Menu
SAJIAN ISI
Redaksi

Redaksi

Alamat : Gedung Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7 Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53 E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id
No Rekening : 121 00333 55557 Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan

Website URL: http://www.majalahhortus.com

Kemitraan Perkebunan Sawit dengan Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani, aturan yang dikeluarkan pemerintah bermaksud baik, membangun kemitraan dengan masyarakat. Namun dilapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya.

"Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi dan/kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas, dan perhitungan 20% masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau areal tertanam," Mangga Barani pada saat sambutan pengantar Seminar dengan thema "Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat”di hotel Grand Melia Rabu, 12 Desember 2018.

Saat membuka seminar, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah aturan untuk memudahkan pelaku usaha perkebunan. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit bisa menjadi acuan pendataan laha perkebunan sawit.

Musdhalifah menyebut Inpres bakal mempercepat pelaksanaan aturan selama 3 tahun dalam rangka mengevaluasi lahan sawit di Indonesia. "Semuanya kami harmonisasi karena tidak ada yang kontradiktif satu sama lain," ujarnya.

Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Bambang  menegaskan porsi 20% yang dimintakan kepada pengusaha sawit adalah di luar HGU yang sudah dimiliki. Artinya, pengusaha harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

"Perusahaan Perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat  mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang masih dalam proses penyusunan," jelas Bambang.

Adapun kriteria masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu: masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun serta ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha. 

Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik. Selanjutnya Pasal 16 mengatur bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Oleh karena itu, Bambang menyatakan Inpres moratorium menjadi penting untuk mendapatkan data luasan lahan tertanam dan kawasan konversi hutan yang bisa dijadikan lahan sawit rakyat.

Apalagi dalam data hasil koordinasi supervisi KPK, luas areal lahan sawit HGU adalah 20 juta, sedangkan yang tertanam 16,83 juta ha. "Selisih dari 20 juta ha ke 16,8 ini yang akan dievaluasi dan bisa digunakan untuk fasilitasi masyarakat ini," kata Bambang.

Adapun dalam catatan statistik Kemtan, luas lahan sawit saat ini adalah 14,31 juta ha, perkebunan rakyat seluas 5,81 juta ha, perkebunan negara seluas 713.000 ha, dan milik swasta adalah 7,79 juta ha. Kemudian, realisasi pembangunan kebun masyarakat sejak 2007 yang dilakukan Kementan telah mencapai 623.114 ha dari target tahun 2017 di 874.398 ha.

Teknis dan penegasan ini akan di atur dalam PP yang diharapkan dapat terbit dalam waktu dekat. "Setidaknya dalam masa jabatan DPR ini," kata Bambang.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berharap pemerintah dapat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur izin usaha perkebunan, terutama dalam isu fasilitasi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Pasalnya regulasi yang mengatur isu ini tersebar dalam sejumlah Peraturan Menteri, Instruksi Presiden dan Undang-Undang tentang Perkebunan. Harapannya melalui PP, maka teknis pelaksanaan evaluasi, konversi kawasan hutan dan fasilitasi perkebunan rakyat dapat disatukan. Terutama terkait teknis penyerahan 20% dari total area Hak Guna Usaha untuk petani rakyat.

"Aturan terkait lahan sawit tumpang tindih dan diatur oleh terlalu banyak beleid. "Ini banyak regulasi nya bahkan cenderung overrated, apakah melalui juknis atau PP bisa perkaya untuk solusi ini," kata Joko.

Aturan terkait pengadaan lahan kebun ini memang tumpang tindih dan lintas kementerian. Pertama adalah Undang-Undang 39 tahun 2015 tentang Perkebunan yang menyebutkan perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun perusahaan.

Kedua, aturan ini lebih dirinci dalam hal luas lahan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 yang merinci perusahaan dengan luas 250 hektare atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% luas areal.

Ketiga, terkait bentuk kerjasamanya, tertera dalam Permen Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU.

Dijelaskan bahwa pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas tanah yang dimohonkan untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan alias plasma.

