya, industri sawit nasional tengah dihadapkan dengan hambatan perdagangan yang diterapkan Komisi Uni Eropa (UE). Pada 13 Maret 2019, Komisi UE telah mengadopsi Renewable Energi Directive II (RED II). Di mana, beleid ini menghapuskan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena sawit digolongkan sebagai minyak nabati beresiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC Indirect Land Used Change) sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan beresiko rendah. Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit, tandasnya.

Adapun pada akhir Februari 2019, stok minyak sawit Indonesia tercatat sebesar di 2,50 juta ton atau turun 17% dibandingkan Januari lalu sebesar 3,02 juta ton.

Selengkapnya

Harga CPO Global Mengeliat Naik

Harga minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global, merangkak naik sejak Feruari 2019. Kenaikan rata-rata 5% per bulan dari US$530,70 (Januari) menjadi US$556,50 per metrik ton.

Sepanjang Februari harga CPO global bergerak di rentang US$542,50 hingga US$572,50 per metrik ton. Naiknya harga CPO global ini didorong turunnya stok minyak sawit di Indonesia dan Malaysia. Serta stok minyak nabati lain di sejumlah negara penghasil," kata Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

"Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunan, biodiesel dan oleochemical) di Februari 2019, mengalami penurunan lebih dari 11% ketimbang bulan sebelumnya. Angkanya meluncur dari 3,25 juta ton pada Januari menjadi 2,88 juta ton pada Februari 2019. Penurunan volume ekspor ini disebabkan antara lain karena Februari lebih pendek ketimbang Januari, ujar Mukti.

Khusus volume ekspor CPO, PKO dan turunannya, tidak termasuk oleochemical dan biodiesel, mengalami penurunan hampir 11%. Atau dari 3,1 juta ton pada Januari menjadi 2,77 juta ton pada Februari 2019. Dan, total ekspor Februari, terdiri dari CPO 852,30 ribu ton, sisanya adalah produk turunannya.

Mukti bilang, permintaan dari negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia khususnya CPO dan produk turunannya, mencatatkan penurunan signifikan pada Februari. Semisal Amerika Serikat turun 48%, Pakistan 41%, China 22%, Afrika 16% dan India 14,5%. Sebaliknya negara tujuan lain ekspor minyak sawit Indonesia khususnya CPO dan produk turunannya justru mencatatkan kenaikan permintaan dibandingkan bulan sebelumnya adalah Uni Eropa 27% dan Bangladesh 8%, tuturnya.

Lalu bagaimana dengan serapan di dalam negeri terkait program B20? Kata Mukti, perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO, menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap bulannya. Sepanjang Februari 2019, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648 ribu ton. Atau naik 17% ketimbang Januari yang hanya 552 ribu ton.

"Kita berharap uji coba B30 dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar. Dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri akan mengurangi ketergantungan kepada ekspor," papar Mukti.

Saat ini, lanjutnya, industri sawit nasional tengah dihadapkan dengan hambatan perdagangan yang diterapkan Komisi Uni Eropa (UE). Pada 13 Maret 2019, Komisi UE telah mengadopsi Renewable Energi Directive II (RED II). Di mana, beleid ini menghapuskan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena sawit digolongkan sebagai minyak nabati beresiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC Indirect Land Used Change) sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan beresiko rendah. Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit, tandasnya.

Adapun pada akhir Februari 2019, stok minyak sawit Indonesia tercatat sebesar di 2,50 juta ton atau turun 17% dibandingkan Januari lalu sebesar 3,02 juta ton.

Selengkapnya

Kementan Dorong Sarolangun Kembangkan Pertanian Berbasis Kawasan

Surolangun, Jambi--Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas tersebut bisa dicapai melalui pengembangan komoditas berbasis kawasan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono, dalam paparannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun di ruang Pola Utama Kantor Bupati sarolangun, Senin (25/3).

