Menu
SAJIAN ISI

Gambut Boleh Dikelola Kembali untuk Sawit

hortus edisi juni 2019Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tahun 2019, akhirnya pemerintah membolehkan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), yang masuk dalam fungsi lindung, untuk dikelola kembali, baik untuk usaha kehutanan maupun perkebunan. Padahal, berdasarkan Permen LHK tahun 2017, kawasan itu dilarang untuk dimanfaatkan. Angin segar datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui Permen LHK No P.10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut — yang diteken Menteri LHK Siti Nurbaya pada 20 Maret 2019 — lahan gambut yang masuk dalam fungsi lindung masih bisa dimanfaatkan dengan sejumlah persyaratan.

Selengkapnya

Digodok, PP yang Mewajibkan Pengusaha Fasilitasi Kebun Rakyat

Pemerintah saat ini sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP), yang antara lain mengatur seputar kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun rakyat sebesar 20% sebagaimana diamanatkan UU No.39 tentang Perkebunan. Undang-Undang (UU) Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam pasal 58, pasal 59 dan pasal 60.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani mengatakan, kewajiban pembangunan kebun masyarakat di sekitarnya (plasma), diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam beleid tersebut, lanjut Mangga Barani, telah secara khusus ditetapkan cara dan aturan pembangunan kebun sawit plasma, dimana pertama, perusahaan perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

Selanjutnya, kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP. Dan, pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat harus berada dalam wilayah sesuai IUP atau IUP-B yang diterbitkan dan berada di luar IUP atau IUP-B yang akan dijadikan HGU.

"Namun, kewajiban membangun kebun plasma tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-Bun, PIR-Trans, PIR KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya," kata Mangga Barani dalam sambutan pengantar seminar dengan tema "Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat”, di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada medio Desember 2018 lalu.

Menurut Dirjen Perkebunan Periode 2006-2011 ini, sejatinya aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut sangat baik. Namun, dia mengakui bahwa di lapangan pengaturan tersebut masih belum bisa berjalan mulus karena beberapa kendala.

"Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi dan/kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas, dan perhitungan 20% masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau areal tertanam," kata dia.

Pada seminar yang diselenggarakan Majalah HORTUS Archipelago, FP2SB bekerjasama dengan Sinar Mas Agribusiness and Food,  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) ini, Dirjen Perkebunan-Kementerian Pertanian, Bambang  menjelaskan, porsi 20% yang dimintakan kepada pengusaha sawit adalah di luar HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah dimiliki. Artinya, pengusaha harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat.

Menurut Bambang, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya," katanya lagi.  

Dan patut dipahami, lanjut Bambang, perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut bakal dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Adapun kriteria masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu: masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun serta ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.  

Gubernur, bupati/walikota dan perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik. Selanjutnya pasal 16 mengatur bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Bambang mengatakan, kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditetapkan dengan perhitungan 20% dari luasan HGU yang dikantongi perusahaan. Pada saat mengajukan HGU, perusahaan harus sudah memiliki lokasi yang akan menjadi objek pembangunan kebun rakyat.

“Kita akan mengajukan supaya ada kelonggaran. Jadi, HGU diterbitkan dulu, pembangunan kebun rakyatnya nanti. Ini supaya proses penerbitan HGU bisa cepat dan segera. Ini kaitannya dengan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA),” katanya menekankan.

Rencana pelonggaran tersebut, ujar dirjen, akan dimasukkan ke dalam PP tentang Izin Usaha Perkebunan yang merupakan turunan dari UU No. 39 Tahun 2014. Rancangan PP itu kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kementan mengharapkan PP itu bisa segera terbit, hanya saja memang masih terkendala soal pengaturan kepemilikan modal atau saham asing di perusahaan perkebunan komoditas strategis.

“Meski ada kelonggaran, perusahaan tetap diberikan tenggat waktu. Misalnya, dalam waktu tiga tahun sejak mengantongi HGU harus sudah membangun kebun rakyat seluas 20% dari HGU itu, dimana 20% itu bukan dikurangkan dari luasan HGU yang diperoleh,” kata Bambang.

Menimbulkan Multitafsir
Sigit Nugroho, Kasubdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, perkebunan kelapa sawit yang dilepas dari kawasan hutan wajib menyisihkan 20% konsesi untuk plasma. Pasalnya, ketentuan ini sudah tertuang dalam setiap surat keputusan menteri kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan.
 