Keempat, untuk penyediaan lahan 20% tersebut bisa berasal dari hasil konversi lahan yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) nomor 51 tahun 2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa Hutan Produksi Konversi (HPK) yang bisa disediakan untuk penyediaan kebun masyarakat seluas 20% dari total kawasan hutan.

Kelima, pada Permen KLHK 5 tahun 2018 dirinci, kawasan hutan pada permen 51 tahun 2016 berasal dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Padahal di kehidupan nyata, Joko mencontohkan bila pengusaha mendapatkan izin lokasi seluas 20.000 hektare, kemungkinan HGU yang bisa diusahakan adalah 10.000 ha karena sisanya masuk dalam kawasan desa atau lahan garapan yang tidak bisa dibebaskan. Sehingga kemungkinan yang bakal tersisa adalah 15.000 ha sedangkan yang ditanami kurang dari itu.

Oleh karena itu, bila pemerintah meminta pengusaha menambah pengadaan 20% dari lahan yang sudah mereka miliki untuk diberikan dan difasilitasi untuk rakyat, akan berat dan memakan terlalu banyak waktu dan pita birokrasi.

Maka, Joko mengajukan definisi 20% bisa diambil dari kawasan kemitraan pengusaha yang sudah eksisting atau melalui program klusterisasi petani rakyat. "Karena tidak mungkin bagi kita membuka lahan baru untuk rakyat karena ada inpres moratorium sawit," katanya.

Ingat saja Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 menerapkan penghentian pemberian izin buka lahan baru untuk keperluan pendataan demi peraturan-peraturan menteri yang sebelumnya telah disebutkan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arie Sukanti mengungkapkan pemerintah harus membentuk PP sebagai tindak lanjut UU Perkebunan. Aturan baru juga harus melibatkan pelaku usaha yang terdampak oleh regulasi.

Contohnya, penjelasan tentang kewajiban pembangunan lahan 20% untuk petani rakyat. Kriteria petani swadaya pun mesti dipaparkan secara jelas dalam peraturan agar memberikan kepastian hukum.

Namun, Inpres hanya bersifat instruksi dari presiden kepada bawahannya dan tidak mengikat pihak ketiga. "Kewajiban pelaksanaan penyediaan pembangunan perkebunan masyarakat dalam PP harus segera dibuat dan memberikan pengaturan yang rinci," kata dia.

BPDP-KS Mendorong Peningkatan Daya Saing Sawit

JAKARTA-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bertekad mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena Indonesia sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia yang memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global.

Secara bersamaan, Indonesia merupakan negara terbesar minyak sawit berkelanjutan, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal. Tahun 2018 ini, Indonesia diperkirakan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 42 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat RSPO diperkirakan sekitar 12,43 juta ton, dimana sebesar 52% berasal dari Indonesia atau sejumlah 6,5 juta ton, belum lagi yang bersertifikasi ISPO dan ISCC.

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sertifikasi mandatori yang diwajibkan Pemerintah Indonesia terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit termasuk petani kelapa sawit. Sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) bersifat sukarela.

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit asal Indonesia, kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, dalam mengelola produksi minyak sawit nasional, supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula.

Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya menyatakan, sebagai salah satu badan pemerintah, BPDP-KS memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani.

“Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani,” kata Herdrajat Natawijaya dalam diskusi bertema "Quo Vadis Dana CPO Supporting Fund: Membedah Peremajaan Sawit Rakyat”, di Jakarta, Kamis (13/12).

Selain Herdrajat, hadir pula sebagai pembicara Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, Senior Advisor Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan, dan Direktur Mutu Certification, Irham Budiman.

Pemerintah juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, dewasa ini pemerintah

menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.

Untuk mempercepat program replanting sawit petani rakyat, BPDP-KS memiliki beberapa langkah di antaranya penyederhanaan prosedur pendaftaran, menerapkan sistem online, melibatkan pihak lain khususnya terkait surveyor, dan menverifikasi data petani sawit rakyat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan.

