Menu
SAJIAN ISI

Dorong Hilirisasi, Pungutan Ekspor Diusulkan Berlaku Kembali

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019).

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

"Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing," ujar Sahat.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

"Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani," jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

"Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus," jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. "Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan," ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Selengkapnya

Semester I, GIMNI Targetkan Ekspor CPO 17 Juta Ton

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mentargetkan kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang semester pertama sebesar 17,4 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 18,4 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO. Hal itu diperparah dengan terbatasnya kapasitas refinery atau kilang minyak sawit mentah di negara-negara tujuan ekspor.

Dengan begitu, pengadaan barang pun dibuat menyesuaikan dengan kapasitas yang ada.

"Sampai Juni penjualan jauh dari harapan. Mereka itu sudah terlewat manja. Lebih suka impor produk jadi. Mereka tidak mau repot-repot bangun refinery, kelola limbah. Sementara, kita ini sebagian besar ekspornya masih berupa CPO, masih mentah. Kalau ada perbaikan di regulasi di semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tumbuh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara keseluruhan steady, segitu-segitu saja," jelas Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama GIMNI di Jakarta, Kamis (16/5).

Maka dari itu, ia mendesak agar pemerintah memberikan insentif yang signifikan kepada industri hilir kelapa sawit. "Indonesia tidak bisa hanya bergantung lagi pada CPO. Harus ada perubahan masif ke arah hilir," tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali menerapkan pungutan ekspor terhadap produk sawit tidak peduli berapapun harga komoditas itu saat ini di level global.

Dalam penarikan pungutan, ia pun merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan tarif yang berbeda antara produk mentah dan jadi. "Produk mentah harus lebih tinggi dari produk jadi. Yang mentah harus direm yang hilir dilancarkan," tandasnya.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit RI di semester I-2019 ini diproyeksi sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496 ribu ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) dan 14 ribu ton produksi greendiesel.

Sahat berharap pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor bagi produk CPO supaya ekspor produk hilir bisa lebih bergairah di semester II tahun ini. Dengan adanya perbaikan regulasi itu, dia memproyeksi ekspor produk olahan dapat naik mencapai 15,3 juta ton di setengah tahun kedua nanti.

Hasil Penghentian Dana Pungutan Tak Signifikan

Penghapusan pungutan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah sejak Maret lalu, menurutnya terbukti tidak memberikan perubahan signifikan terhadap harga sawit secara global.

"Indonesia sudah memutuskan hilirisasi industri sawit sejak 2008. Kalau [hulu] kembali dikenakan pungutan, bisnis berkembang, industri hilir akan berkembang. Selama ini kepentingan pelaku usaha di perkebunan lebih kencang dan lebih didengar. Nyatanya harga nggak akan pernah berubah. Betul kan? Paling benar ya menerapkan levy [pungutan] dengan segi tiga terbalik, terbesar di hulu dan makin kecil ke hilir," jelasnya.

Dengan pengenaan kembali pungutan ekspor, Sahat memproyeksi ekspor sawit Indonesia dapat mencapai 18,5 juta ton di semester II tahun ini dengan 15,3 juta ton berupa produk olahan.

"Tapi kalau tidak, ya ekspor produk hilir paling hanya 12,3 juta ton di semester II," pungkasnya.

Selengkapnya

Ditengah Pusaran Badai Gapki Tetap Optimis

Ungkapan inilah gambaran industri sawit Indonesia pada triwulan pertama 2019. Berbagai tantangan baik dari dalam negeri, luar negeri dan sentimen pasar dihadapi industri ini.

Awal tahun industri sawit digoyang oleh Uni Eropa dengan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang akan menerapkan kebijakan penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena minyak sawit digolongkan sebagai beresiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC – Indirect Land Used Change) sedangkan minyak nabati lain digolongkan beresiko rendah. Di dalam negeri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus menekan industri untuk keterbukaan informasi HGU. Dari pasar, industri dibayangi kekhawatiran harga CPO global yang trendnya terus menurun.

Meskipun dalam kekalutan, industri ini terus berperan dalam menambal neraca perdagangan Indonesia yang minus dengan kinerja ekspornya. Pada triwulan pertama 2019, kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) meningkat sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau dari 7,84 juta ton triwulan I 2018 meningkat menjadi 9,1 juta ton di triwulan I 2019. Dengan kinerja ini, artinya ekspor minyak sawit Indonesia masih tetap tumbuh meskipun masih di bawah harapan.

Pada Maret 2019 kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) membukukan peningkatan 3% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta. Sementara ekspor khusus CPO dan produk turunannya hanya meningkat sangat tipis yaitu 2,77 juta ton di Februari sedikit terkerek menjadi 2,78 juta ton di Maret.

Sentimen RED II Uni Eropa, setidaknya telah ikut menggerus kinerja ekspor Indonesia, selain itu lesunya perekonomian di negara tujuan utama ekspor khususnya India berdampak sangat signifikan pada permintaan minyak sawit negara Bollywood ini. Perang dagang Amerika Serikat dan China yang tak kunjung usai, mempengaruhi perdagangan kedelai kedua negara yang berujung pada menumpuknya stok kedelai di AS.

Pada Maret ini ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam yaitu 62% atau dari 516,53 ribu ton di Februari meluncur bebas ke 194,41 ribu ton di Maret. Perlambatan pertumbuhan ekonomi India yang hampir memasuki ambang krisis menyebabkan berkurangnya permintaan minyak sawit India baik dari Indonesia maupun Malaysia. Penurunan permintaan juga diikuti negara Afrika 38%, Amerika Serikat 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%.

Secara mengejutkan ekspor minyak sawit ke negara lain-lain meningkat 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia khususnya Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

Beralih kepada penyerapan Biodiesel di dalam negeri. Sepanjang Maret ini penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 527 ribu ton atau turun 19% dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang mencapai 648 ribu ton. Turunnya penyerapan biodiesel disinyalir karena keterlambatan permintaan dari Pertamina sehingga pengiriman ke titik penyaluran ikut terlambat.

Dari sisi harga, sepanjang Maret harga CPO global bergerak di kisaran US$ 510 – US$ 550 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 528,4 per metrik ton. Harga rata-rata ini tergerus 5% dibandingkan harga rata-rata Februari US$ 556,5 per metrik ton.

Pada Maret ini produksi minyak sawit membukukan peningkatan 11% atau dari 3,88 juta ton di Februari meningkat menjadi 4,31 juta ton di Maret. Naiknya produksi di Maret ini tergolong normal karena hari kerja yang lebih panjang jika dibandingkan dengan bulan Februari. Dengan produksi yang cukup baik, stok minyak sawit pada Maret ini masih terjaga dengan baik di 2,43 juta ton meskipun turun 3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bertengger di 2,50 juta ton.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id