Menurut Kasdi, peningkatan daya saing komoditas unggulan tidak lepas dari seberapa efisien produk tersebut dihasilkan. "Ketika bicara daya saing, kita sering terjebak hanya pada kualitas. Padahal kalau kita lihat kenapa produk-produk negara lain yang bisa bersaing di pasar global, kuncinya adalah mereka memproduksi produk-produk tersebut dengan sangat efisien," ungkapnya.

Efisiensi itulah, lanjut Kasdi, yang belum ada pada pembangunan pertanian di Indonesia. Hasil-hasil pertanian masih tersebar dan sulit untuk dihimpun. "Dulu, berapapun daerah mengajukan, apakah 5 ha atau 10 ha, itu langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dampaknya produk pertanian tersebar di seluruh Indonesia," tambah Kasdi.

Hal tersebut membuat pihak industri kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika bisa pun, pihak industri harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi yang membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan serapan hasil pertanian juga rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian, papar Kasdi, telah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait pembangunan kawasan atau cluster pertanian berbasis korporasi. "Dengan pengembangan pertanian berbasis cluster ini, kita akan fokus pada satu kawasan sehingga lebih mudah mengelolanya, mudah membinanya, dan lebih mudah mendapatkan hasil yang massif," tambahnya.

Pengelolaan pertanian berbasis kawasan juga akan menurunkan biaya produksi. Dampaknya, menurut Kasdi, produk yang dihasilkan bisa lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar internasional.

Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah. "Daerah Sarolangun ini memiliki potensi lahan perkebunan karet dan sawit yang cukup besar, sehingga kami harapkan ini bisa dikembangkan sesuai konsep pembangunan pertanian berbasis kawasan," ucapnya.

Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 ha untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 ha di Desa Perdamaian.

Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah. "Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh," papar Bupati.

Peningkatan Harga Sawit

Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan harga sawit, Kasdi mengungkapkan pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan. "Presiden Joko Widodo, waktu di Sumsel telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan," jelasnya.

Kementerian Pertanian, tambah Kasdi, juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal. " Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu km, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten panjangnya mencapai 540 ribu km, tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Melalui program ini, Kementerian PUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9 ribu per kg. Harga tersebut berpotensi naik sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan. "Saya lihat di sarolangun ini belum ada UPPB, oleh karena itu kami minta Dinas Perkebunan untuk segera membentuk UPPB, karena pemerintah akan menyerap karet rakyat ini melalui UPPB," ujar Kasdi.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri. Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebutkan baru 60% dari kapasitas produksi crumb rubber yang dimanfaatkan. “Jadi ada 40% kapasitas produksi yang iddle, jika bisa dimaksimalkan tentu serapan karet dalam negeri akan leboh banyak lagi,” tambah Kasdi.

Selain itu, pemerintah juga telah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara penghasil karet dunia untuk melakukan pengendalian pasokan karet di dunia. Hal ini bertujuan agar ketersediaan karet dunia tidak berlebih yang menyebabkan harga terus jatuh.

Belum lama ini pemerintah telah menginisiasi pertemuan dengan Thailand dan Malaysia untuk membahas pengndalian ekspor. “Produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70% karet dunia. Jadi kita membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor agar karet dunia berkurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat,” paparnya.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif menaikkan harga. “Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di-release. Sebelum berangkat harganya hanya 1,2 US dolar per kg, sekarang harganya sudah 1,46 US dolar per kg,” jelas Kasdi.

Selengkapnya

Kunjungan Industri dan Rapat Kerja Dosen Instiper

Tantangan dunia pendidikan tinggi saat ini tidak hanya berasal dari input mahasiswa yang merupakan generasi milenial, namun juga adanya revolusi industri generasi 4.0 dan tantangan dari dunia usaha dan industri yang akan memanfaatkan lulusan dari perguruan tinggi.

Memahami kondisi tersebut, INSTIPER mengajak seluruh dosennya untuk melakukan kunjungan industi ke pabrik downstream komoditas perkebunan yang telah memanfaatkan teknologi tinggi seperti artificial intelligence dan robotik untuk pengolahan produk-produknya.

