Menu
SAJIAN ISI

PP 71/2014 Soal Gambut Mendesak untuk Direvisi

PP 71/2014 Soal Gambut Mendesak untuk Direvisi

Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada tanggal 15 September 2014 lalu, selanjutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580. Dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan dan mengundangkan PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75, serta Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059).

Latar belakang pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menurut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ini, antara lain, gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup, yang terletak dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan karakteristik yang demikian, gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim. Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, setiap negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global. Agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan.

Adapun materi muatan PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terdiri dari IX Bab dan 47 Pasal serta hanya mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan sanksi administratif. Sedangkan, perlindungan dan pengelolaan pada ekosistem: tanah untuk produksi biomassa; terumbu karang; mangrove; padang lamun; karst; dan/atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak tercakup di dalamnya.

Menurut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mempunyai pengertian sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang dan materi muatan dari PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di atas, secara tersurat dan tersirat mengandung maksud dan tujuan yang ideal. Utamanya, apabila dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka mewujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun, beberapa pemangku kepentingan terkait ekosistem gambut menilai bahwa terdapat beberapa substansi pengaturan yang dinilai kurang tepat. Misalnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Himpunan Gambut Indonesia (HGI) dan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) yang berpendapat bahwa PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan dan berdampak besar bagi pelaku usaha hutan tanaman dan perkebunan.

Substansi pengaturan dinilai yang berpotensi menimbulkan multiinterpretasi di lapangan dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha antara lain:
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa “Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya”.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) yang mengatur bahwa “Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:
a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, menteri menetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut”.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) yang mengatur bahwa “Ekosistem gambut dengan fungsi
    budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut; dan/atau
b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Terbitnya substansi pengaturan dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi di lapangan dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha di atas seharusnya tidak terjadi apabila dalam perumusannya memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Disamping itu, apabila materi muatannya mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; keadilan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terakhir, apabila materi muatannya memperhatikan landasan pemikiran yang mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis.

Dari aspek yuridis, perumusan materi muatan dalam suatu peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menurut hemat kami juga harus merujuk pada beberapa ketentuan yang diatur di luar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:
a.    Pasal 33 UUD 1945 yang memuat ketentuan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b.    Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
c.    Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
d.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
e.    Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
f.     Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Dengan demikian, pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut harus lebih arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan serta landasan pemikiran yang mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Apabila terdapat substansi pengaturan dalam PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dinilai belum memperhatikan dan mencerminkan asas-asas serta landasan pemikiran sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada salahnya untuk dilakukan peninjauan kembali atau revisi terhadap peraturan pemerintah tersebut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga rumusan substansi pengaturannya lebih dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan bagi semua pemangku kepentingan terkait ekosistem gambut. ***

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB)

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id