Menu
SAJIAN ISI

Presiden Diharapkan Hapus Kebijakan Diskon Rokok

Jakarta– Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian negara di masa mendatang. Namun, ironinya, visi ini akan sulit terealisasi akibat kebijakan diskon rokok yang membuat produk tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam diskusi media dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia”, Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menyatakan kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus. Kebijakan ini menyebabkan kualitas masyarakat akan semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Kami mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo dengan visinya yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, kami menyarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” kata Abdillah.

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Muhammad Joni, berpendapat kebijakan diskon rokok juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau. Selain itu, kebijakan diskon rokok pun bertolak belakang dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yakni ‘Indonesia Maju’ yang fokus membangun sumber daya manusia handal.

“Adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa,” tegas Joni.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang juga Koordinator Solidaritas Advokasi Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto menjelaskan kesalahan besar regulator yakni melegalkan penjualan harga rokok di bawah harga banderol yang tertera dalam pita cukai.

“Kemenkeu salah dalam memaknai filosofi cukai. Kenyataannya mindset yang terbangun dan dijalankan adalah mindset revenue dan terjebak pada keuntungan finansial semata,” jelas Tubagus.

Selain itu Tubagus juga khawatir, jika kebijakan rokok tidak segera dihapus, angka perokok khususnya remaja akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018, prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen dari tahun 2013 (7,20 persen) ke tahun 2018 (9,10 persen).

“Kebijakan diskon rokok menjadi ganjalan bagi pemerintah yang bercita-cita menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Alangkah bijaksananya kebijakan diskon rokok segera dihapus demi tercapainya kepentingan bangsa bersama,” tutup Tubagus.

Selengkapnya

2020, Sinar Mas Agribusiness & Food Targetkan 100% Kemamputelusuran Produknya

Jakarta, Pada 2020, Sinar Mas Agribusiness and Food menargetkan kemamputelusuran hingga 100 % (Traceability to Plantation/TTP) untuk pabrik kelapa sawit (PKS). Kemamputelusuran ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan untuk membuktikan kalau industri kelapa sawit yang dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food selalu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Managing Director Sinar Mas Agribusiness and Food, Agus Purnomo menyampaikan, perusahaan pada 2017 sebetulnya telah berhasil mencatat 100 persen kemamputelusuran untuk PKS miliknya sendiri. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam rangka memajukan TTP untuk PKS pemasok yang ditargetkan mencapai 100 persen di 2020.

“Pada akhir 2018, sudah 62 persen rantai pasok kelapa sawit perusahaan telah sepenuhnya dapat ditelusuri hingga ke tempat asal buah sawit. Di tahun ini kita targetkan bisa sampai 80 persen, sehingga di 2020 kemamputelusurannya bisa mencapai 100 persen,” kata Agus Purnomo di acara pemaparan capaian keberlanjutan industri kelapa sawit tahun 2018 yang diadakan Sinar Mas Agribusiness and Food, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Agus menjelaskan, pengembangan skema kemamputelusuran ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan untuk membuktikan kalau industri kelapa sawit yang dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food selalu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini sekaligus untuk menjawab tudingan negatif yang kerap diarahkan pada industri kelapa sawit nasional yang dianggap merusak.

Dengan kemamputelusuran ini, konsumen bisa mengetahui sumber atau asal dari minyak yang dibelinya hingga ke tempat asal buah sawit. Nantinya untuk menelusuri asal dari minyak tersebut bisa dilakukan melalui perangkat mobile yang tengah dipesiapkan oleh Sinar Mas Agribusiness and Food.

“Kemamputelusuran memegang kunci dalam upaya perusahaan yang lebih luas untuk membantu pemasok menuju arah yang lebih baik. Melalui pelibatan peran yang lebih mendalam, kami mendukung dan melatih pemasok untuk meningkatkan dan menerapkan praktik-praktik yang lebih baik,” kata Agus.

Sinar Mas Agribusiness and Food juga mencatatkan sejumlah kemajuan pada upaya perencanaan konservasi bersama masyarakat. Agus menyampaikan, hingga saat ini lebih dari 20 desa telah ambil bagian dalam perencanaan Konservasi Partisipatif dengan 13 desa di antaranya berkomitmen untuk melindungi kawasan hutan seluas lebih dari 7.000 hektar. Ini di luar upaya pelestarian perusahaan untuk kawasan konservasi seluas 72.000 hektar.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perusahaan juga berkolaborasi dengan masyarakat melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya Karhutla, melakukan konservasi hutan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Pertanian Ekologis Terpadu (PET). Hingga saat ini sebanyak 32 desa yang tersebar di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Bangka telah bergabung dalam program tersebut. HAR

Selengkapnya

Agar Petani Sejahtera, APKASINDO Bangun PKS

Untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejateraan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan PKS diawali dengan acara peletakan Batu Pertama, yang dihadiri Bupati Tanah Laut Sukamta, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, Kadiv Pungutan Biaya dan Iuran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administarsi Umum Provinsi Kalsel  Heriansyah, Dewan Pembina DPP APKASINDO Bayu Krisnamurthi.

