Menu
SAJIAN ISI

Lebaran Telah Lewat, Harga Cabai Masih Mengalami Kenaikan

Jakarta, - Meski lebaran telah usai, harga sejumlah komoditas pangan masih terpantau mengalami kenaikan. Terutama pada komoditas cabai. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga seluruh jenis cabai yang dijual diketahui naik Rp900 per Kilogram (Kg) sampai Rp1.850 per Kg dalam sepekan terakhir ini.

Tercatat kenaikan tertinggi, terutama terjadi pada jenis cabai merah keriting. Periode 17-21 Juni, kenaikannya mencapai 3,77 persen atau menjadi rata-rata Rp50.950 per Kg.

Kenaikan harga termahal ada di Kota Palangkaraya, di mana cabai merah keriting dibanderol Rp75 ribu per Kg dan di Banda Aceh dipatok Rp71.250 per Kg.

Sementara, harga rata-rata cabai rawit hijau sebesar Rp40.250 per Kg atau naik 3,34 persen (Rp1.300). Di beberapa kota besar di bagian barat Indonesia, bahkan harganya menyentuh Rp57 ribu - Rp65 ribu per Kg.

Untuk cabai merah besar, harga rata-ratanya dipatok Rp50.150 per Kg atau naik 2,14 persen. Namun, di Pangkal Pinang harga cabai merah besar tembus Rp80 ribu per Kg, dengan harga terendah Rp30 ribu an per Kg di beberapa kota lainnya.

Jenis cabai lainnya, yakni cabai rawit merah yang tercatat naik 2,26 persen atau Rp900 per Kg menjadi rata-rata sebesar Rp40.750 per Kg. Namun, harga di beberapa kota di wilayah timur tembus hingga Rp90 ribu per Kg.

Kemendag; Proses Gugatan ke WTO Soal Diskriminasi Sawit Butuh Waktu 1,5 Tahun

Jakarta, - Melalui World Trade Organization (WTO), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit usai ditetapkan kebijakan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II).

Keputusan itu menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan saat ini ada 5 firma hukum yang sudah masuk dalam daftar pilih pemerintah. Untuk itu, rencananya akan diadakan rapat penetapan kuasa hukum pada tanggal 20 Juni 2019 di Jakarta.

"Tapi begitu kita menggugat, kita harus sudah siap dengan segala macamnya. Karena ada di tahap konsultasi dan negosiasi," kata Oke di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, dari proses konsultasi dan negosiasi tersebut akan dicari kesepakatan antar negara. Jika tak terjadi kesepakatan maka Indonesia akan meminta WTO untuk membentuk panel untuk penyelesaian masalah.

"Dari situ prosesnya 1,5 tahun dari mulai mendaftarkan ke WTO, karena setelah mendaftarkan kita berikan waktu untuk 'rujuk'. Kalau tidak ada kesepakatan, masuk ke tahap pembentukan panel," jelas dia.

Oke mengungkapkan proses persiapan gugatan akan memakan waktu yang panjang. Yakni tiga bulan sampai satu tahun.

Hal ini karena pemerintah harus membekali law firm untuk materi gugatan dan. "Kita keberatan dengan kebijakan Uni Eropa terkait RED II delegated act, apa yang akan digugatnya tergantung law firm, termasuk pasal yang mana, karena tak bisa semuanya kita gugat," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud menambahkan saat ini pemerintah tengah membahas perkembangan terkait kebijakan tersebut. "Kita akan bahas upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan mengenai persoalan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2019).

Dia menjelaskan gangguan diskriminasi itu akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rancangan peraturan Komisi Eropa, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU RED II diskriminatif yang bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa.

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia sepakat menolak kampanye hitam sawit di Uni Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan The 6 Th Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) 27-28 Februari 2019 di Hotel Mulia, Jakarta.

"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujar Darmin.

Wacana Kewajiban Memasok Minyak Sawit Mentah ke Dalam Negeri Menuai Respon Pengusaha

Jakarta, - Dalam upaya mendukung bahan bakar biodiesel (B30), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mewacanakan penerapan Crude Palm Oil (CPO) Domestik Market Obligation (DMO).

“Sekali diterapkan harus bisa komitmen suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester/bahan baku minyak sawit) kalau tidak saya akan minta ke preiden untuk menerapkan DMO,” ujarnya du Gedung Kementerian ESDM.

Namun, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menilai wacana pemberlakuan kewajiban memasok minyak sawit mentah ke dalam negeri atau DMO tersebut harus dikaji secara mendalam.

Gapki menilai penerapan kewajiban memasok ke dalam negeri (DMO) tak boleh gegabah, "Rencana kewajiban DMO tentunya perlu dikaji mendalam, karena menyangkut suplai dan demand CPO," kata Mukti.

Menurutnya kajian mendalam tersebut meliputi, menentukan siapa yang akan dikenakan DMO minyak sawit ini. Kemudian penentuan harga yang dipatok dalam DMO.

Selain itu, biaya transportasi untuk CPO DMO juga perlu dipertimbangkan, karena pabrik Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagian besar berada di Pulau Jawa. "Karena pabrik biofuel sebagian ada di Pulau Jawa, sementara pabrik CPO umumnya diluar Jawa," kata dia. 

Wacana penerapan DMO CPO dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dia menagih komitmen para produsen untuk memasok bahan baku minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) untuk campuran biodiesel 30% ke bahan bakar solar (B30). Bila pasokan tak terpenuhi, Jonan mengancam akan mengajukan DMO kepada Presiden Joko Widodo. 

