Menu
SAJIAN ISI

Pemerintah Tunda Wajib Fermentasi Kakao 2018 Featured

Pemerintah Tunda Wajib Fermentasi Kakao 2018

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama sejumlah asosiasi petani kakao dan industri kakao sepakat menunda implementasi Permentan No. 67 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao, yang mewajibkan biji kakao melewati proses fermentasi sebelum sampai ke industri olahan atau eksportir.

Dirjen Perkebunan Gamal Nasir mengatakan, pihaknya telah sepakat menunda pemberlakuan wajib fermentasi kakao selama dua tahun ke depan. Sehingga, penerapan wajib fermentasi kakao baru akan diberlakukan pada tahun 2018. "Untuk itu, akan ada revisi Permentan untuk mengakomodir kebijakan penundaan wajib fermentasi kakao ini," ujar Gamal, baru-baru ini, di Jakarta.  

Gamal menambahkan, waktu dua tahun dianggap paling ideal dan tepat. Karena selama dua tahun itu, pembentukan kelembagaan untuk fermentasi dan peralatan yang dibutuhkan untuk fermentasi dapat dipersiapkan secara matang. Selain itu, butuh waktu bagi pemerintah, dan asosiasi, serta industri untuk membina petani kakao tentang cara fermentasi yang benar.

"Dalam waktu dua tahun ini, industri dan pelaku usaha dapat menciptakan disparitas harga antara kakao fermentasi dan non fermentasi minimal Rp 3.000 per kg sehingga petani tertarik melakukan fermentasi," katanya.

Di sisi lain, Kementan juga mendorong petani kakao untuk segera melakukan replanting pada tanaman mereka yang sudah tua. Saat ini rata-rata produktivitas kakao di Indonesia masih rendah sekitar 500 kg per hektar (ha). Padahal, di luar negeri, rata-rata produktivitas kakao mencapai 1,5 ton hingga 2 ton per ha.

Bahkan, untuk membantu para petani kakao meningkatkan produksinya, beberapa waktu lalu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan memberikan bantuan dengan mengirimkan sejumlah alat dan teknologi yang dapat mengolah kakao menjadi produk siap jadi.

Amran mengakui kalau masih banyak petani kakao yang terbatas dalam peralatan dan teknologi. Untuk itu, ia menyadari peran pemerintah amat penting untuk mendongkrak produksi kakao. "Kami akan memperhatikan kondisi petani, asalkan petani kakao dapat meningkatkan produksiya," ujarnya.

Dengan meningkatkan produksi kakao dalam negeri, Indonesia berpotensi sebagai penghasil kakao terbesar di dunia. Sulawesi Barat merupakan salah satu penghasil kakao potensial di Indonesia. Salah satu desa produsen kakao bernama Pammulukang memiliki luas area tanaman kakao sebesar 1.000 hektar.
Mentan berharap harga kakao di tingkat petani bisa meningkat dan ongkos produksi bisa ditekan. Ia meminta para pedagang tidak mengambil keuntungan terlalu besar sehingga menimbulkan kesenjangan antara harga kakao di petani dan di konsumen.

Sejauh ini, harga kakao non fermentasi di tingkat petani rata-rata Rp 25.000 per kilogram (kg). Sementara itu harga kakao di pasar global berada pada kisaran Rp 36.000 per kg. Disparitas harga kakao ini dinilai tidak adil bagi petani.

Karena itu, peran pemerintah dalam memutus tata niaga penjualan kakao sangat dibutuhkan. Upaya pemerintah untuk mendorong petani agar memfermentasi kakao milik mereka harus didukung kebijakan harga kakao yang lebih tinggi dibandingkan kakao non fermentasi. Minimal ada kenaikan harga mulai dari RP 3.000 per kg antara kakao fermentasi dan non fermentasi.

Ketua Umum AIKI Pieter Jasman menyetujui penundaan pemberlakukan wajib fermentasi Kakao selama dua tahun ke depan. Alasannya, yang menjadi persoalan terpenting saat ini adalah peningkatan produktivitas. Sebab, hingga saat ini produksi biji kakao yang dihasilkan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

Jika wajib fermentasi diterapkan, ditakutkan petani malah enggan menanam kakao lagi dan beralih ke tanaman komoditas yang lain, pangan dan kelapa sawit misalnya.

Untuk itu, Pieter berharap dalam dua tahun ke depan ini, pemerintah fokus pada pembinaan petani dalam rangka meningkatkan p[roduksi biji kakao, dengan berbagai cara. Salah satunya, adalah meneruskan program Gernas Kakao.

"Kami berharap kita semua fokus pada peningkatan produksi biji kakao dalam 2 tahun ke depan ini. Jika produksi tak meningkat, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi importir besar dalam memenuhi kebutuhan induistri pengolaan kakaonya," jelas Pieter.

Petani Enggan Fermentasi
Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), Arif Zamroni mengakui, petani masih enggan memfermentasi kakao karena tidak ada perbedaan harga antara biji kakao yang basah dan fermentasi. Apalagi dalam pemasaran kebanyakan petani masih mengandalkan tengkulak.

“Kita ini tidak bisa langsung menjualnya ke industri karena yang mereka mau adalah yang fermentasi. Namanya petani begitu panen ingin langsung dijual. Ya sudah akhirnya tengkulaklah yang mau membeli biji kakao basah,” kata Arif.

Di tengkulak kualitas biji kakao premium (fermentasi) dan non fermentasi dicampurkan, sehingga harganya dipukul sama rata. Kondisi itu membuat petani menganggap percuma memproduksi kakao fermentasi, karena tidak ada keuntungannya. Harga biji kakao di petani berkisar antara Rp 20-30 ribu/kg, sedangkan kakao dunia mencapai Rp 36-37 ribu/kg.

Agar petani mau memproduksi kakao fermentasi, Arif berharap ada kebijakan mengenai perbedaan harga antara yang sudah difermentasi dan basah. Artinya, harga biji kakao fermentasi harus jauh lebih tinggi dibandingkan kakao basah. “Berdasarkan perkiraan kami, sebaiknya ada selisih harga Rp 3 ribu/kg untuk yang difermentasi dan tidak. Dengan demikian, petani jadi lebih bergairah untuk melakukan fermentasi,” ujarnya.

Tidak hanya ada selisih harga, Arif meminta pemerintah yang mengadakan sertifikasi kebun kakao. Bukan seperti sekarang yang melakukan justru LSM atau pihak asing. Pasalnya, karena berasal dari pihak luar (LSM dan asing), syarat dan ketentuan yang berlaku tidak sesuai dengan yang diinginkan petani.

“Kita inginnya pemerintah segera membentuk lembaga sertifikasi kakao. Modelnya mungkin seperti kelapa sawit karena adanya sertifikasi harga kakao dapat sesuai dengan pasaran dunia. Selain itu, mutu dan kualitasnya dapat terjamin,” katanya. *** SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id