Bupati Tanah Laut, Sukamta dalam sambutannya mengapresiasi pembangunan PKS tersebut. Menurutnya pembangunan PKS merupakan langkah yang tepat dan jitu, karena saat ini bukan rahasia lagi bahwa petani kelapa sawit mandiri kesulitan menjual hasil panennya lantaran Pabrik Kelapa Sawit Swasta lebih mengutamakan hasil panen dari kebun inti dan plasma milik mereka.

“Petani kita tidak bisa maksa ke PKS swasta, maka dari itu jika kita punya PKS mandiri maka petani akan memproses hasil panennya di PKS milik petani sendiri,” kata Sukamta.

Selanjutnhya, Sukamta meminta doa kepada seluruh hadirin agar pembangunan PKS Petani Swadaya Mandiri tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Mari kita doakan semoga PKS milik Petani ini cepat selesai dan dapat digunakan, karena jika PKS ini dapat berjalan maka petani kelapa sawit mandiri Tanah Laut akan sejahtera,” katanya.

Angga Yuda Prasetia dari PT. BGMPA selaku Mitra Pembangunan PKS ini, mengungkapkan bahwa nilai investasi untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut senilai 230 miliar rupiah yaitu meliputi pembangunan pabrik, tangki penampung CPO, truk CPO, komplek perumahan, jalan dan infratruktur penunjang lainnya.

"PT. BGMP bekerjasama dengan Koperasi Sawit Makmur dalam pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang memiliki kapasitas produksi 45 ton perjam dan kedepan akan ditingkatkan lagi menjadi 60 ton per jam, sedangkan untuk pembangunan sudah dimulai dari bulan April 2019 lalu dan diperkirakan akan selesai di bulan Juni tahun 2020. Terimakasih telah dipercaya oleh Petani Kelapa Sawit KUD Sawit Makmur sebagai mitra dalam pembangunan kebun kelapa sawit ini, sebagai perusahaan lokal, tentu kami akan membuat yang terbaik untuk sukses nya Pembangunan PKS ini," kata Angga.

Ketua Koperasi Sawit Makmur Samsul Bahri menambahkan, dengan adanya PKS pihaknya berharap akan mensejahterakan para petani kelapa sawit mandiri, pasalnya saat ini nasib para petani sangatlah memprihatinkan dan menjadi pelengkap penderita.

"Selama ini, dimana jika PKS Swasta cukup buahnya maka buah Petani akan dibelakangkan dan harga miris sekali, namun jika Buah Inti dan Plasma dari PKS Swasta tersebut kurang baru diperhatikan itupun tidak pernah mengikuti harga ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan," kata Samsul.

Samsul menjelaskan bahwa sudah tiga tahun mencari Investor tapi tidak juga membuahkan hasil, termasuk dengan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) hanya memberikan janji-janji saja, namun Dana Sarpras (sarana dan prasarana) yang didalamnya ada item PKS sejak berdirinya BPDPKS tidak juga jelas ujungnya, padahal kan juga yang dikelola BPDPKS itu kan 45% uang Petani juga.

"Maka itu kami Petani mencari solusi lain mencari mitra, untunglah ada yang mau mendengar jeritan Petani Sawit kampungnya sendiri. PKS ini adalah Pola Mitra antara Koperasi Sawit Makmur dengan PT Batu Gunung Mulia Putra Agro," jelasnya.

Perlu diketahui, proyeksi total luas lahan yang akan memasukkan TBS ke PKS ini seluas 11.754 ha yang tersebar di 8 Kecamatan pada 22 Desa Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah petani sebanyak 3,200 KK, semuanya tergabung dalam koperasi Sawit Makmur.

Skema kerjasama antara Koperasi Sawit Mandiri dengan PT BGMPA adalah dalam bentuk 70% dipegang oleh PT BGMPA dan 30% dipegang oleh Koperasi.

Bayu Krisnamurthi, Dewan Pembina DDP APKASINDO dalam sambutannya mengatakan, pertama, apa dilakukan oleh dua mitra ini adalah sejarah baru dalam industrii kelapa sawit di Indonesia, karena yang selama ini berdiri ditengah perkebunan kelapa sawit rakyat adalah PKS yang sudah memiliki Inti dan Plasma. Ini akan menjadi contoh bagi 22 Propinsi DPW APKASINDO diseluruh Indonesia supaya bisa melayani anggotanya melalui PKS Petani Swadaya.

