Menu
SAJIAN ISI

KTT ASEAN ke-34 di Bangkok Bahas Isu Diskriminasi Sawit

THAILAND — Isu diskriminasi sawit oleh Uni Eropa yang di antaranya merugikan Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu hal yang dibahas dalam KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.

Pada pertemuan itu, para kepala negara dan pemerintahan Asean akan membahas isu akses pasar dan perlakuan yang tidak adil terhadap minyak sawit lebih dalam sebagai upaya dukungan kepada para produsen sawit ASEAN.

"Kami menegaskan kembali dukungan bagi upaya negara-negara anggota untuk menangani keberlanjutan minyak sawit, termasuk ikatan berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait," demikian pernyataan para pemimpin Asean dalam Chairman's Statement of the 34th Asean Summit.

Sebelumnya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-34, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, kedua pemimpin memberikan perhatian terhadap CPO dan karet.

"Terkait CPO, Indonesia menyatakan apresiasi terhadap dukungan Thailand dalam upaya untuk memerangi diskriminasi di bidang CPO," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut dalam pertemuan.

Pemerintah juga menghargai dukungan Bangkok bagi karet Indonesia sehingga harga komoditas itu bisa meningkat lagi di pasar internasional. 
 
"Karena kita tahu Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan produsen karet yang terbesar di dunia," sambung Retno.

 

Sinar Mas Berkomitmen Mencapai 100 persen Kemamputelusuran Hingga ke Kebun pada 2020

Medan, – Sinar Mas Agribusiness and Food menyelenggarakan lokakarya ke-empatnya dari total delapan lokakarya di Kota Medan hari ini, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu para pemasok menjadi produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan yang berhasil.

Sebanyak 30 pemasok CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) dan 18 penjual TBS (Tandan Buah Segar) diharapkan ikut berpartisipasi dalam lokakarya di Medan yang merupakan kegiatan terkini yang diadakan di Pulau Sumatera. Lokakarya sebelumnya telah diselenggarakan di Riau dan Lampung serta direncanakan akan berlangsung di Aceh, Jambi dan Bangka tahun ini.

Dengan fokus lokakarya bagaimana para pemasok dapat mencapai kemamputelusuran hingga ke kebun (traceability to the plantation) – sebuah inisiatif kunci dalam kebijakan keberlanjutan Sinar Mas Agribusiness and Food – lokakarya tersebut bertujuan untuk mengedukasi para pemasok tujuan dari kemamputelusuran, bagaimana melaksanakan kemamputelusuran dalam operational milik mereka dan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan produktifitas mereka agar memenuhi harapan pasar lokal dan internasional.

Rangkaian lokakarya ini dinamakan ‘Ksatria Sawit’ yang merupakan singkatan dari Kemamputelusuran Sawit Awal Transformasi Rantai pasok Independen (Petani Independen) dan Agen Sawit.

“Kami menginginkan nama yang dapat menginspirasi tindakan dan mendorong para pemasok bekerja bersama dengan kita untuk membela industri ini dan menunjukan bahwa kelapa sawit Indonesia dapat diproduksi secara berkelanjutan,” jelas Daniel Prakarsa, Head of Downstream Sustainability Implementation, sebagaimana dalam keterangan tertulis pada Kamis, 20 Juni 2019.

Sinar Mas Agribusiness and Food melalui kebijakan keberlanjutannya berkomitmen untuk mencapai 100 persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada 2020. Saat ini, perusahaan dengan partisipasi para pemasok telah mencapai 62 persen kemamputelusuran dan diharapkan dapat mencapai 85 persen kemamputelusuran sampai dengan akhir tahun ini.

Perusahaan percaya bahwa kemamputelusuran adalah langkah awal yang penting dalam melibatkan para pemasok dalam proses transfromasi. Koltiva, sebuah perusahaan teknologi Indonesia, merupakan mitra dalam pemetaan rantai pasok, ikut mendukung proses pelaksanaan lokakarya untuk mengedukasi para pemasok, agen dan petani kelapa sawit.

