Menu
SAJIAN ISI
Redaksi

Redaksi

Alamat : Gedung Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7 Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53 E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id
No Rekening : 121 00333 55557 Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan

Website URL: http://www.majalahhortus.com

Lebaran Telah Lewat, Harga Cabai Masih Mengalami Kenaikan

Jakarta, - Meski lebaran telah usai, harga sejumlah komoditas pangan masih terpantau mengalami kenaikan. Terutama pada komoditas cabai. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga seluruh jenis cabai yang dijual diketahui naik Rp900 per Kilogram (Kg) sampai Rp1.850 per Kg dalam sepekan terakhir ini.

Tercatat kenaikan tertinggi, terutama terjadi pada jenis cabai merah keriting. Periode 17-21 Juni, kenaikannya mencapai 3,77 persen atau menjadi rata-rata Rp50.950 per Kg.

Kenaikan harga termahal ada di Kota Palangkaraya, di mana cabai merah keriting dibanderol Rp75 ribu per Kg dan di Banda Aceh dipatok Rp71.250 per Kg.

Sementara, harga rata-rata cabai rawit hijau sebesar Rp40.250 per Kg atau naik 3,34 persen (Rp1.300). Di beberapa kota besar di bagian barat Indonesia, bahkan harganya menyentuh Rp57 ribu - Rp65 ribu per Kg.

Untuk cabai merah besar, harga rata-ratanya dipatok Rp50.150 per Kg atau naik 2,14 persen. Namun, di Pangkal Pinang harga cabai merah besar tembus Rp80 ribu per Kg, dengan harga terendah Rp30 ribu an per Kg di beberapa kota lainnya.

Jenis cabai lainnya, yakni cabai rawit merah yang tercatat naik 2,26 persen atau Rp900 per Kg menjadi rata-rata sebesar Rp40.750 per Kg. Namun, harga di beberapa kota di wilayah timur tembus hingga Rp90 ribu per Kg.

KTT ASEAN ke-34 di Bangkok Bahas Isu Diskriminasi Sawit

THAILAND — Isu diskriminasi sawit oleh Uni Eropa yang di antaranya merugikan Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu hal yang dibahas dalam KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.

Pada pertemuan itu, para kepala negara dan pemerintahan Asean akan membahas isu akses pasar dan perlakuan yang tidak adil terhadap minyak sawit lebih dalam sebagai upaya dukungan kepada para produsen sawit ASEAN.

"Kami menegaskan kembali dukungan bagi upaya negara-negara anggota untuk menangani keberlanjutan minyak sawit, termasuk ikatan berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait," demikian pernyataan para pemimpin Asean dalam Chairman's Statement of the 34th Asean Summit.

Sebelumnya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-34, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, kedua pemimpin memberikan perhatian terhadap CPO dan karet.

"Terkait CPO, Indonesia menyatakan apresiasi terhadap dukungan Thailand dalam upaya untuk memerangi diskriminasi di bidang CPO," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut dalam pertemuan.

Pemerintah juga menghargai dukungan Bangkok bagi karet Indonesia sehingga harga komoditas itu bisa meningkat lagi di pasar internasional. 
 
"Karena kita tahu Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan produsen karet yang terbesar di dunia," sambung Retno.

 

Sinar Mas Berkomitmen Mencapai 100 persen Kemamputelusuran Hingga ke Kebun pada 2020

Medan, – Sinar Mas Agribusiness and Food menyelenggarakan lokakarya ke-empatnya dari total delapan lokakarya di Kota Medan hari ini, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu para pemasok menjadi produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan yang berhasil.

Sebanyak 30 pemasok CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) dan 18 penjual TBS (Tandan Buah Segar) diharapkan ikut berpartisipasi dalam lokakarya di Medan yang merupakan kegiatan terkini yang diadakan di Pulau Sumatera. Lokakarya sebelumnya telah diselenggarakan di Riau dan Lampung serta direncanakan akan berlangsung di Aceh, Jambi dan Bangka tahun ini.

Dengan fokus lokakarya bagaimana para pemasok dapat mencapai kemamputelusuran hingga ke kebun (traceability to the plantation) – sebuah inisiatif kunci dalam kebijakan keberlanjutan Sinar Mas Agribusiness and Food – lokakarya tersebut bertujuan untuk mengedukasi para pemasok tujuan dari kemamputelusuran, bagaimana melaksanakan kemamputelusuran dalam operational milik mereka dan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan produktifitas mereka agar memenuhi harapan pasar lokal dan internasional.

Rangkaian lokakarya ini dinamakan ‘Ksatria Sawit’ yang merupakan singkatan dari Kemamputelusuran Sawit Awal Transformasi Rantai pasok Independen (Petani Independen) dan Agen Sawit.

“Kami menginginkan nama yang dapat menginspirasi tindakan dan mendorong para pemasok bekerja bersama dengan kita untuk membela industri ini dan menunjukan bahwa kelapa sawit Indonesia dapat diproduksi secara berkelanjutan,” jelas Daniel Prakarsa, Head of Downstream Sustainability Implementation, sebagaimana dalam keterangan tertulis pada Kamis, 20 Juni 2019.

