Menu
SAJIAN ISI

Industri Perkebunan Topang Ekonomi Nasional

Industri Perkebunan Topang Ekonomi Nasional
YOGYAKARTA – Industri Perkebunan merupakan kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016 memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun.



Pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.
“Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang dalam acara Peringatan Hari Perkebunan Ke-60 Tahun 2017 di Kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Minggu 10/12.
Menurutnya, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. "Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara,” terangnya.
Dia menyebutkan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar 2 ton per hektare (ha), padahal perusahaan sudah mencapai 8-10 ton/ha.
"Pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing perkebunan nusantara. Karena dari kondisi yang belum baik saja sudah memberi andil terbesar terhadap ekonomi, apalagi kalau mampu memperkuat dan memperbaikinya,” jelasnya.
Oleh karena itu Bambang mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memperkuat komoditas perkebunan nasional di mata dunia. Sebab, kata dia, banyak negara yang tidak menghendaki perkebunan di Indonesia maju. "Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ungkap Bambang.
Dia menambahkan, berbagai isu negatif menerpa komoditas sawit. “Padahal sawit penyelamat hutan tropis dunia dan mengusahakan sawit dapat menghasilkan pangan maupun energi,” ujar Bambang.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, perkebunan berperas sebagai sumber kemakmuran dan pemacu pembangunan wilayah terpencil.
“Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan. Sebab yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomi baru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” ujar Musdalifah.
Dia menuturkan, perkebunan juga menjadi sumber perekat bangsa karena merekatkan anggota masyarakat yang hidup di wilayah jauh dari perkotaan maupun pedesaan.
Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi menuturkan, perkebunan menjadi sumber kemakmuran. Hal ini dibuktikan masyarakat bisa sejahtera. Ini lantaran mereka sudah mampu merubah cara pandang dari sumber eksploitasi menjadi teknik budidaya dengan baik.
Untuk itu, katanya, masyarakat harus merubah cara pandang (mindset) seolah-olah perkebuan tempat orang miskin. “Kita juga sering mengesankan perkebunan itu kumuh dan kotor. Padahal, perkebuan itu akan baik apabila menggunakan teknologi.”
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menambahkan, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke Uni Eropa hanya 15% dari total volume nasional.
"Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit di Indonesia terus meningkat mencapai USD2 miliar,” katanya.
Menurutnya, resolusi sawit Uni Eropa adalah bukti bahwa antar negara tidak ada saling membantu. “Resolusi sawit Uni Eropa membuat rakyat Indonesia susah. DPR Indonesia telah minta kepada parlemen Uni Eropa untuk membatalkan resolusi tersebut,” katanya.
Pengamat politik J. Kristiadi mengatakan persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan. Negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit. Negara maju membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.
“Antar negara tidak ada pertemanan, yang ada persaingan. Sehingga Indonesia harus menggunakan keindonesiaan untuk memperjuangan sawit di kancah internasional,” kata Kristiadi.
Salah satunya, adalah dengan memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO).
Di mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan adalah 346 dengan luas lahan 2.041.548,80 ha dengan total produksi CPO mencapai 8.757.839,40 ton.