Sememtara itu, Program B30 diharapkan dapat menurunkan impor BBM dan meningkatkan cadangan devisa negara. Jonan juga memberikan masukan kepada Badan Usaha (BU) BBM agar melakukan proses percampuran FAME dan BBM dengan baik dan konsisten, sehingga tidak terjadi kerusakan pada mesin kendaraan.

Meski Ada Diskriminasi UE, Ekspor Sawit Tetap Meningkat

JAKARTA, - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit mencatat ekspor dan produksi kelapa sawit pada kuartal pertama 2019 masih tetap tumbuh meski diterpa isu diskriminasi dari Uni Eropa dan tren harga CPO global yang terus menurun akibat perang dagang antara Amerika dan Cina.

Tercatat secara keseluruhan, kinerja ekspor minyak sawit (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) meningkat sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau dari 7,84 juta ton triwulan I 2018 meningkat menjadi 9,1 juta ton di triwulan I 2019.

“Dengan kinerja ini, artinya ekspor minyak sawit Indonesia masih tetap tumbuh meskipun masih di bawah harapan,” ujar Joko pada acara Buka Puasa Bersama di Grand Hyatt Hotel, Jakarta (15/05).

Secara mengejutkan ekspor minyak sawit ke negara lain-lain meningkat 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia khususnya Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

Pada Maret 2019 kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan (Biodiesel, Oleochemical, CPO dan produk turunannya) membukukan peningkatan 3% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta. Sementara ekspor khusus CPO dan produk turunannya hanya meningkat sangat tipis yaitu 2,77 juta ton di Februari sedikit terkerek menjadi 2,78 juta ton di Maret.

Namun pada saat yang sama, ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam yaitu 62% atau dari 516,53 ribu ton di Februari meluncur bebas ke 194,41 ribu ton di Maret. Penurunan permintaan juga diikuti negara Afrika 38%, Amerika Serikat 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%.

"Perlambatan pertumbuhan ekonomi India yang hampir memasuki ambang krisis menyebabkan berkurangnya permintaan minyak sawit India baik dari Indonesia maupun Malaysia." ujar Joko.

Setidaknya, menurut Joko, sentimen RED II Uni Eropa turut andil menggerus kinerja ekspor Indonesia, selain itu lesunya perekonomian di negara tujuan utama ekspor khususnya India berdampak sangat signifikan pada permintaan minyak sawit negara Bollywood ini.

"Perang dagang Amerika Serikat dan China yang tak kunjung usai, mempengaruhi perdagangan kedelai kedua negara yang berujung pada menumpuknya stok kedelai di AS," kata Joko.

Sementara, penyerapan Biodiesel di dalam negeri sepanjang Maret mencapai lebih dari 527 ribu ton atau turun 19% dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang mencapai 648 ribu ton. Menurut Joko, turunnya penyerapan biodiesel disinyalir karena keterlambatan permintaan dari Pertamina sehingga pengiriman ke titik penyaluran ikut terlambat.

Sementara dari sisi harga, sepanjang Maret harga CPO global bergerak di kisaran US$ 510 – US$ 550 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 528,4 per metrik ton. Harga rata-rata ini tergerus 5% dibandingkan harga rata-rata Februari US$ 556,5 per metrik ton.

Pada Maret ini produksi minyak sawit membukukan peningkatan 11% atau dari 3,88 juta ton di Februari meningkat menjadi 4,31 juta ton di Maret. Stok minyak sawit pada Maret tercatat mencapai 2,43 juta ton meskipun turun 3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bertengger di 2,50 juta ton.

Menurut Joko, naiknya produksi di Maret ini tergolong normal karena hari kerja yang lebih panjang jika dibandingkan dengan bulan Februari. Dengan produksi yang cukup baik, stok minyak sawit pada kwartal II ini akan aman.

Mulai 1 Juni Pungutan Ekspor Sawit akan Diberlakukan Lagi

JAKARTA, - Menyikapi harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang masih tetap fluktuatif, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru yang mengubah skema pungutan ekspor sawit melalui PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 81 Tahun 2018 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah memutuskan pungutan ekspor CPO akan diberlakukan lagi mulai 1 Juni, setelah keputusan sebelumnya memberlakukan pungutan nol persen hingga 31 Mei 2019.

Regulasi ini membebaskan tarif pungutan ekspor untuk seluruh produk sawit, terhitung dari 1 Maret sampai 31 Mei 2019. Namun setelah 1 Juni, pungutan kembali berlaku sebesar US$ 50/ton untuk CPO dan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ ton.

Namun, jika harga CPO masih di bawah USD 570 per ton, pungutan nol persen tetap berlaku. Sementara, jika harga CPO telah melewati batas harga US$ 619 per ton, pungutan tarif ekspor akan dikenakan dengan besaran yang bervariasi antara 10% hingga 50% sesuai jenis produknya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani merevisi aturan pungutan ekspor merujuk kepada surat yang dikirimkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution selaku Ketua Komite Pengarah BPDP-KS. Dalam surat bernomor TAN-54/M.EKON/3/2019 tertanggal 1 Maret ini menyampaikan kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada 28 Februari 2019 yang mengusulkan kepada Menkeu mengenai perubahan tarif Badan Layanan Umum BPDP-Kelapa Sawit. Usulan ini telah dikaji oleh tim penilai dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sepanjang 2018 mencapai Rp 14 triliun. Dana pungutan ekspor antara lain digunakan untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, promosi, sarana dan prasarana, serta dana cadangan.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id