“Kami upayakan agar kinerja petani swadaya meningkat, dari saat ini hanya bisa menghasilkan 2 ton TBS/ha/tahun mudah-mudahan dengan program ini menjadi 6-8 ton/ha/tahun,” ujar Herdrajat.

Senada dengan itu, Senior Advisor KSP, Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dimana, sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.

“Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,” kata Abetnego.

Praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.

“Praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,”jelas Irham Budiman.

Dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.

Lebih lanjut, sebagai organisasi petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Dimana, kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.

Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,”ujar Darto.

Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. Dimana, pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai.

AIRICA INSTIPER Gelar Seminar Kecerdasan Buatan di Bidang Genomik

Dalam rangkaian Dies Natalis INSTIPER ke-60, digelar seminar internasional dan kuliah umum oleh AIRICA INSTIPER yang merupakan pusat riset dan inovasi di bidang kecerdasan buatan untuk agroindustri.

Bertempat di INSTIPER Auditheater, seminar internasional dan kuliah umum AIRICA merupakan kerjasama antara AIRICA INSTIPER dengan AI R&D Universitas Bina Nusantara dengan tema “Genomics Research in Oil Palm Industries”.

Acara tersebut menghadirkan 2 orang pembicara yaitu Dr. James W Baurley dari BioRealm-USA tentang “Data science platform for agriculture biomarker development” dan Matthew H Levy dari Biodiversity-USA dengan tema “Turning good science into good profit: How to leverage advances in genomic sciences to increase profitability in agriculture sector”.
Adapun moderator pada acara tersebut adalah Dr. Bens Pardamean (Direktor of AI R&D Binus) dan Dr. Harsawardana (Director of AIRICA-INSTIPER).

Harsawardana, Direktur AIRICA INSRIPER, dalam sambutannya menyampaikan, Genomic research saat ini sudah dibicarakan dimana-mana dan sudah kita rasakan manfaatnya seperti pengetesan DNA untuk deteksi penyakit dll. Sehingga sudah sewajarnya jika riset genomic juga harus dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Indonesia.

"Namun semua ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama dengan semua pihak pemangku kepentingan dan pihak perusahaan yang meupkan pemilik data kelapa sawit. Kolaborasi riset menjadi hal yang mutlak dalam hal ini, terlebih dengan bantuan artificial intellegence akan mempermudah dalam pengolahan bigdata genomik kelapa sawit," jelasnya.

Betti Yuniasih, Humas INSTIPER, menambahkan selain seminar internasional dan kuliah umum pada kesempatan tersebut juga dilaunching buku artificial intellegence dengan judul “Artificial Intellegence : The Methods behind the Machine” yang ditulis oleh AIRICA INSTIPER dan AI R7D Center Universitas Bina Nusantara dan diterbitkan oleh INSTIPER Press.

"Ya selain itu akan dilaunching buku artificial intellegence dengan judul “Artificial Intellegence : The Methods behind the Machine” yang dituis oleh AIRICA INSTIPER dan AI R7D Center Universitas Bina Nusantara," pungkas Betti.

INSTIPER Jaga Reputasi Sebagai Model Pendidikan Kompetensi Khusus

Memasuki usia ke-60 Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) telah menjadi Perguruan Tinggi Swasta Pertanian yang patut dibanggakan dan menjadi role model tata kelola Perguruan Tinggi Swasta Pertanian. Pada tahun 2018 ini Kemenristekdikti melalui DitJen Kelembagaan dan Ristek Dikti telah mengeluarkan rangking Perguruan tinggi, dimana INSTIPER mendapat rangking 130 meningkat dari sebelumnya rangking 268.

Rektor INSTIPER Dr Purwadi, MS dalam pidato peringatan Dies Natalis ke-60 di Grha Instiper Yogyakarta, 10/12, mengajak semua civitas akademika INSTIPER terus menerus melakukan perubahan dan inovasi secara berkelanjutan melalui program NiwAT 18-23 untuk menyongsong INSTIPER hebat, INSTIPER yang lebih berjaya.