Sinar Mas Agribusiness and Food melalui kebijakan keberlanjutannya berkomitmen untuk mencapai 100 persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada 2020. Saat ini, perusahaan dengan partisipasi para pemasok telah mencapai 62 persen kemamputelusuran dan diharapkan dapat mencapai 85 persen kemamputelusuran sampai dengan akhir tahun ini.

Perusahaan percaya bahwa kemamputelusuran adalah langkah awal yang penting dalam melibatkan para pemasok dalam proses transfromasi. Koltiva, sebuah perusahaan teknologi Indonesia, merupakan mitra dalam pemetaan rantai pasok, ikut mendukung proses pelaksanaan lokakarya untuk mengedukasi para pemasok, agen dan petani kelapa sawit.

Sinar Mas Agribusiness and Food juga akan membagikan pengalaman dan praktik terbaiknya dengan para pemasok untuk membantu mewujudkan industri yang bertanggung jawab dan kuat.

“Selama empat tahun terakhir, kami berupaya untuk mewujudkan rantai pasok yang dapat ditelusuri dan berkelanjutan, dimulai dengan kemamputelusuran hingga ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan saat ini bergerak ke area perkebunan, sehingga kami dapat memetakan asal pasokan TBS (Tandan Buah Segar) kami,” Daniel Prakarsa melanjutkan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, Perusahaan juga telah melaksanakan pengembangan kapasitas, pelatihan dan dukungan lain yang dibutuhkan para pemasok dan bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi standar yang ditentukan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil standard (ISPO) dan harapan international seperti RSPO.

“Dari pengalaman kami mendampingi para pemasok menelusuri sumber TBS sampai dengan petani di 2018, kami percaya bahwa kami dapat mempercepat proses tersebut dengan cara memperluas dukungan kepada para rantai pasok kami yang berada pada ujung rantai pasok, seperti pengepul TBS dan para petani dalam melakukan pendataan,” jelas Daniel Prakarsa.

Sejak perusahaan induk Sinar Mas Agribusiness and Food yaitu Golden Agri-Resources (GAR) memperkenalkan Kebijakan Sosial dan Lingkingan GAR (KSLG) / GAR Social and Environmental Policy (GSEP) pada 2015, kemamputelusuran dan meningkatnya transparansi operasional dan rantai pasok perusahaan telah menjadi komponen inti dari usaha keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan telah mencapai kemamputelusuran sampai dengan ke PKS sejak 2015 dan mencapai 100 persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada PKS yang dimiliki oleh Sinar Mas Agribusiness and Food pada 2017. Perusahaan saat ini bekerja sama dengan lebih dari 400 pihak pemasok untuk memetakan rantai pasok sampai dengan asalnya. Sampai dengan saat ini, lebih dari 50 PKS pihak pemasok telah melaporkan kemamputelusuran hingga ke kebun secara penuh di mana 150 diantaranya bergabung dalam inisiatif kemamputelusuran tersebut.

Kemendag; Proses Gugatan ke WTO Soal Diskriminasi Sawit Butuh Waktu 1,5 Tahun

Jakarta, - Melalui World Trade Organization (WTO), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit usai ditetapkan kebijakan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II).

Keputusan itu menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan saat ini ada 5 firma hukum yang sudah masuk dalam daftar pilih pemerintah. Untuk itu, rencananya akan diadakan rapat penetapan kuasa hukum pada tanggal 20 Juni 2019 di Jakarta.

"Tapi begitu kita menggugat, kita harus sudah siap dengan segala macamnya. Karena ada di tahap konsultasi dan negosiasi," kata Oke di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, dari proses konsultasi dan negosiasi tersebut akan dicari kesepakatan antar negara. Jika tak terjadi kesepakatan maka Indonesia akan meminta WTO untuk membentuk panel untuk penyelesaian masalah.

"Dari situ prosesnya 1,5 tahun dari mulai mendaftarkan ke WTO, karena setelah mendaftarkan kita berikan waktu untuk 'rujuk'. Kalau tidak ada kesepakatan, masuk ke tahap pembentukan panel," jelas dia.

Oke mengungkapkan proses persiapan gugatan akan memakan waktu yang panjang. Yakni tiga bulan sampai satu tahun.

Hal ini karena pemerintah harus membekali law firm untuk materi gugatan dan. "Kita keberatan dengan kebijakan Uni Eropa terkait RED II delegated act, apa yang akan digugatnya tergantung law firm, termasuk pasal yang mana, karena tak bisa semuanya kita gugat," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud menambahkan saat ini pemerintah tengah membahas perkembangan terkait kebijakan tersebut. "Kita akan bahas upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan mengenai persoalan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2019).

Dia menjelaskan gangguan diskriminasi itu akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rancangan peraturan Komisi Eropa, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU RED II diskriminatif yang bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa.

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia sepakat menolak kampanye hitam sawit di Uni Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan The 6 Th Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) 27-28 Februari 2019 di Hotel Mulia, Jakarta.

"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujar Darmin.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id