Sebanyak 73 orang dosen INSTIPER Yogyakarta melakukan kunjungan industri dan rapat kerja dosen diSurabaya pada 22-24 Maret 2019. Kunjungan industri di beberapa pabrik yang telah memanfaatkan teknologi tinggi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata industri pengolahan komoditas perkebunan yang akan menyerap lulusan INSTIPER kelak. Dengan pengetahuan perkembangan di bidang industri, para dosen diharapkan mampu menyesuaikan materi kuliah dan cara perkuliahan sehingga lebih sesuai dengan dunia usaha dan industri saat ini. Saat mengajar, para dosen diharapkan mampu menghubungkan antara teori perkuliahan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

Kunjungan industri dosen INSTIPER dilakukan ke PT. Santos Jaya Abadi yang merupakan pabrik dari Kopi Kapal Api, PT. Wilmar Nabati Indonesia di Gresik yang merupakan pabrik pengolahanproduk turunan daricrude palm oil (CPO) kelapa sawit, dan kunjungan industri ke PT. Mega Surya Mas Sidoarjo yang juga pabrik pengolahan produk turunan CPO.

“Kunjungan industri dosen ke PT. Santos Jaya Abadi merupakan bukti nyata keseriusan INSTIPER untuk mengembangkan pendidikan kompetensi kopi di INSTIPER setelah sebelumnya pada (12/3) lalu, INSTIPER telah melakukan soft launcing Institut Sains Kopi Indonesia.

Kunjungan ke Kapal Apisekaligus membuka peluang kerjasama dengan dunia industri kopi. Hal ini sesuai dengan arahan Kemenristekdikti untuk perguruan tinggi bekerja sama dengan dunia industri. Hal ini juga telah dilakukan INSTIPER dalam mengembangkan kompetensi kelapa sawit yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia”, jelas Betti Yuniasih, Humas INSTIPER.

Pada kunjungan dosen ke INSTIPER ke PT. Santos Jaya Abadi, dosen INSTIPER berkesempatan bertemu dan mendapat cerita kisah sukses dari Bapak Soedomo Mergonoto yang merupakan Direktur Utama Kapal Api. Soedomo menyampaikan,”Pada saat ini Kapal Api menjadi leader dalam insutri kopi di Indonesia dan mengolah 350 ton kopi per hari. Posisi ini kami peroleh karena kami memanfaatkan teknologi tinggi dalam pengolahannya. Kami perupakan perusahaan pertama di Indonesia yang membeli alat roasting kopi berteknologi tinggi dari Jerman. Inovasi dan keinginan untuk maju merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan usaha”.

Sedangkan pada kunjungan industri ke PT. Wilmar Nabati Indonesia di Gresik dan PT. Mega Surya Mas di Sidoarjo, para dosen memperdalam pengetahuantentang industri pengolahan crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pada kunjungan ke kedua lokasi tersebut, dosen mendapatkan informasi tentang perkembangan pengolahan produk turunan CPO yang telah memanfaatkan teknologi tinggi seperti pengolahan CPO untuk bahan bioavtur, biodiesel, dan produk turunan lainnya.

Pengolahan CPO akan meningkatkan nilai tambah dari CPO tersebut, semakin hilir produk yang dihasilkan maka akan semakin tinggi keuntungan yang bisa didapatkan daripada menjual produk tersebut dalam bentuk mentah seperti CPO.

Berdasarkan hasil kunjungan industri tersebut, para dosen melanjutkan rapat kerja dosen yang salah satunya membahas perkembangan INSTIPER saat ini yang telah beradaptasi menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dimana semua dosen juga harus cepat beradaptasi melalui peningkatan kompetensi dosen maupun maupun penyesuaian model perkuliahan yang ada.

Pada rapat kerja tersebut, Rektor INSTIPER, Dr. Purwadi mengajak semua dosen untuk peka terhadap semua perubahan yang ada. Kemenristekdikti telah memberikan kebijakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, dan peningkatan fasilitas laboratorium.

 

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id