"Untuk mendukungnya, INSTPER terus meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja sejak tahun 2009/10, seiring dengan peningkatan mahasiswa baru dan student body dan dalam 10 tahun terakhir telah meningkat hampir 8 kali dibandingkan tahun 2009/10. Atau rata-rata setiap tahun naik 75 %, sebuah pertumbuhan yang pesat dan patut kita syukuri bersama. Selain itu anggaran operasional, anggaran investasi untuk rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pembalajaran terus meningkat termasuk pembangunan infrastruktur," kata Purwadi.

Menurut Purwadi, khusus infrastruktur selama 8 tahun terakhir telah melakukan rehabilitasi Gedung Kampus Papringan dan juga KP2 Ungaran. Kemudian pembangunan infrastruktur baru meliputi: Gedung Pusat Kegaiatan Mahasiswa dan Alumni. Kantin INSTIPER, Gedung Fasilitas BANK dan ATM Laboratorium Pusat INSTIPER, Asrama Mahasiswa Praktek di KP2, Gedung Pertemuan dan rapat di KP2 Ungaran.

Bahkan, saat ini INSTIPER telah selesai membangun Gedung Serbaguna INSTIPER, yaitu Gedung Serbaguna dengan kapasitas 2000 orang, yang dilengkapi tribun diatas dan juga parkir lantai basement yang telah diresmikan oleh Menristekdikti pada Maret 2018 lalu.

"Kita juga sudah selesai pembangunan Perpustakaan Pusat INSTIPER, yaitu perpustakaan modern berbasis digital. Khusus unit kebun pendidikan dan penelitian (KP2) Ungaran saat ini memilki “brand baru” Stiper Edu Agro Tourism (SEAT) yang kita tingkatkan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan wisata agro berbasis pendidikan," jelas Purwadi.

Purwadi menambahkan, pada tahun 2018 bersama dengan pihak ketiga telah dikembangan sebagai agrowisata berbasis kakao-coklat, atau disebut sebgai kampung Coklat dan selanjutnya memiliki brand tambahan yaitu “SEAT Cco”. Selanjutnya SEAT Cco ini diharapkan akan menjadi destinasi wisata agro khususnya perkebunan dengan unggulan produk kakao yang telah di diolah menjadi coklat dengan merk “De Jassco:

Selain itu, dalam dua tahun terakhir INSTIPER telah mampu meningkatkan mahasiswa baru sebanyak 100 per tahun hingga jumlah mahasiswa baru pada tahun 2014 dan mencapai titik tertinggi mencapai 934 mahasiswa dan pada 3 tahun terakhir INSTIPER menerima mahasiswa baru berkisar 800-900.

Jumlah mahasiswa keseluruhan (student body) yang terus menurun hingga mencapai titik nadir terendah pada tahun 2009 dengan jumlah mahasiswa 1050, mulai tahun 2010 telah mulai meningkat seiring dengan penerimaan mahasiswa baru dan pada tahun 2018 ini telah mencapai sekitar 3580 mahasiswa.

Peningkatan jumlah mahasiswa baru perlu diikuti dengan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, dengan demikian ratio dosen-mahasiswa masih terkendali. Apabila kita gagal mengelola strategi ini maka akan berdampak pada kinerja INSTIPER baik akademik maupun biaya operasional. Pada saat ini kelulusan mahasiswa terus didorong untuk dapat lulus dengan tepat waktu dan indeks prestasi rata-rata 3 dan minimum 2.75 serta lulus 3.5- 4 tahun mencapai 80 %

Peningkatan jumlah dosen terus dilakukan dengan mengarah pada pemenuhan kebutuhan sesuai kompetensi. Rekuitmen selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa pendaftar calon dosen yang sesuai kebutuhan kompetensi di INSTIPER sangatlah sedikit, dan juga hanya sebagian kecil calon dosen yang berasal dari INSTIPER sendiri.

