Menu
SAJIAN ISI

Inpres No.8/2018: Momentum Optimalkan Penggunaan Lahan

hortus edisi oktober 2018Melalui Inpres No.8 Tahun 2018, Presiden menginstruksikan Menko Perekonomian untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Satu Peta terkait izin Kementerian/Lembaga dengan pemda, izin usaha perkebunan sawit dengan HGU (Hak Guna Usaha), dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU. Pemerintah agaknya mulai serius untuk membenahi tata kelola perkebunan sawit di negeri ini. Paling tidak, hal itu bisa dilihat dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018 lalu.

Dalam Inpres dengan No. 8 Tahun 2018 ini, pemerintah menegaskan akan menghentikan sementara pemberian izin lahan untuk ekspansi kebun sawit selama tiga tahun.

Dengan Inpres tersebut, Presiden Jokowi ingin meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan secara lebih bagus lagi. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong pembinaan petani kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Jokowi pun meminta segenap menteri di sektor perekonomian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan menteri dalam negeri serta kepala daerah untuk menerapkan Inpres No. 8 Tahun 2018 tersebut.  

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebagai pihak yang terdampak dari aturan ini menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Bagi Gapki, kehadiran lnpres tersebut justru akan menjadi pedoman hukum bagi proses evaluasi dan penertiban perizinan sawit di negara ini yang kerap tumpang tindih. Implementasi regulasi tersebut juga diyakini tidak akan mengganggu produksi minyak sawit nasional.

Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono menyatakan, pihaknya mendukung tujuan Inpres ini terkait pengelolaan sawit berkelanjutan dan peningkatan produktivitas sawit. "Adanya Inpres ini juga menjadi momentum untuk pengelolaan perkebunan yang lebih baik sekaligus menjamin kepastian berusaha di bidang kelapa sawit," katanya, baru-baru ini, di Jakarta.

Tak hanya itu, Gapki pun berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebijakan tersebut  sehingga dalam penyusunan pedoman maupun pelaksanaan di lapangan tidak multitafsir dan tidak memberikan disinsentif bagi pengusahaan kelapa sawit.
"Karena Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri dan pimpinan daerah, tentunya Gapki perlu mendalami sekaligus mengkoordinasikan dengan kementerian terkait," kata Mukti.  

Pernyataan hampir senada juga disampaikan Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki, Eddy Martono. Menurutnya, Inpres No.8 Tahun 2018 itu bagus untuk evaluasi dan penertiban perizinan sawit. Hanya saja, beberapa ketentuan di dalam Inpres tersebut membutuhkan penegasan dan penjelasan lebih lanjut, serta perhatian khusus pemerintah sebelum menerapkan kebijakan terkait.

Salah satunya, terkait evaluasi perizinan atas kebun yang berada di dalam kawasan hutan. "Yang mesti ditekankan adalah mengenai evaluasi kebun di kawasan hutan. Pertanyaannya, di kawasan hutan akibat apa, harus jelas," tegas Eddy.

Menurut dia, jangan sampai nanti karena adanya perubahan tata ruang, perkebunan sawit yang sudah memiliki izin hak guna usaha (HGU) masih masuk kategori kawasan hutan. "Kalau sudah HGU bagaimana? Kalau dari HGU menjadi kawasan hutan, ini harus diputihkan. Penekanannya di situ, artinya evaluasi harus mempertimbangkan kronologinya. Sejarah penerbitan izinnya bagaimana?" kata Eddy menekankan.

Selain itu, Eddy juga menyoroti ketentuan dalam Inpres No.8 Tahun 2018 tersebut, khususnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan kebun masyarakat sebanyak 20%. Saat ini, semua instansi terkait minta alokasi 20%. Yang menjadi pertanyaan adalah definisi mana yang mau digunakan untuk pelaksanaannya.

"Kementerian LHK minta 20% itu dari pelepasan kawasan sedangkan Kementan 20% dari yang diusahakan, Kementerian ATR dari HGU, dan daerah dari izin lokasi. Sekarang, yang mana yang mau diikuti?" tukasnya mempertanyakan.  

Untuk itu, Eddy berpendapat, dari semua definisi pembangunan kebun rakyat yang hampir mendekati atau paling masuk akal adalah versi Kementan yakni 20% dari luasan yang diusahakan.

"Misalnya, saya mendapat izin pelepasan 10 ribu hektar (ha). Tapi,HGU-nya hanya 6.000 ha. Kemudian, yang diusahakan bisa saja hanya 5.000-5.500 ha, karena misalnya di situ ada lahan dengan nilai konservasi tinggi, biasanya tidak akan kita buka atau usahakan. Jadi, semestinya 20% dan 5.500 ha itu," kata Eddy.

Untuk perizinan yang baru dibangun/dikerjakan, lanjut dia, pemenuhan syarat 20% bukan masalah, asalkan mengacu pada definisi Kementan. "Meski sudah dilakukan penanaman. Karena biasanya mulai pengurusan HGU sudah ada rancangan mana lahan inti mana lahan plasma," katanya lagi.

Terkait rentang waktu tiga tahun, hal itu tidak masalah, sebab pengumpulan dan verifikasi data perusahaan bisa segera dilakukan dan yang butuh upaya lebih adalah menyangkut pengumpulan data dari petani sawit.  

Secara terpisah, Dirjen Perkebunan Bambang menjelaskan, adanya penundaan perluasan ini bukan berarti menghentikan total kegiatan perkebunan. "Jadi kita mengevaluasi izin yang diberikan, karena belum semua yang mendapat izin itu sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Ada yang sudah mendapatkan izin penanamannya masih sebagian sehingga perlu dipercepat, ada yang sudah mendapatkan izin tetapi ditetapkan sebagai kawasan, dan lainnya," paparnya.
 
Bambang berharap, adanya Inpres ini bisa mempercepat penilaian usaha perkebunan juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dengan meningkatkan produktivitas sawit.
"Jadi yang kita inginkan bukan saja perizinan perkebunan sawit ini lebih teratur, tetapi produktivitas sawit juga terus meningkat," tutur Bambang.

Bambang menyebutkan Inpres itu menjadi bukti adanya komitmen pemerintah ke industri perkebunan kelapa sawit nasional agar memiliki tatakelola yang baik. Inpres itu juga bukti Indonesia berdaulat atas sawitnya, dan bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun atau sebagai jawaban dari serangan-serangan pihak luar.

Apalagi, kata Bambang, saat ini ketersediaan lahan sudah terbatas, karena itu perlu tatakelola lahan dengan baik. Ia yakin, Inpres ini juga mampu mendorong industri sawit melakukan hilirisasi produk sawit, tidak melulu memproduksi dan menjual CPO.

Dalam Inpres ini, Kementerian Pertanian (Kemtan) pun ditugaskan untuk menyusun dan memverifikasi data dan petani izin usaha perkebunan kelapa sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit secara nasional.

Nantinya, Kemtan pun akan melakukan evaluasi terhadap proses pemberian izin usaha perkebunan dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit, izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan. *** SH, NM, AP

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Oktober 2018. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id