Menu
SAJIAN ISI

Jendela

Apkasindo Berharap Alokasi Dana Sawit BPDPKS ke Petani Diperbesar

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit memperbesar alokasi dana sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ke petani.

Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, mengatakan, Apkasindo sebagai asosiasi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia siap bekerjasama dengan pemerintah dan BPDPKS dalam hal penyajian data real petani kelapa sawit di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan strategis untuk petani kelapa sawit di daerah,” kata Alpian dalam Mukernas Apkasindo, Senin (8/7).

Menurut Alpian, dengan Permentan ini, program-program yang banyak membantu petani dan didanai oleh BPDPKS seperti PSR, Pengembangan SDM dan penyediaan sarana prasarana diharapkan akan meningkat, sehingga dana BPDPKS akan lebih banyak dialokasikan utuk petani.

“Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan, keadlian yang merata ke seluruh petani, jangan sampai bantuan dari pemerintah disalahgunakan,” kata Alpian.

“Apapun yang diprogramkan pemerintah melalui BPDPKS kami sepenuhnya mendukung selama itu dikelola secara transparan dan akuntabel”, ujar Alpian.

Salah satu program utama Apkasindo adalah pembentukan kelembagaan petani yang kuat. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkasindo tingkat kabupaten akan membentuk koperasi.

DPD Apkasindo di kabupaten diminta untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas perkebunan setempat sebab semua pengajuan pengembangan sdm, PSR dan penyediaan sarana prasarana harus diusulkan lewat dinas.

“Keberpihakan pemerintah terhadap petani kelapas sawit sebenarnya sangat bagus. Permentan nomor 7 misalnya mengatur secara rinci semua hal yang menguntungkan petani seperti pengembanagn sdm, PSR dan penyediaan sarana prasarana. Kami harap pelaksanaannya berjalan sampai daerah. Pemda diharapkan proaktif, DPD dan DPW Apkasindo siap bekerjasama ,” katanya.

Mukernas Apkasindo juga menyoroti harga TBS petani yang menunjukkan trend penurunan. “Pemerintah harus memberi perhatian positif soal ini. Baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang banyak petani sawitnya harus segera bergerak menolong petani supaya hal ini jangan terus berlanjut, “ katanya.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan petani. Dengan harga tingkat petani hanya Rp750/kg, bila terus berlanjut maka petani dipastikan tidak akan mampu membeli pupuk. Akhirnya produksi tahun depan semakin rendah dan petani semakin terpuruk.

Sebenarnya pemerintah sudah membuat Permentan no 1 tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS pekebun dan isinya sangat membantu petani. Masalahnya di lapangan banyak dilanggar oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit). “Mereka seenaknya saja memotong harga. Ketentuan yang ada permentan tidak diindahkan karena lemahnya kontrol pemda,” katanya.

Peraturan Menteri Pertanian nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun tujuannya sangat baik. Permentan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan pada pekebun supaya TBSnya memperoleh harga yang wajar, juga menghindari persaingan yang tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Masalahnya masih banyak wilayah yang belum menerapkannya. “Pemda juga sangat lamban dan kurang serius dalam merespon permentan ini sehingga melemahkan posisi tawar petani sawit,” katanya.

Dengan lambatnya sosialisasi di masing-masing daerah maka berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit dan semakin terpuruknya harga TBS di beberapa wilayah Indonesia. “Bagi Apkasindo Permentan nomor 1 tahun 2018 sudah sangat tepat sebagai pedoman penetapan harga TBS karena itu harus disosialisasikan secara proaktif dengan melibatkan seluruh stakeholder,” katanya.

Seluruh pihak baik pemerintah, perusahaan dan petani harus patuh dan tunduk terhadap Permentan ini. Apkasindo sendiri akan secara proaktif mensosialisasikan permentan ini ketingkat petani, menjalankannya dan mengawal penerapannya diseluruh wilayah Indonesia.