Sinar Mas Agribusiness and Food juga akan membagikan pengalaman dan praktik terbaiknya dengan para pemasok untuk membantu mewujudkan industri yang bertanggung jawab dan kuat.

“Selama empat tahun terakhir, kami berupaya untuk mewujudkan rantai pasok yang dapat ditelusuri dan berkelanjutan, dimulai dengan kemamputelusuran hingga ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan saat ini bergerak ke area perkebunan, sehingga kami dapat memetakan asal pasokan TBS (Tandan Buah Segar) kami,” Daniel Prakarsa melanjutkan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, Perusahaan juga telah melaksanakan pengembangan kapasitas, pelatihan dan dukungan lain yang dibutuhkan para pemasok dan bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi standar yang ditentukan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil standard (ISPO) dan harapan international seperti RSPO.

“Dari pengalaman kami mendampingi para pemasok menelusuri sumber TBS sampai dengan petani di 2018, kami percaya bahwa kami dapat mempercepat proses tersebut dengan cara memperluas dukungan kepada para rantai pasok kami yang berada pada ujung rantai pasok, seperti pengepul TBS dan para petani dalam melakukan pendataan,” jelas Daniel Prakarsa.

Sejak perusahaan induk Sinar Mas Agribusiness and Food yaitu Golden Agri-Resources (GAR) memperkenalkan Kebijakan Sosial dan Lingkingan GAR (KSLG) / GAR Social and Environmental Policy (GSEP) pada 2015, kemamputelusuran dan meningkatnya transparansi operasional dan rantai pasok perusahaan telah menjadi komponen inti dari usaha keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan telah mencapai kemamputelusuran sampai dengan ke PKS sejak 2015 dan mencapai 100 persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada PKS yang dimiliki oleh Sinar Mas Agribusiness and Food pada 2017. Perusahaan saat ini bekerja sama dengan lebih dari 400 pihak pemasok untuk memetakan rantai pasok sampai dengan asalnya. Sampai dengan saat ini, lebih dari 50 PKS pihak pemasok telah melaporkan kemamputelusuran hingga ke kebun secara penuh di mana 150 diantaranya bergabung dalam inisiatif kemamputelusuran tersebut.

Cargill Tegaskan Kebijakan Nol-Pembakaran Untuk Dukung Masyarakat Lokal

Cargill meningkatkan proses pemantauan, pendeteksian dan pencegahan kebakaran di dalam dan di sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit Cargill di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Cargill akan menyediakan pembaruan informasi secara daring yang dilakukan secara berkala mengenai pemantauan titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit Perusahaan hingga akhir musim kemarau.

Richard Low, Chief Executive Officer, Cargill Tropical Palm Holdings Pte Ltd, mengatakan, melindungi lahan dari kebakaran merupakan upaya bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Agar dapat mencegah kebakaran lahan secara efektif dan membantu masyarakat menanggulangi kebakaran lahan, diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat setempat, pemerintah daerah dan kami dalam Program Desa Bebas Api Cargill,” katanya.

Langkah ini menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Cargill dalam menyediakan informasi yang transparan bagi para pemangku kepentingan serta meningkatkan upaya dalam membantu masyarakat di sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit Cargill untuk mencegah dan melindungi lahan dari kebakaran.

Langkah yang telah diambil Cargil diantaranya adalah menerbitkan pembaruan informasi secara daring mengenai pemantauan titik api merupakan bagian dari kebijakan “No-Burn” atau kebijakan Tidak Membakar sejak 2005.

Pada 2016, Cargill meluncurkan Program Desa Bebas Api Cargill bersama-sama dengan pemerintah daerah yang bertujuan memberdayakan masyarakat lokal untuk mencegah dan mengawasi lahan dari kebakaran yang berfokus kepada pecegahan dan deteksi kebakaran, pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan.

Hingga kini, Program Desa Bebas Api Cargill meliputi 26 desa di daerah rawan kebakaran di sekitar perkebunan kelapa sawit Cargill di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari program tersebut, anggota masyarakat dari berbagai desa yang berpartisipasi dalam program ini mengikuti serangkaian lokakarya pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menangani kebakaran lahan.

