Menu
SAJIAN ISI

Awas, Ketahanan Pangan Terancam Hama Fall Armyworm (FAW)

Hama Fall Armyworm (FAW) atau Spodoptera Frugiperda diyakini telah menyerang tanaman jagung telah memasuki Indonesia. Anggota tim ahli dari IPB Dr Dewi Sartiami, MSi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya kerusakan tanaman jagung di beberapa lokasi di tanah air seperti Lampung, Jambi dan Sumatera Barat pada Maret 2019.

Setelah mendengar laporan tersebut, lanjutnya, tim ahli dari IPB melakukan kunjungan lapangan ke Pasaman Barat, Sumatera Barat dan melakukan penelitian di dua lokasi pertanaman jagung yang terserang hama tersebut.

“Dari identifikasi larva dan imago serta diskusi dengan petani tentang pengalaman mereka terhadap serangga hama tersebut maka dugaan kuat menunjukkan Spodoptera frugiperda sudah berada di Indonesia,” ujar Dewi dalam acara diskusi bertema Ancaman Hama Fall Armyworm (FAW) Spodoptera Frugiperda Terhadap Ketahanan Pangan Dunia di Hotel Aston Jakarta, Kamis (23/5/2019) .

Dewi mengatakan, melihat pengamatan di lapangan didapati kerusakan pada tanaman jagung di Pasaman Barat yang diakibatkan hama FAW tersebut belum pernah terjadi selama ini di Indonesia.

“Hama tersebut menyerang tanaman jagung muda dan kerusakannya hampir 100 persen dari areal pertanaman,” ujar Dewi.

Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia Prof. Ir. Dadang MSc menambahkan, kemungkinan di Papua terindikasi terserang hama FAW yang terbawa dari sayuran. Hama FAW berkembang dan masuk ke Indonesia melalui impor sayuran dan impor jagung untuk pakan.

Menurutnya, hama FAW mudah menyebar melalui penerbangan yang mencapai 100 km perhari (melalui angin), dan sangat tertarik dengan cahaya. Semenara itu untuk mengetahui dan mengantisipasi masuknya hama tersebut bisa memakai lampu peraangkap, feromon, pengamatan langsung pada tanaman.

Antisipasinya dengan pengelolaan dengan tanaman resistant, seed treatment, tanam serempak, dan tumpang sari non inang, ujar Dadang.

Dia berharap Kementerian Pertanian sebagai otoritas berwenang terhadap sektor pertanian untuk bisa segera mengambil kebijakan guna mengatasi hama tersebut agar tidak menyebar ke wilayah lain di Indonesia.

“Kalau sudah menyebar di satu pulau akan sulit dieradikasi. Penyebaran ini tinggal masalah waktu saja,” katanya.

Menurutnya, jika arah angin nantinya ke selatan maka hama FAW tersebut bisa menyebar ke Jawa dan hal ini sangat mengkuatirkan karena pulau Jawa merupakan salah satu sentra jagung di Tanah air.

Selain tanaman jagung, hama FAW juga menyerang tanaman sayuran seperti bawang merah, tomat, kubis, bit, dan cabai. Selain itu juga tanaman pangan yakni padi, kedelai, kacang polong maupun tanaman perkebunan seperti tebu.

Anggota Tim Ahli IPB lainnya Dr. Idham Skati Harahap, MSi menyatakan, berdasarkan laporan CABI dari serangan hama FAW di 12 negara di Afrika menyebabkan kehilangan hasil jagung sebesar 4-18 juta ton per tahun dengan nilai USD 1-4,6 juta pada 2018.

Sedangkan biaya penanggulangan hama tersebut di Brasil lebih dari USD 600 juta. Hama yang berasal dari Amerika Latin tersebut, lanjutnya, pertama kali terdeteksi di Nigeria Afrika pada 2016 dan sejak 2018 FAW telah memasuki wilayah Asia di antaranya India, Sri Lanka, Myamar dan Bangladesh.

Pada 2019 terdeteksi di Provinsi Yunnan Tiongkok, bahkan hama tersebut telah menyebar hingga ke Thailand. “Kalau hama ini menyebar ke Indonesia sangat mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya.

Executive Director Croplife Indonesia Agung Kurniawan berharap para pemangku kepentingan mau bekerjasama untuk mengantisipasi hama FAW. Hal tersebut untuk melindungi mata pencaharian petani dan memastikan ketahanan pangan secara global terutama diwilayah berisiko tinggi.

“Jangan sampai petani melakukan dengan caranya sendiri, namun tidak efektif malah merugikan. Perlu pendampingan bersama dalam mengatasi hama tersebut,” ujarnya.

Selengkapnya

Cargill Siapkan Beasiswa Untuk Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang

Poliplant Group, anak perusahaan Cargill yang beroperasi di Kalimantan Barat memberikan beasiswa bagi 23 mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang yang berprestasi sebagai bagian dari kemitraan Cargill dengan Politeknik Negeri Ketapang yang dimulai sejak tahun 2016. 