“Kita akan berusaha meningkatkan kemitraan antara petani, pengusaha dan pemerintah untuk mewujudkan harga TBS yang ideal,”terangnya.

Selengkapnya

Moeldoko Kukuhkan Gulat Manurung Sebagai Ketua Umum DPP APKASINDO

Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Jenderal TNI (Purn) DR. Moeldoko, mengukuhkan 56 orang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) periode 2019-2024 bakal dikukuhkan di Auditorium Rimbawan I Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (9/7).

Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP mengatakan, pengukuhan pengurus harian tadi adalah bagian dari langkah Apkasindo untuk lebih memacu langkah menuju petani kelapa sawit modern yang berkelanjutan.

"Ada sederet pekerjaan besar yang sedang kami kerjakan sebelum dan setelah pengukuhan ini. Mulai dari menata para petani kelapa sawit biar muncul sebagai petani yang punya kelembagaan, menyodorkan konsep tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kepada 22 gubernur se-Indonesia, hingga menata lahan-lahan petani kelapa sawit berbasis online yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)," terang Gulat.

Biarpun hanya petani kelapa sawit kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Provinsi Riau ini, petani juga musti melek dengan yang namanya teknologi, khususnya teknologi berbasis aplikasi.

"Kami juga musti mengupgrate diri oleh munculnya revolusi industri 4.0. Lewat teknologi itu, petani tidak akan repot lagi menyuguhkan data dan lokasi lahannya," ujar Gulat.

Pekerjaan yang tak kalah pentingnya lagi yang sampai sekarang terus dilakukan oleh Apkasindo kata Gulat adalah mengajak pemerintah dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, mencari solusi yang paling pas untuk mengeluarkan lahan para petani dari kawasan hutan. "Kalau urusan kawasan hutan beres, berarti 75 persen persoalan perkebunan rakyat kelar," katanya.

Dan jika urusan kawasan hutan tadi rampung, Apkasindo kemudian akan lebih menggeber lagi supaya sawit rakyat terdaftar di Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Kita punya target bahwa pada 2025, 75 persen kebun sawit rakyat sudah terdaftar di ISPO," Gulat nampak bersemangat.

Saat ini kata Gulat, Apkasindo ada di 22 DPW, 116 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan ribuan Dewan Pimpinan Unit (DPU). "Dari sekitar 14 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, 45 persen adalah kebun milik petani. Kebun terluas ada di Riau, mencapai 2,2 juta hektar," Gulat merinci.

Dengan banyaknya para petani tadi kata Gulat, pekerjaan Apkasindo juga tidak akan ringan. Selain hal-hal berat yang bakal diselesaikan, tadi masih ada sederet pekerjaan yang tak kalah berat yang juga musti diselesaikan. "Intinya itu tadi, kami petani kelapa sawit musti bisa menjadi petani modern dan sustainable," tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berpesan agar Apkasindo tidak hanya menjadi menjadi organisasi biasa yang diisi oleh petani biasa. "Tapi jadilah organisasi modern dan petani-petani tangguh. Sebab jika petani sudah tangguh, maka negara ini juga akan semakin kuat. Jadilah perekat bangsa, pionir pergerakan ekonomi negara," Moeldoko berharap.

Hal yang sama juga diharapkan oleh Agus Pakpahan. Dia menyebut, petani kelapa sawit jangan lagi eksklusif dan tidak cerdas, tapi jadilah petani inklusif dan cerdas (inclusive and smart plantation).

"Saya yakin petani sangat bisa untuk itu, sebab seribu satu macam produk bisa dibikin dari TBS hasil produksi petani. Di sinilah peran Apkasindo ditantang. Sudah tiba masanya kita membangun komunitas petani unggul, komunitas petani kelas dunia, tidak lagi sekadar membangun tanaman," katanya.

Pada acara ini juga dilaksanakan Nota Kerjasama DPP APKASINDO dengan PT RPN (Riset Perkebunan Nusantara) yang membawahi 6 Lembaga Riset Perkebunan serta Pupuk Kaltim, dan IPB Bogor

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id