Menurut Sigit, ketentuan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut-II/2011 tentang  Perubahan atas Permenhut  No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yakni Pasal 4a:

(1) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% untuk perusahaan perkebunan dan 20% untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

(2) Perusahaan perkebunan yang menerima 80% dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan bupati/walikota.

Selain itu juga terdapat pada pasal 7 ayat (1) huruf e.3. soal pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh pemerintah, untuk membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan.

"Ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan HPK (peraturan pengganti), " kata Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, perusahaan atau pelaku usaha tidak keberatan dengan kewajiban membangun kebun masyarakat. Hanya saja, pemerintah harus menegaskan definisi yang jelas terkait penghitungan luasan 20%.

Saat ini, regulasi terkait kewajiban pembangunan kebun rakyat (plasma) masih menimbulkan multitafsir, sehingga sering menjadi perdebatan dan berpotensi konflik. “Tuntutan kebun masyarakat 20% berpotensi menjadi faktor ketidakpastian hukum jika tidak ada regulasi yang komprehensif dan sinergis lintas kementerian,” kata Joko mengingatkan.
Joko menjelaskan, berdasarkan pasal 59 UU Perkebunan, ketentuan perusahaan besar memfasilitasi pembangunan kebun rakyat, sebagaimana diatur pasal 58 dari UU yang sama, baru dapat dilaksanakan jika sudah ada PP yang mengatur hal tersebut.

Pada kenyataannya, sampai sekarang, PP yang disebutkan oleh pasal 59 tersebut belum ada. Padahal seharusnya sudah terbit paling lambat 2 tahun setelah UU Perkebunan terbit.

“Harus jelas dulu, yang dimaksud fasilitasi di dalam UU Perkebunan itu apa? Siapa yang harus memfasilitasi? Di dalam UU Perkebunan itu disebutkan semua perusahaan yang luasnya lebih dari 250 ha, tapi dalam Permentan No 98 Tahun 2013 tergantung tipologi IUP (izin usaha perkebunan), juga yang difasilitasi siapa?” papar dia.

Gapki juga mengkritisi keberadaan Permentan No 98 Tahun 2013, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 7 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri LHK No P28 Tahun 2014. Ketiga peraturan itu menunjukkan kurangnya konsistensi pemerintah. Permentan No. 98 Tahun 2013 itu menetapkan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari IUP.

Tapi, Peraturan Menteri ATR menetapkan minimal 20% dari HGU dan Peraturan Menteri LHK menetapkan, minimal 20% dari luas areal dilepaskan.

Padahal di kehidupan nyata, Joko mencontohkan bila pengusaha mendapatkan izin lokasi seluas 20.000 hektare, kemungkinan HGU yang bisa diusahakan adalah 10.000 ha karena sisanya masuk dalam kawasan desa atau lahan garapan yang tidak bisa dibebaskan. Sehingga kemungkinan yang bakal tersisa adalah 15.000 ha sedangkan yang ditanami kurang dari itu.

Oleh karena itu, bila pemerintah meminta pengusaha menambah pengadaan 20% dari lahan yang sudah mereka miliki untuk diberikan dan difasilitasi untuk rakyat, akan berat dan memakan terlalu banyak waktu dan rentang birokrasi.

“Kami berharap PP tentang penyelenggaraan usaha perkebunan (turunan UU Perkebunan) yang akan datang hendaknya bisa mengakomodasi ketiga peraturan menteri tersebut. Misalnya 20% itu sesuai areal yang dapat diusahakan/planted area di dalam HGU/IUP),” kata Joko.

Belum lagi, lanjut dia, Permentan No 98 Tahun 2013 mengamanatkan dua hal, yakni fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan kemitraan. Padahal, objeknya bisa saja sama, memfasilitasi dengan memberikan bantuan kredit untuk membangun kebun sampai menghasilkan.

Setelah menghasilkan, tandan buah segar (TBS) dijual ke perusahaan mitra, perusahaan mitra membimbing pekebun, menampung, dan membeli TBS pekebun. “Karena itu, perlu diperjelas definisi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan kemitraan,” tegasnya.  ***SH, NM, AP

Selengkapnya baca di majalah HORTUS Archipelago edisi Januari 2019. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

 

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id