"Ini perlu perhatian dan kebijakan yang pas. Ke depan rasio dosen dari INSTIPER dan non INSTIPER diharapkan tetap pada komposisi 30 : 70 %, dimana sumber utama dosen dari luar INSTIPER diharapkan dapat diisi dari UGM, IPB dan ITB. Dengan melihat perkembangan yang terjadi maka dosen di INSTIPER nanti akan ada 4 kategori yaitu: Dosen organik tetap NIDN, Dosen organik kontrak NIDN, Dosen organik kontrak NIDK, dan Dosen luar biasa," jelasnya.

Upaya peningkatan kualitas dosen terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan untuk meningktkan diri mengikuti pendidikan lanjutan program doktor. Namun demikian kita masih memiliki kelemahan terkait dengan peningkatan jabatan fungsional dosen akibat kurangnya publikasi dosen pada jurnal-jurnal terakreditasi. Kondisi ini akhirnya juga berdampak pada penilian kinerja institusi. Kami perlu mencari terobosan untuk hal ini, dan mulai tahun akademik 2018/2019 telah menetapakan agar setiap dosen memiliki minimal satu karya ilmiah setiap semester .

Penelitan dosen dan juga pengabdian masyarakat yang berujung pada publikasi dengan prioritas jurnal-jurnal ilmiah masih rendah. Beberapa dosen telah memperoleh hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik dari Pemerintah, perusahaan. Badan lain (BPDP-KS). INSTIPER akan mendorong untuk hal ini, namun juga harus diperhatikan agar penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan mengarah pada fishbone (renstra) penelitian dan pengabdian yang dibuat LPPM, Fakultas dan Prodi masing-masing. Pada tahun ini Instiper juga telah melakukan kolaborasi riset dengan Murdoch University, Perth, Australia, dan Instiper akan terus mendorong kolaborasi bersama perguruan tinggi luar negeri yang lainnya

Selama 2 tahun terakhir, jumlah dosen di INSTIPER yang telah mendapatkan HAKI dan Paten juga semakin banyak atas penelitiannya.

Tak hanya itu, alumni INSTIPER yang tergabung dalam Keluarga Alumni INSTIPER Yogyakarta pada saat ini sangat dinamis. Peran Keluarga alumni INSTIPER pada saat krisis di INSTIPER telah terbukti.

"Kebangkitan INSTIPER tahun 2005 juga didorong dan didukung penuh oleh keluarga alumni. Pada saat ini INSTIPER sedang membangun pertumbuhan ke dua," katanya.

Purwadi menjelaskan, dalam sejarah perkembangan perguruan tinggi di dunia, kehebatan Universitas sebetulnya terletak pada “reputasi” sebagai hal utama. Reputasi ini terkait dengan “trust” penilaian masyarakat khususnya pengguna lulusan. Universitas-univesritas hebat didunia terkenal karena mampu membangun “reputasi” dan hal ini dilihat dari karya-karya alumninya.

Sejatinya INSTIPER sampai saat ini telah mampu membangun dan memiliki “reputasi” yang baik. Kita mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan beasiswa ikatan kerja dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang terbesar di Indonesia seperti PT SMART, PT Astra Agro Lestari Tbk; PT Asian Agri, First Resources Group, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Triputra Agro Persada Group, PT Swakarsa (DSN), PT RAPP, dan beberapa perkebunan besar lainnya.

Bahkan selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2016/17 hingga 2018/19 ini dipercaya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan bekerja sama dengan Apkasindo untuk mendidik anak-anak dari petani di sekitar perkebunan kelapa sawit dengan beasiswa penuh pendidikan setara Diploma Satu. Dalam masyarakat khusus perkebunan kelapa sawit, banyak orang bilang “kalau mau SDM siap kerja dan handal di lapangan carilah ke INSTIPER”.