Cargill belum lama ini juga meningkatkan kemampuan dalam pemantauan titik api dengan menggunakan teknologi terbaru penginderaan termal di perkebunan Cargill yang terletak di Mukut, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kamera penginderaan termal tersebut dapat mendeteksi titik api dan asap dalam radius lima kilometer di areal perkebunan seluas 9.000 hektar serta meningkatkan sistem pendeteksian titik api yang dimiliki Cargill saat ini. Ketika kamera penginderaan termal tersebut dipadukan dengan alat-alat pendeteksian yang sudah ada, seperti menara pantau api dan pesawat nirawak (drone), teknologi ini menghasilkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap daerah-daerah rawan kebakaran.

Pemegang Saham PT SMART Tbk Sahkan Laporan Tahunan Tahun 2018

Pemegang saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (”SMART” atau ”Perseroan” Telah menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Persetujuan tersebut dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) Perseroan pada Selasa, 18 Juni 2019. Pada saat yang sama, pemegang saham Perseroan juga menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 750,- per saham atau sebesar 22% dari saldo laba per 31 Desember 2018.

Dalam RUPST itu juga telah menyetujui pengunduran diri Endro Agung Partoyo sebagai Komisaris Independen Perseroan serta menyetujui pengangkatan Bapak Rahmat Waluyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Endro Agung Partoyo yang digantikannya, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST.

Adapun Sususan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sampai dengan berakhirnya RUPST Perseroan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Budi Wijana
Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris : Rafael Buhay Concepcion, Jr.

Dalam RUPST Ini, Para pemegang saham juga menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman atau pendanaan di masa yang akan datang.

Untuk pengalihan kekayaan yang sifatnya memenuhi definisi yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan BAPEPAMLK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka pelaksanaannya akan memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK terkait.

KINERJA PERKEBUNAN KUARTAL PERTAMA 2019

Per 31 Maret 2019, luas area tertanam Perseroan adalah sebesar 137.600 hektar, terdiri dari 106.300 hektar area inti dan 31.300 hektar area plasma. Dari total area tertanam tersebut, 133.800 hektar merupakan area menghasilkan dan 3.800 hektar merupakan area belum menghasilkan.

Selama kuartal pertama tahun 2019, Perseroan memanen 621 ribu ton tandan buah segar (TBS), lebih tinggi 20% dibandingkan panen kuartal pertama tahun 2018. Hal ini terutama diddidukung oleh kondisi cuaca yang baik.

TBS tersebut diolah lebih lanjut di 16 pabrik kelapa sawit dengan jumlah kapasitas 4,2 juta ton per tahun. Perseroan memproduksi minyak sawit (“CPO”) dan inti sawit (“PK”) masing-masing sebesar 145 ribu ton dan 38 ribu ton pada kuartal yang sama, tumbuh masing-masing 21% dan 28% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Tingkat ekstraksi minyak sawit adalah 21,5% sedangkan tingkat ekstraksi inti sawit mencapai 5,6%.

Meskipun dipengaruhi oleh penurunan harga pasar internasional CPO, kinerja SMART pada kuartal I 2019 mengalami perningkatan, didukung oleh tumbuhnya kuantitas penjualan termasuk juga penjualan biodiesel. Penjualan bersih naik 11% mencapai Rp 9,4 triliun. Laba usaha dan EBITDA juga meningkat menjadi masing-masing Rp 433 miliar dan Rp 795 miliar, sejalan dengan naiknya laba kotor.

Hal ini menghasilkan peningkatan laba bersih menjadi sebesar Rp 480 miliar. Posisi keuangan SMART per 31 Maret 2019 tetap kuat, dengan jumlah aset yang sedikit menurun menjadi Rp 28,4 triliun. Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas1 tetap berada level sehat yaitu sebesar 0,33 kali. Per 31 Maret 2019, nilai ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh menjadi Rp 12,7 triliun.

