Menu
SAJIAN ISI

Deputi Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo Tawarkan Investasi Sawit di Republik Demokratik Kongo

majalahhortus.com - Jumat (7/9) bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, GAPKI menjadi Tuan Rumah pertemuan pengusaha kelapa sawit Indonesia dengan Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik (RD) Kongo H.E. Leonard She Okitundu beserta rombongannya dalam rangka untuk menjajaki kerja sama pengembangan industri sawit di RD Kongo.

Deputi Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo Tawarkan Investasi Sawit di Republik Demokratik Kongo

Jakarta, Jumat (7/9) bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, GAPKI menjadi Tuan Rumah pertemuan pengusaha kelapa sawit Indonesia dengan Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik (RD) Kongo H.E. Leonard She Okitundu beserta rombongannya dalam rangka untuk menjajaki kerja sama pengembangan industri sawit di RD Kongo.

Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI memaparkan perkembangan industri sawit Indonesia dan kontribusinya pangsa pasar minyak sawit di pasar global serta peran penting industri sawit bagi perekonomian Indonesia. Mukti juga menyatakan ada beberapa peluang kerja sama yang terbuka antara Indonesia dan RD Kongo seperti investasi refinery, pembangunan perkebunan kelapa sawit, transfer pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dan kerja sama kampanye positif sawit
bersama.

“Saat ini Indonesia mengekspor minyak goreng dalam bentuk kemasan jadi, sangat baik jika di RD Kongo dapat dibuka investasi refinery. Untuk investasi ini tentunya perlu mendapatkan akses kemudahan seperti keringanan bea masuk impor minyak sawit ke RD Kongo,” ujar Mukti dalam presentasinya.

Deputi Perdana Menteri RD Kongo menyambut baik pemaparan dari GAPKI dan sangat tertarik untuk segera merealisasikan kerja sama yang ditawarkan oleh GAPKI. “Kami sangat tertarik dengan usulan kerja sama ini karena memang tujuan utama kami berkunjung ke Indonesia adalah untuk menarik pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di RD Kongo. Kita sekarang dapat segera membicarakan kerja sama ini dalam bentuk nyata dalam waktu dekat ini,” ujar H.E. Leonard She Okitundu di sela pertemuan.

Perlu diketahui pada tahun 1960-an, RD Kongo adalah negara 5 terbesar penghasil minyak sawit. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi politik negara yang tidak mendukung menyebabkan industri sawit tidak berkembang seperti yang diharapkan. Saat ini kondisi politik sudah baik dan RD Kongo berniat untuk menghidupkan kembali industri kelapa sawit. Dalam pertemuan diketahui saat ini ada sekitar 10 juta hektar lahan yang tersedia di RD Kongo yang bisa digarap untuk agrikultur termasuk lahan perkebunan kelapa sawit yang terabaikan. RD Kongo juga menawarkan kemudahan investasi antara lain fasilitas perijinan, keamanan, nol persen untuk pajak pertambahan nilai dan penghasilan.

Diharapkan dalam waktu dekat pengusaha yang tergabung di GAPKI dapat memanfaatkan peluang kerja sama yang terbuka saat ini untuk meluaskan pasar baru ekspor minyak sawit maupun kerja sama dalam bentuk lain ke RD Kongo. Pengembangan sawit di RD Kongo sangat menjanjikan mengingat negara itu berpenduduk lebih dari 80 juta jiwa, dan berada ditengah-tengah Benua Afrika sehingga pemasaran ke negara tetangga sangat memungkinkan.

Turut hadir dalam pertemuan beberapa Pengurus GAPKI di antaranya Edi Suhardi (Ketua Kompartemen Hubungan Stakeholders), Rianto Hanafiah (Ketua Kompartemen Hubungan Industrial), Steaven Halim (Sekretaris III) dan Norman Fajar (Ketua Kompartemen Sektor Publik). 

Dari rombongan RD Kongo turut hadir diantaranya H.E. Mossi Nyamale Rosette (Ambassador RD Kongo untuk Indonesia), Sayiba Tambwe Patient (Director General of OGEFREM - Govt. Multimodal Fret Management Office), Nkinzo Kamole Bahire Anthony, (Director General of ANAPI - National Agency for Investments), Sakombi Ilunga Michael (Political and Diplomatic Advisor), Amour Zalia (Advisor to the VPM), Kasongo Musenga (First Counsellor), Beya Nkashama (Adm. Officer), Francoise Buela Konde (Press Attaché), dan Isrëal Munene Alain (Security Attaché).