Alumni INSTIPER memiliki ciri dan karakter khas, mereka bilang “yang seperti ini pasti alumni. INSTIPER”. Alumni INSTIPER saat ini tersebar hampir di setiap perkebunan kelapa sawit seantero Nusantara, kalau beberapa waktu di dunia perdagangan dan industri muncul “Korean Wave” dimana-mana ada produk Korea, Di perkebunan kelapa sawit muncul “INSTIPER Wave” mereka bilang “kalau berkunjung ke perkebunan kelapa sawit di manapun pasti nanti akan ketemu alumni INSTIPER”

Ini adalah “trust” yang diperoleh dari “reputasi” yang dibangun INSTIPER sepanjang usianya. Dalam konteks reputasi ini sebenarnya yang berperan utama adalah karya-karya para alumninya. Saya ucapkan terima kasih kepada para alumni INSTIPER yang telah berkarya dengan sangat baik dilingkungan kerja masing-masing yang tersebar di seluruh Nusantara. Inilah wujud kontribusi terbesar INSTIPER untuk bangsa. Kepada para alumni di manapun bekerja dan dimanapun berada, teruslah berkarya sebagai seorang professional yang handal, ulet dan dapat dipercaya.

Dalam pembinaan kemahasiswaan juga terus dikembangkan dan disiapkan transformasi, apabila pengembangan mahasiswa dahulu berbasis unit kegiatan mahasiswa, maka akan dikembangan kelompok mahasiswa berbasis hobi-profesi. Secara umum pengembangan kelompok-kelompok mahasiswa berbasis hobi-profesi dalam mendukung profesionalisme, sebagai contoh: dikembangkannya kelompok INSTIPER Drone Academy, INSTIPER Robotic Academy, INSTIPER Beverage Academy, Instiper Smart Forest Academy, Instiper Smart Greenhouse Academy dan lainnya. Ini bukan berati akan menguragi peran Init Kegitan Mahasiswa (UKM), tapi merupakan pengembangan kelompok-kelompok minat kecil, dimana pada saatnya kalau sudah besar akan berkembang menjadi UKM.

Pada kesempatan Dies Natalis INSTIPER tersebut juga diresmikan program baru dengan fasilitas-fasilitas baru. Program baru tersebut adalah STIPER TECHNO AGRO FOREST EDU PARK (STAFEP).

"Atau dalam bahasa keseharian disebut sebagai Taman Pintar Perkebunan, Kehutanan dan Industrinya, program ini akan menjadikan Instiper sebagai Perguruan Tinggi Terbuka bagi setiap insan masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan tentang Perkebunan, Kehutanan dan Industrinya. Instiper akan membuka diri menyingkap tirai lembaga pengetahuan agar tidak menjadi Institusi Menara Gading dimana masyarakat sulit dan takut mengaksesnya. STAFEP ini diharapkan akan menjadi salah satu destinasi wisata pendidikan terkemuka di Jogyakarta," tambah Purwadi.

STAFEP terdiri dari 11 stasiun yaitu Arboretum Kahutanan, Laboratoriun Kehutanan, Pemutaran Film INDONESIA RAYA di AudITeather, Galeri Perkebunan (sawit), Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil, Pilot Plan, Laboratorium AI dan Robotik, Alat-Mesin Pertanian, Laboratorium Kultur Jaringan, Green House Pendidikan dan terakhir Smart Green House.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof.Dr. Ismunandar dalam kesempatan tersebut menyatakan sejak berdirinya, INSTIPER telah berkontribusi dalam menyiapkan SDM yang berkwalitas untuk dunia pertanian, perkebunan dan kehutanan di Indonesia.

"Tak perlu diragukan karena fakta menunjukkan INSTIPER telah menjadi salah satu benchmarking bagi perguruan tinggi dengan berkolaborasi dengan dunia industri baik pertanian, perkebunan, kehutanan dalam pembiayaan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri (employer practical skills)," kata Ismunandar.

Ismunandar menambahkan, saat ini Kemenristekdikti selalu mendorong perguruan tinggi terus melakukan inovasi untuk menghasilkan riset-riset sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa.

 

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id