Untuk tahun 2019, Perseroan menganggarkan pengeluaran modal sebesar Rp 1,1 triliun, di mana sebagian besar akan digunakan untuk peremajaan tanaman tua dan peningkatan kemampuan pabrik hilir (refinery) untuk dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

Wakil Direktur Utama sekaligus Corporate Secretary Perseroan, Jimmy Pramono dalam kesempatan ini menyampaikan kegembiraannya melihat pencapaian SMART pada kuartal pertama tahun 2019 meskipun di tengah hargapasar CPO yang bergejolak.

” Model bisnis kami yang terintegrasi, khususnya operasi bisnis hilir telah membantu kinerja Perseroan secara keseluruhan. SMART akan terus memperkuat keunggulan kompetitifnya melalui inovasi yang mutakhir dan praktik yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Mengenai prospek industri, Jimmy Pramono menambahkan keyakinannya bahwa minyak kelapa sawit akan tetap merupakan solusi yang logis dan efisien dalam memenuhi peningkatan permintaan minyak dan lemak pangan dunia di tengah ketersediaan lahan tanaman yang terbatas.

” Permintaan dari sektor energi baik domestik maupun global juga meningkat dengan kompetitifnya harga biodiesel dibanding minyak bumi. Kami berharap perkembangan yang lebih positif atas permintaan biodiesel akan terus berlanjut sejalan dengan realisasi mandat biodiesel Indonesia selama kuartal pertama 2019 yang memenuhi target,” pungkasnya

Sawit Diganjal Masuk Eropa, Pemerintah Sewa Pengacara Internasional

Jakarta, - Otoritas Benua Biru berniat mengurangi secara bertahap penggunaan biofuel berbasis CPO di seluruh wilayahnya hingga mencapai 0% di 2030. Hal itu sebagai tindak lanjut terkait keputusan sepihak Uni Eropa dengan menerbitkan Renewable Energy Directives (RED) II serta aturan pelaksanaannya (delegated acts).

Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif karena menghapus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari daftar bahan bakar nabati (biofuel) yang berkelanjutan. Aturan itu juga sebagai sikap Uni Eropa yang menganggap perkebunan sawit telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan deforestasi besar-besaran.Di sisi lain seperti minyak produksi negara-negara di Uni Eropa kedelai (soybean oil), minyak biji bunga matahari (sunflower oil) atau rapeseed oil justru sebaliknya.

Menanggapi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyiapkan tim kuasa hukum internasional untuk menggugat Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) organisasi perdagangann dunia atau WTO. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya sedang memilih firma hukum (law firm) yang akan mewakili pemerintah di DSB WTO.

Rencananya, pemerintah dan asosiasi industri sawit dalam negeri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) akan menggugat Uni Eropa secara bersamaan melalui WTO dan Pengadilan Tinggi Uni Eropa (European Court of Justice/ECJ).

"Ini kita masih memilih law firm yang akan mendampingi pemerintah, kebanyakan dari luar negeri. Mereka presentasi ke kita dan nanti ada panitia yang akan menetapkan. Kita pun lagi menentukan sejauh mana kita akan bergerak. Pemerintah dan swasta akan menggugat secara paralel, baik melalui ECJ maupun WTO," ujar Oke, Jumat (14/6/2019).

Menurut Oke, pemahaman dan pendalaman kasus perlu dilakukan bersama-sama antara pemerintah, industri sawit serta tim kuasa hukum internasional yang nantinya akan mendampingi.

"Masalahnya kita yang penting siap dan paham apa yang akan kita gugat. Itu nanti termasuk pembiayaan akan kita bicarakan, BPDP-KS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] siap mendukung. Kan secara spesifik belum dipilih law firm mana yang akan mendampingi," jelasnya.

Pemerintah, menurut Oke, belum menetapkan tenggat waktu pengajuan gugatan sampai semua pihak siap bekerja bersama-sama. Perdagangan dan industri kelapa sawit dalam dua tahun terakhir juga disebutnya belum berhenti.

"Soal target kapan kan masalahnya dalam 2 tahun belakangan ini perdagangan [sawit] belum terhambat, belum berhenti. Kita masih punya waktu pertimbangkan berbagai hal. Dampak yang sudah terjadi adalah citra negatif terhadap produk sawit di pasar global. Ini bukan masalah kerugian," katanya.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id