 

Perpres 88/2017 Hambat Replanting Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat


Pemerintah perlu meninjau ulang substansi Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dldalam Kawasan Hutan karena mempersulit penyelesaian perkebunan sawit masyarakat (swadaya) yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan.
Pengamat hukum Kehutanan Dr Sadino mengatakan, salah satu subtansi isi yang perlu ditinjau ulang menyangkut pengecualian perkebunan sawit masyarakat dalam konteks lahan garapan yang bisa disertifikasi.
Hal ini, karena pasal 5 Perpres itu menyebutkan lahan garapan hanya berupa sawah, ladang kebun campuran tambak. “Akibatnya, ketika pejabat di daerah menemukan perkebunan sawit masyarakat teridentifikasi masuk kawasan hutan, mereka tidak berani menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan perpres 88/2017,” kata Sadino kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/9).
Kebijakan yang tidak pro keadilan itu telah mengakibatkan kegiatan replanting sawit serta sertifikasi ISPO yang menjadi program pemerintah Jokowi terhambat. Pasalnya, Badan Pertananan Nasional (BPN) mesyaratkan program replanting sawit swadaya hanya bisa dilakukan pada perkebunan yang telah disertifikasi.
Wakil Sekjen Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Rino Afrino mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait Perpres 88/ 2017. "Sudah ada jawaban dari Setneg yaitu melimpahkan persoalan tersebut kepada ditjen terkait di Kementerian LHK. Tetapi belum ada tindak lanjut apapun dari LHK," kata Rino
Tidak mengakomodasi kewenangan Presiden
Pengajar Fakultas Kehutanan IPB DR Sudarsono Soedomo menllai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan perlu direvisi karena tidak mengakomodasi kewenangan Presiden yang tertuang dalam amanat UU 41 tahun 1999 sebagai pengganti UU 5 tahun 1967.
Menurut Sudarsono, keputusan MK No.45/PUU-IX/2011 telah mengubah UU 41 tahun 1999 menjadi Kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemerintah yang dimaksudkan berdasarkan UU 26/2007 dan UU 41/2009 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dan bukan Menteri LHK. Akibatnya, Perpres 88/2017 terperangkap dalam pemaknaan yang keliru dalam memahami UU 41 tahun 1999.
“Herannya, sampai hari ini menteri KLHK masih dengan seeenaknya melakukan melakukan penunjukan kawasan hutan. Seharusnya, Pemerintah dalam hal ini Presiden perlu mengingatkan Menteri KLHK bahwa klaim sepihak merupakan tindakan ilegal yang mempunyai dampak besar bagi ekonomi kerakyatan,” kata Sudarsono kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (6/9).
Sudarsono mengingatkan, dalam pengukuhan kawasan hutan, ada empat tahapan yang harus dijalankan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan.
"Pertanyaan besarnya, apakah Menteri LHK menjalankan seluruh tahapan tersebut. Dalam penataan batas kawasan saja seharusnya melibatkan masyarakat yang berada di sana. Namun hal itu tidak dilakukan karena hingga kini konflik dengan masyarakat tidak pernah tuntas,” kata Sudarsono.
Sudarsono menilai, penunjukkan kawasan oleh Menteri LHK, juga menimbulkan persoalan baru terhadap rencana tata ruang wilayah. “Jika mengikuti UU, seharusnya pengukuhan satu kawasan hutan dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah," katanya.
Menurut Sudarsono, dengan klaim sepihak penetapan satu kawasan hutan tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bisa dikatakan, hampir seluruh kawasan hutan yang ditetapkan Menteri LHK itu illegal karena merusak tatanan tata ruang yang telah ada sebelumnya.”(*)

Cari Skema Kemitraan, RPN dan BPDP-KS Gelar FGD di Yogyakarta

Yogyakarta - Untuk mempercepat program  peremajaan sawit rakyat (PSR) diperlukan skema kemitraan yang tepat dan berkeadilan antara petani dan perusahaan. PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit  mengadakan diskusi dwi bulanan kelapa sawit yang bertemakan "Mempercepat Peran Industri Sawit Dalam Pencapaian SDG", di Yogyakarta, Selasa (28/8/2018).

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id