Persepsi Netizen Tentang Sawit Berangsur Membaik

Persepsi Netizen Tentang Sawit Berangsur Membaik

BANDUNG- Persepsi komunitas sosial media (netizen) tentang kelapa sawit berangsur membaik. Namun demikian, di kalangan netizen generasi milenial, sawit masih lebih banyak dipersepsi negatif.
“Jika dukungan media massa nasional sudah sangat baik kepada sektor kelapa sawit, kami masih perlu waktu lebih lama untuk membangun persepsi positif di mata netizen,” kata Tofan Mahdi, Juru Bicara GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dalam seminar “PR Trend 2017 & PR Outlook 2018” di Novotel, Bandung (9/12).
Tofan mengatakan, membangun persepsi publik tentang industri kelapa sawit di media digital tentu perlu dilakukan dengan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan media konvensional. Trend berita yang ada di sosial media memiliki kecepatan persebaran informasi yang jauh lebih cepat dan dapat menjangkau cakupan area yang lebih luas.
Namun, kecepatan persebaran informasi di media digital terkadang tidak dibarengi dengan akurasi kebenaran dari informasi tersebut. Menurutnya banyak informasi terkadang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Melalui platform digital komunikasi, filter pembaca semakin menjadi semakin sulit untuk dikontrol. Karena apa? setiap orang bisa dikatakan sebagai “wartawan”, berita dapat berasal dari siapa saja bahkan masyarakat awam melalui sosial media mereka,” ungkap Head of Corporate Communications PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut.
Akibatnya, masyarakat umum semakin kewalahan untuk menyaring mana berita yang benar dan layak untuk dikonsumsi, dan mana yang tidak. Tofan mencontohkan ketika ia masih bekerja sebagai salah satu pemimpin salah satu media konvensional terbesar beberapa tahun lalu. Produksi berita yang dilakukan sangat memperhatikan aspek kehati-hatian, terutama dalam menentukan politik redaksional. Dimana Informasi yang akan dipublikasikan harus tepat dan akurat. “Tidak sembarang orang bisa dijadikan sebagai seorang nara sumber,” ungkapnya.
Hal inilah yang kemudian menurut Tofan Mahdi, merupakan tantangan yang dihadapi oleh Industri Kelapa Sawit saat ini. Bagaimana untuk melakukan pendekatan komunikasi kepada generasi milenial yang akrab dengan media digital. Caranya melalui apa? Yaitu dengan menggunakan pendekatan yang sama, melalui pemanfaatan media digital. “Kami tentu sudah mulai masuk ke ranah digital communication”, imbuhnya.
Dedi salah satu peserta dari Perhumas Muda Bandung, dalam seminar tersebut diminta untuk menyampaikan persepsinya terkait industri kelapa sawit. Sebagai generasi millennial, menurutnya, industri sawit memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. “Industri sawit bisa dijadikan sebagai bahan baku pangan seperti minyak, dan bisa juga dijadikan bahan baku pembuatan kosmetik,” ujarnya.

Awal 2018, Harga CPO Diprediksi Naik

Awal November lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) punya hajatan besar, bertajuk 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook: Toward The Future Potensial of Indonesia Palm Oil Conference digelar di Nusa Dua Bali. Seperti biasa, semua peserta dengan antusias mendengarkan prediksi harga CPO untuk tahun depan. Yang menggembirakan, harga diprediksi naik.

PP Gambut Hambat Investasi

PP Gambut Hambat Investasi

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo. PP 57/2016 dianggap masih menjadi regulasi yang menghambat bagi investor. Padahal, pemerintah sedang galak-galaknya mendorong masuknya investasi.


Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Refleksi Kebijakan Pengelolan Lahan Basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bogor, Kamis (7/12/2017).

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunannya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan? Pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," kata Riyanto.

Riyanto mengungkapkan tujuan regulasi ini untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan (karhutla). "Kalau melihat tujuan, seharusnya yang perlu diatur adalah manajamen penanggulangan kebakaran," sebutnya.

Riyanto menganalogikan pompa bensin yang berada di kawasan umum justru lebih mempunyai risiko kebakaran yang tinggi dan dampak luar biasa dibanding hutan. Hanya saja, karena ada manajemen yang baik, berbagai persoalan itu bisa diatasi dengan tingkat pengawasan yang nyaris sempurna. Seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak mengganggu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro-investasi ini tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," sebutnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Ini berdampak pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi sosial yang sifgnikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

Pada industri sawit, aturan ini berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa, penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun, dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal di sisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta orang.

Sedangkan terhadap hutan tanaman industri, PP 57 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26,46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial, dan investasi yang akan menjadi kenyataan.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan banyak regulasi yang tidak sinkron dengan kebutuhan negara ini. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para pembuat kebijakan.

"Kebijakan seperti ini berbahaya karena membuat arah pembangunan negara menjadi tidak jelas karena tumpang tindih aturan," kata dia.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id