Hingga kini, 39 beasiswa telah diberikan kepada mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang di jurusan pertanian, teknik dan teknik informatika.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa/i yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) minimum 3.0 atau lebih sejak semester ketiga hingga lulus pada semester delapan. Beasiswa ini meliputi biaya kuliah hingga lulus dan bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Selain itu, mahasiswa/i juga memperoleh kesempatan lebih awal untuk mengenal lingkungan kerja melalui program magang di Cargill selama tiga bulan.

Anthony Yeow, Presiden Direktur Poliplant Group, berkata, “Kami berharap dapat menginspirasi para generasi muda Indonesia untuk menilai diri mereka dengan rekan-rekan sesama mahasiswa di negara-negara lain; sebagai acuan yang diperlukan agar generasi muda Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia berkelas dunia.

Selain membantu mereka tumbuh secara akademis, kami juga ingin mengembangkan kemampuan non-akademis mereka, seperti bakat dan minat, sehingga mereka meraih kesuksesan ketika memasuki dunia kerja.

Hal ini mencerminkan bagaimana Cargill bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kami dapat mewujudkan komitmen berkelanjutan kami, yang mana inti dari inisiatif ini adalah untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan kami untuk mencapai dampak keberlanjutan.”

Selengkapnya

Hadapi UE, Indonesia Harus Punya Konsep Kawasan Hutan dan Deforestasi

Para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk membahas pemahaman kawasan hutan dan deforestasi. Hal itu supaya ada aturan yang tegas dan tidak multitafsir agar tidak setiap ada kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan hutan dicap sebagai deforestasi dan dipolitisir sebagai isu kerusakan lingkungan.

“Tidak adanya definisi kawasan hutan yang jelas Selama bertahun-tahun telah melahirkan banyak persoalan seperti pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia terhadap komoditas sawit,”

Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengatakan, tanpa definisi yang jelas, pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia akan terus berulang.

“Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun tidak adanya definisi yang jelas tentang kawasan hutan menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit,” kata Budi di Jakarta, Senin (20/5).

Pemerintah, melalui regulasi tata kelola hutan dan perkebunan sebenarnya sudah melakukan banyak perbaikan yang diapresiasi banyak pihak termasuk sebagian negara di Uni Eropa, Hanya saja, definisi itu perlu dipertegas, karena masih banyak kelompok lingkungan di Indonesia yang tidak memahami konsep kawasan hutan sehingga keliru membedakan antara deforestasi dan degradasi.

Menurut Budi, sebagian besar kebun sawit berasal hutan yang terdegradasi dan oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lain berasal dari areal penggunaan lain (APL). Secara hukum Indonesia, APL diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan termasuk kebun sawit.

“Ketidakpahaman yang dibiarkan itu, kini makin melebar. Bahkan, kelompok tersebut, kini memaksa pemerintah untuk membuka data HGU yang merupakan ranah privat yang dilindungi UU,” kata mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN.

Pernyataan senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa. Yanto mengatakan, lahan kebun sawit di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

Hasil penelitian bersama timnya pada delapan kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat di Riau menunjukkan lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati sebanyak 46.372,38 hektare (ha), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Yanto memastikan, sebagian besar asal-usul perkebunan sawit di Indonesia punya catatan yang jelas. Prosedur kebijakan alih fungsi lahan juga diatur UU melalui beberapa mekanisme pelepasan kawasan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Bahkan, kata Yanto, dalam konteks menjaga lingkungan, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebagian negara di Eropa yang langsung menambang gambut untuk dijadikan briket energi sebagai bahan biomass. Di Indonesia, rakyat menanam sawit di lahan gambut terdegradasi, yang hasilnya berupa minyak sawit dipergunakan sebagai bahan energi.”Ini jauh lebih ramah lingkungan. Karena itu, kita masih punya luasan gambut yang masih baik sekitar 11 juta ha,” kata Yanto.

Disisi lain, Yanto mengingatkan, UE harus punya pemahaman deforestasi berdasarkan kajian akademisi yang kredibel Indonesia. “Setahu saya, LSM di Indonesia termasuk Greenpeace hanya berteriak soal deforestasi, namun tidak punya satupun kajian tentang deforestasi,” kata dia.

Sebelumnya, Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mengatakan, usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan harus dilihat oleh UE.

“Uni Eropa bisa saja bertanya, mengapai Indonesia menebang hutan untuk kepala sawit? Pertanyan sama, kenapa dulu mereka menebang hutan untuk menanam rapseed? Padahal kan sama. Semuanya daratan dulunya hutan. Jadi, kita tahu pasti ada dampaknya, ada negatifnya, tetapi itu juga harus dilihat secara berimbang,” kata Laksmi.

Laksmi mengatakan guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari produksi sawit. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah dan menetapkan berbagai regulasi.“Indonesia dan negara-negara lain yang memproduksi sawit juga melakukan perbaikan. Indonesia menerapkan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Mestinya, upaya Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan perlu dihargai,” kata dia.(*)

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id