Menu
SAJIAN ISI

KEPENTINGAN PETANI TERABAIKAN

Kepentingan Petani Tarabaikan Kepentingan Petani Tarabaikan

(Bagian I) - Mungkin tidak disadari dan lupa dicermati selama ini, bahwa pembangunan pertanian lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pemerintah, ketimbang kepentingan petani yang merupakan bagian terbesar (80%)  produsen hasil pertanian. Jumlah petani yang mencapai 30 juta KK adalah bukan hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga merupakan kelompok masyarakat yang seolah-olah hanya mendapat atensi jika ada hajatan politik siklus lima tahunan. Selama ini perlakuan dan kebijakan  pembangunan di sektor pertanian secara tidak sadar banyak mengabaikan kepentingan petani dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pencitraan pemerintah. Dengan alasan, swasembada pangan, stabilitas harga, menekan inflasi, peningkatan devisa, mendorong industri dalam negeri, pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi pertanian.

Soal petani, apakah mengalami peningkatan pendapatan secara riil itu persoalan lain karena assumsinya bahwa jika produksi pertanian meningkat, maka kesejahteraan petani juga akan terkerek naik secara otomatis, padahal seringkali justru “menambah dalam” kemiskinan petani. Matematikanya sederhana, ketika diupayakan peningkatan produksi, maka petani menggunakan input teknologi dengan harga tinggi, sementara harga outputnya dipelihara untuk tidak mengalami kenaikan untuk menghindari inflasi dan menjaga kepentingan konsumen.

Seringkali kenaikan harga input tidak terkompensasi dengan kenaikan nilai produksi, jadi target pemerintah tercapai tapi petani tidak ikut menikmati. Sehingga laju kenikmatan yang dirasakan oleh pemerintah tidak selaju dengan nikmat yang dirasakan oleh petani. Jika  angka kemiskinan yang berjumlah 30 juta jiwa ditambah dengan jumlah penduduk yang hampir miskin yang oleh Bank Dunia diperkirakan 68 juta jiwa, sebagian terbesar di antaranya adalah keluarga petani.

Pemerintah berhasil meningkatkan nilai ekspor hasil pertanian misalnya di tahun 2013 mencapai Rp.477 triliiun, bahkan di tahun 2011 nilai ekspor hasil pertanian mencapai Rp516. trilliun (kurs Rp12.000/US$) , tapi devisa itu tidak banyak digunakan untuk kepentingan petani, uang itu tidak kembali ke desa, apalagi kepertanian. Buktinya APBN, dan kredit untuk sektor pertanian masing-masing hanya 1,3% dan 5,4% dari total APBN dan kredit yang dikucurkan perbankan. Simpedes  yang jumlahnya mungkin saat ini sudah hampir Rp100 triliun, yang dikumpulkan dari masyarakat pedesaan, hanya sebagian kecil dikembalikan untuk membangun pedesaan/pertanian dalam bentuk Kupedes, atau bahwa uang yang dikumpulkan dari petani dan masyarakat pedesaan lebih banyak dibelanjakan di kota. Jika devisa tersebut setengahnya saja di-reinvest disektor pertanian, maka bukan hanya Indonesia bisa swasembada seluruh produk pangan tapi bahkan bisa menjadi eksportir pangan yang besar seperti di zaman Belanda, di mana Indonesia mengekspor gula, beras, ternak disamping komoditi lainnya. Dana devisa tersebut sudah cukup untuk membangun irigasi, pupuk, benih dan alat-alat pertanian kebutuhan petani.

Selengkapnya baca di Majalah Hortus Edisi 29 / Februari 2015. Dapatkan di toko buku Gramedia dan Gunung Agung Terdekat

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id