Kedua adalah bahwa tahun 2025 Kalimantan akan menjadi penghasil TBS terbesar di Indonesia dan Kalimantan Selatan akan menjadi Provinsi paling strategis dalam industri kelapa sawit ini.

"Saya katakan Kalimantan karena tanaman kelapa sawit muda yang sudah ditanaman saat ini adalah bibit-bibit hybrid yang produksinya akan sangat tinggi dan tahun 2025-2045 adalah masa produktivitas tertinggi sawit Kalimantan," kata Bayu.

Peluang ini, lanjutnya, harus diraih oleh Petani Kalimantan Selatan melalui mendirikan PKS Swadaya. Pelabuhan yang hanya 30 Km dari PKS ini harus ada jalur khusus untuk transportasi Truk CPO karena transportasi menuju pelabuhan sangat memegang peranan penting.

Bayu berharap, kedepannya PKS Swadaya ini harus juga mengolah CPO menjadi produk hilir supaya pendapatan KUD Sawit Makmur juga akan semakin meningkat dan tidak tergantung ke pasar CPO. Koperasi Sawit Makmur harus berpikir jauh kedepan karena ini industry strategis dan menggantungkan banyak ekonomi keluarga.

Dan ketiga, kata Bayu, bahwa Sawit Indonesia saat ini banyak mendapat kritikan dari Negara Eropa dan Negara penghasil tanaman kedelai dan rapeseed lainnya, untuk itu Petani sawit harus ikut mengkampanyekan sawit melalui pendidikan dini kepada semua lapisan masyarakat bahwa sawit itu adalah produk andalan indoensia yang perlu dijaga bersama melalui konsep sustainable.

"Namun kita jangan kaku melihat konsep sustainable ini, sebagai ilustrasi bahwa masyarakat harus makan dan sejahtera melalui usaha-usaha salah satunya perkebunan kelapa sawit, hutan tidak dapat mensejahterakan rakyat, hutan perlu dijaga kelestariannya namun masyarakat juga harus disustanibilitykan melalui, mensejahterakan rakyatnya," jelasnya.

Dedi Junaedi selaku perwakilan dari Dirjen Perkebunan menilai, konsep PKS Petani swadaya ini adalah terobosan untuk memberdayakan Petani Swadaya, karena selama ini di hampir seluruh daerah penghasil Kelapa Sawit persoalan Petani Swadaya adalah Tataniaga TBS, dengan adanya PKS ini akan menjadi jawaban persoalan tersebut.

Menurut Dedi, pendirian PKS Swadaya ini tidak memerlukan persyaratan Minimum 20% kebun inti, karena ini adalah PKS Swadaya Petani, yang perlu dipikirkan kedepannya adalah manajemen penerimaan buah dari Petani Swadaya supaya sama-sama diuntungkan dengan keberadaan PKS ini.

"Saya berharap kedepannya Koperasi Sawit Makmur ini bisa tampil dikancah internasional sebagai Promotor Berdaulatnya sawit rakyat melalui kepemilikikan PKS ini dan PKS ini diharapkan menjadi contoh tamu dari Eropa sebagai PKS Percontohan Petani Swadaya, jika selama ini tamu dari Eropa dan Negara lain selalu dibawa ke Riau, nantinya Dirjen Perkebunan akan membawanya ke Kabupaten Tanah Laut ini," ujar Dedi meyakinkan.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung menjelaskan bahwa petani sawit harus bergabung kepada Kelompok Tani dan KUD agar mudah dipantau dan dibantu. Apkasindo sebagai wadah petani sawit mandiri mencakup kelompok tani, KUD dan juga Petani Perorangan.

Menurut Gulat, Apkasindo telah 16 tahun berdiri sebagai organisasi Propesi berperan penting menjebatani semua kepentingan Petani sawit di 22 DPW Propinsi dan 116 DPD Kabupaten Kota Perwakilan Apkasindo.

"Persoalan Petani saat ini ada tiga hal utama, pertama yaitu masalah Tataniaga TBS, kedua Masalah Advokasi Petani Dalam Kawasan Hutan dan ketiga adalah masalah Sarpras.

"Dengan telah berdirinya PKS Petani ini maka dengan demikian selesailah persoalan satu dan tiga, karena langsung terjawab melalui PKS ini. Saya berharap dengan telah dimulainya pembangunan PKS ini akan menjadi catatan sejarah bagi Petani Indonesia, dan 22 Propinsi penghasil sawit di Indonesia terarah perhatiannya ke Kabupaten Tanah Laut karena berhasil bermitra dengan PT GBMPA. untuk membangun PKS dan merupakan PKS Petani Mandiri Pertama di Indonesia," pungkasnya.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id